Jakarta, Indonesiawatch.id – Baru-baru ini Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Beleid ini melegalkan izin Tambang Untuk Ormas Keagamaan.
Penerbitan PP No 25 tahun 2024 dianggap bertentangan dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, turunan di bawahnya seperti Peraturan Pemerintah, tidak boleh melanggar peraturan di atasnya, yaitu Undang-Undang.
Tidak sebatas itu, PP juga tidak boleh diskriminatif terhadap kelompok masyarakat.
(red)
