Jakarta, Indonesiawatch.id – Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik total 136 pejabat negara untuk menempati posisi menteri, wakil menteri, kepala lembaga/badan, serta utusan khusus presiden di Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat pada 21 Oktober 2024.
Dari jumlah 136 pejabat negara tersebut, terdapat 48 menteri dan 56 wakil menteri. Postur kabinet gemuk yang dibentuk Prabowo dikritik sejumlah kalangan. Pasalnya, belum ada kabinet Orde Baru atau pascareformasi yang memiliki jumlah anggota seperti yang dibentuk Prabowo.
Menariknya, sejumlah personel di Kabinet Merah Putih diisi oleh figur yang memiliki latarbelakang militer dan polisi. Setidaknya terdapat 23 purnawirawan dan satu perwira militer aktif yang ada di Kabinet Prabowo.
Sebagai seorang militer, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus), dan bekas Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo mengadopsi pola penunjukan orang-orang terdekatnya yang berlatar militer.
Tercatat 5 prajurit Kopassus yang bercokol di Kabinet Merah Putih. Mulai dari Sjafrie Sjamsoeddin (Menteri Pertahanan), Sugiono (Menteri Luar Negeri), Muhammad Herindra (Kepala Badan Intelijen Negara/BIN), Teddy Indra Wijaya (Sekretaris Kabinet), dan Lodewijk Freidrich Paulus (Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan).
“Secara khusus, Prabowo telah menunjuk para loyalis berlatar belakang Kopassus. Sejumlah posisi penting diberikan kepada eks Kopassus yang memiliki hubungan dekat dengan presiden baru,” kata Analis Politik dan Pertahanan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Muhamad Haripin kepada Indonesiawatch.id.
Tak hanya di kabinet, Prabowo juga mempercayakan lingkaran Kopassud di badan yang dibentuknya. Misalnya, Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) yang bertujuan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan dan untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas penggunaan dana anggaran negara.
“Prabowo menunjuk Aries Marsudiyanto, mantan perwira Kopassus dan Tim Kampanye Prabowo di Jawa Barat untuk mengepalai BBPIK,” ujar Haripin.
Menurut Haripin, masuknya purnawirawan atau perwira militer yang pensiun ke dalam kabinet Prabowo memiliki manfaat politik praktis. “Pemberian sejumlah posisi kunci kepada mantan loyalis militer oleh Prabowo menjadi bentuk upaya untuk membentengi diri dari banyaknya pemimpin dan elite partai politik yang harus diakomodasi dalam Kabinet Merah Putih,” tutur Haripin.
Peneliti pada Pusat Riset Politik BRIN itu mengungkap, meski pejabat partai Gerindra berjanji bahwa presiden akan membentuk kabinet zaken yang terdiri dari para ahli, kenyataannya lebih dari separuh kabinet terdiri dari tokoh-tokoh yang terkait dengan 12 partai politik yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Militer tampaknya akan menjadi sekutu kuat presiden dan penyeimbang pengaruh partai politik, seperti yang terlihat di bawah kepemimpinan Jokowi, yang mencari dukungan militer ketika ia menghadapi kekacauan politik,” katanya.
[red]
