Ancaman Pengkhianat Bangsa CBA: Pertamina Patra Niaga Diminta Jangan Tutup-Tutupi Pemain Gas Elpiji Melon BPMA untuk Rakyat Aceh, Bukan Tangan Oligarki Tambang Migas Guru Besar UIN Jakarta Apresiasi Prestasi Indonesia dalam MTQ Internasional Larangan Pengecer Jual LPG 3 Kg, Mematikan Usaha Akar Rumput Sistem Pertahan & Keamanan Rakyat Semesta: Filosofi Bela Negara atau Bela Oligarki Taipan

Hukum

Komisi VI DPR Meminta APH Usut ‎Temuan BPK Raibnya Aset ID Food Rp3,2 Triliun

Avatarbadge-check


					Ilustrasi - Penegak hukum harus usut temuan BPK soal dugaan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun‎. (Indonesiawatch.id/Dok. Id Food)  Perbesar

Ilustrasi - Penegak hukum harus usut temuan BPK soal dugaan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun‎. (Indonesiawatch.id/Dok. Id Food)

Jakarta, Indonesiawatch.id – Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto‎, meminta aparat penegak hukum (APH) mengusut dugaan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun‎.

“Ini masalah serius yang harus segera ditindak dan dilaporkan ke pihak berwenang,”‎ ujar Firnando dalam keterangan dikutip pada Selasa, (14/1).

Baca juga:
Tersangkut Kasus Tanah Rasuna Epicentrum, Eks Direktur Umum Pertamina Ditetapkan Tersangka

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal hilangnya seratusan aset BUMN ID Food senilai triliunan rupiah tersebut merupakan pelanggaran hukum.

“Temuan BPK ini sangat serius karena menyangkut aset negara. Kehilangan ini bisa berdampak pada hilangnya hak penggunaan aset tersebut,” ujarnya.

Atas dasar itu, Firnando mendorong Komisi VI DPR untuk memanggil seluruh jajaran direksi ID Food‎ yang dipimpin Sis Apik Wijayanto untuk dimintai klarifikasi soal dugaan raibnya sejumlah aset BUMN tersebut.

“Saya akan merekomendasikan kepada pimpinan Komisi VI agar segera memanggil Dirut ID Food dan meminta penjelasan lengkap terkait persoalan aset tersebut,” ujarnya.

Firnando mengingatkan agar kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh BUMN agar memperkuat pengawasan dan pengelolaan aset negara harus transparan dan akuntabel.
[red]

Berita Terbaru

Ancaman Pengkhianat Bangsa

8 February 2025 - 05:07 WIB

CBA: Pertamina Patra Niaga Diminta Jangan Tutup-Tutupi Pemain Gas Elpiji Melon

7 February 2025 - 01:16 WIB

Ilustrasi: Gedung Pertamina Patra Niaga.

BPMA untuk Rakyat Aceh, Bukan Tangan Oligarki Tambang Migas

7 February 2025 - 01:06 WIB

Kantor Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA).

Guru Besar UIN Jakarta Apresiasi Prestasi Indonesia dalam MTQ Internasional

4 February 2025 - 15:10 WIB

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie

Larangan Pengecer Jual LPG 3 Kg, Mematikan Usaha Akar Rumput

2 February 2025 - 21:03 WIB

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi (Foto: dunia-energi.com)
Populer Berita Energi