Jakarta, Indonesiawatch.id – Baru tujuh hari lalu, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan membentuk Satuan Tugas untuk memperbaiki iklim investasi di sektor hulu migas. Salah satunya menyederhanakan perizinan.
Faktanya masih banyak investor dan badan usaha mengeluh atas lambatnya proses perizinan baru dan memperpanjang izin usaha yang sudah akan berakhir. Hal ini terjadi di sektor hilir migas. Baik terhadap izin pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan tata niaga migas.
“Kami memperoleh informasi, pelambatan ini terkesan sengaja dilakukan oleh oknum-oknum yang terkait dalam memverifikasi kelengkapan persyaratan perizinan,” ujar Sekretaris Eksekutif CERI, Hengki Sepriadi, (08/08).
Menurut Hengki, pemerintah sudah menerapkan aturan baru bahwa permohonan izin atau perpanjangan izin berbasis resiko dengan cara sistem Online Single Submision (OSS). Kebijakan ini sudah ada sejak tahun 2018 untuk mempercepat dan memudahkan perizinan. “Tapi tampaknya hanya diatas kertas,” menurut Hengki.
Hengki menilai seharusnya Direktorat Hilir Migas KESDM sudah menerapkan sistem pelayanan dengan SLA (Service Level Agreement). Supaya badan usaha bisa tepat waktu dalam memperoleh kepastian perizinannya.
“Bahkan kami memperoleh copy surat ada pengusaha yang melapor kepada Menteri ESDM terkait hal ini pada Juli 2024, karena izin lamanya sudah akan berakhir,” kata Hengki.
Menurut Hengki, pihaknya sudah mencoba mengajukan surat konfirmasi atas persoalan lambatnya proses perizinan di hilir migas. “Agar mendapat penjelasan kongkrit mengapa bisa terjadi pelambatan penerbitan sebagian izin usaha sektor hilir migas,” ujarnya.
Namun faktanya, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Mustika Pertiwi, malah bungkam ketika dikonfirmasi oleh Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) mengenai banyak keluhan atas lambatnya perizinan hilir Migas.
“Awalnya dia berjanji mau memberikan jawaban sesuai regulasi yang ada saat ini. Tapi akhirnya bungkam. Sampai saat ini tidak ada keterangan apa pun dari dia,” ungkap Hengki Sepriadi.
Bahkan, lanjut Hengki, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM merangkap Plt Dirjen Migas, Dadan Kusdiana sempat berjanji kepada CERI akan memonitor konfirmasi CERI tersebut. “Saya monitor,” ungkap Dadan.
Toh, kata Hengki, KESDM tidak pernah memberi penjelasan sebagai bentuk klarifikasi dan informasi publik. “Jadi benarlah seperti pameo di negeri konoha, jika bisa dipersulit untuk apa dipermudah”, Hengki menyayangkan sikap KESDM.
[Red]
