Jakarta, Indonesiawatch.id – Indonesia baru saja melakukan pergantian kekuasaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Evaluasi kinerja menunjukkan nilai Jokowi merosot dari kuartal dua 2024 lalu. Nampaknya Jokowi, memiliki kendala besar dalam menyelesaikan permasalahan di isu ekonomi, pekerjaan, kemiskinan dan korupsi selama masa kepemimpinannya.
Hal ini meninggalkan pelajaran penting bagi pemerintahan selanjutnya. Kini, harapan masyarakat tertuju pada presiden terpilih Prabowo Subianto. Waktu akan membuktikan apakah Prabowo dapat memenuhi janji-janji perubahan yang dinantikan oleh masyarakat.
Survei Nasional Kawula (NKS) merupakan survei per kuartal untuk melihat kinerja pemerintah dari perspektif masyarakat. Dari rentang nilai 1-10, nilai kinerja Jokowi merosot dari 5,7 di Q2 2024 menjadi 5,4 di Q3 2024 ini.
“Bukan tanpa alasan, nilai merah ini kemungkinan disebabkan karena masyarakat menilai masih banyak permasalahan inti yang belum dapat diselesaikan dengan baik oleh pemerintah” ujar Research Fellow Kawula17, Oktafia Kusuma.
Permasalahan inti yang dianggap prioritas oleh masyarakat dan masih menjadi PR pemerintah di antaranya adalah isu ekonomi, pekerjaan, kemiskinan dan korupsi. Sayangnya, kinerja Jokowi pada isu prioritas tersebut masih belum memuaskan terutama pada isu korupsi, di mana masyarakat 90% menilai Jokowi (sangat) buruk dalam menyelesaikan kasus korupsi.
“Kasus-kasus besar yang belum terselesaikan atau bahkan tersendat dapat menjadi salah satu faktor yang memperburuk citra pemerintahan di mata masyarakat” kata Oktafia.
Permasalahan lain yang cukup krusial dan mendapat nilai (sangat) buruk adalah pengentasan kemiskinan (68%), meski terdapat banyak program bantuan sosial, belum cukup untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Begitu juga pada penyediaan lapangan pekerjaan di mana 47% masyarakat merasa pemerintah belum cukup memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang terus bertambah.
Namun, di balik nilai yang kurang memuaskan tersebut, sebanyak 36% masyarakat sepakat bahwa Jokowi dinilai (sangat) bagus dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan.
Tidak heran, sejauh ini pemerintahan Jokowi mengalokasikan anggaran pendidikan yang cukup tinggi, yaitu Rp665 triliun di tahun 2024 jika dibandingkan dengan anggaran di akhir pemerintahan SBY di angka Rp353,39 triliun di tahun 2014 (Sumber: CNBC, 2024).
Alokasi anggaran ini sejalan dengan program yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat seperti dana BOS, program beasiswa di berbagai level pendidikan dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi.
Optimisme Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi selama masa kepemimpinan Jokowi, masyarakat kini mulai melihat masa depan pemerintahan baru di tangan Prabowo Subianto. Hampir separuh masyarakat (45%) merasa yakin bahwa Prabowo Subianto dapat merealisasikan janji-janji kampanyenya. Menariknya, tingkat optimisme terhadap Prabowo cenderung lebih tinggi di kalangan masyarakat berusia 35-44 (59%) tahun dan kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan politik (62%).
Gambaran Survei NKS (Istimewa)
“Tingkat optimisme ini melonjak 7% dari 38% di kuartal dua 2024 menjadi ke 45% di kuartal tiga 2024. Pada kuartal tiga ini optimisme masyarakat mulai didorong oleh citra Prabowo sebagai sosok yang tegas, berani, dihormati dan mendapat dukungan yang kuat dari berbagai kelompok politik dan elemen masyarakat” ujar Oktafia.
Tentu saja, pemerintahan Prabowo tidak akan lepas dari berbagai tantangan, terutama dalam memenuhi ekspektasi masyarakat. Selain pemberantasan korupsi, program utama untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi seperti badai deflasi, yang berdampak pada masifnya PHK sehingga merembet ke permasalahan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi juga seharusnya menjadi fokus utama untuk diwujudkan.
Dari sisi lingkungan, masyarakat menilai pengelolaan sampah, sebagai masalah lingkungan paling penting di kuartal ketiga (38%), diikuti banjir (31%) dan polusi udara (29%). Isu lain yang mengikuti ketiga topik di atas adalah pencemaran sungai (24%), pembuangan limbah industri (22%) dan gagal panen (22%).
Periode pengumpulan data survei dilakukan pada 19-23 September 2024 dengan sampel representatif sebesar 425 responden dari seluruh Indonesia dan diikuti oleh responden berusia 17-44 tahun dengan margin of error 5%.
[red]
