Jakarta, Indonesiawatch.id – Masa jabatannya kurang dari 2 bulan lagi, tapi PJ Walikota Banda Aceh Almuniza Kamal, mengambil kebijakan kontroversial, untuk menggantikan hampir seluruh eselon II atau Kepala Dinas di jajaran Pemko Banda Aceh.
Hal tersebut telah menuai kritik dari berbagai kalangan, diantaranya kecaman keras Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh Ramza Harli mengatakan, Pj Walikota Banda Aceh memiliki agenda, mengobok-obok tatanan pemerintahan Kota Banda Aceh yang baru saja ditata oleh Pj Walikota Banda Aceh sebelumnya.
Masih banyak program pemko yang membutuhkan perhatian PJ Walikota. Ramza menambahkan, jika PJ Walikota tetap akan melakukan pergantian jajaran Kepala Dinas, Ramza akan meminta pimpinan DPRK dan teman-teman Fraksi, untuk menggunakan hak interpelasi dan hak angket.
Pada kesempatan terpisah, aktivis Islam Aceh DR. Yusuf Al’Qardhawi mempertanyakan urgensi rencana PJ Walikota Banda Aceh untuk mengganti Kepala Dinas jajaran Pemko Banda Aceh, dihadapkan oleh masa jabatannya yang tinggal 2 bulan lagi.
Ada etika pemerintahan yang dilanggar oleh PJ Walikota Banda Aceh. DR Yusuf juga mengingatkan, agar PJ Walikota tidak terjebak oleh, kepentingan pragmatism politik praktis.
Menurut beberapa sumber terpercaya, merebaknya konflik kepetingan di lingkungan Pemko Banda Aceh, dipicu oleh persoalan tarik menarik lapak proyek APBK yang diduga melibatkan oknum anggota DPR RI, sebagai cukong yang memiliki kedekatan dengan PJ Walikota Banda Aceh.
Oleh sebab itu, kebijakan PJ Walikota Banda Aceh mengganti 18 Kepala Dinas jajaran Pemko Banda Aceh, patut diduga ada cawe-cawe oknum anggota DPR RI, dalam rangka mempertahankan lapak bisnisnya, mengingat Walikota Banda Aceh terpilih Ibu Illiza adalah lawan politiknya.
Praktek bisnis proyek APBA maupun APBK di Provinsi Aceh, kerapkali terjadi intervensi para penyelenggara pemerintahan, khususnya oleh institusi penegak hukum dan institusi pusat. Sudah saatnya Gubernur Aceh terpilih, menghentikan intervensi pihak-pihak yang tidak berhak mengerjakan proyek-proyek APBA dan APBK, karena terbukti sebagai pemicu gagalnya penyerapan anggaran daerah yang sejatinya adalah hak rakyat Aceh.
Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen
