Menu ✖

Dark Mode
Perkara Isi Ulang Gas Portable, Gabriel Sihombing Divonis 6 Bulan Penjara Dosen UPN Veteran Jakarta Latih Petani Depok Olah Rambut Jagung Jadi Kombucha MSI Desak Polda Sumsel Ungkap 20 Perusahaan yang Terindikasi Terlibat Karhutla Asosiasi Driver Online Pertanyakan Perlindungan Pengemudi di Balik Kepastian Kemitraan Penasehat Khusus Presiden Sempat Datangi Sidang Gabriel, Minta Hakim Pertimbangkan Kemanusiaan Talkshow “Ada Apa dengan Negeriku” Soroti Kasus Ijazah dan Skandal Jiwasraya

Hukum

Oknum Lelang Katering RS Jiwa Aceh Diduga Catut Nama Gubernur Mualem

Avatarbadge-check


					Rumah Sakit Jiwa Aceh. Perbesar

Rumah Sakit Jiwa Aceh.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Di tengah kerasnya peringatan presiden Prabowo, untuk memberantas praktik korupsi yang melibatkan penyelenggara negara, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, alih alih memberi efek jera, justru dianggap angin lalu oleh para pemangku kebijakan di Aceh.

Persoalan amburadul tata kelola Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), terus menerus terjadi, bahkan dijadikan modus operandi korupsi melalui praktik monopoli proyek APBA oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif Aceh.

Tidak heran jika begitu besar gelontoran dana otonomi khusus Aceh, tidak mampu mengangkat Aceh keluar dari peringkat pertama provinsi termiskin di Sumatera.

Aroma tidak sedap pengelolaan APBA, dengan modus monopoli lelang proyek di dinas-dinas Provinsi, kembali tercium di awal kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Hari ini mulai berseliweran pencatutan nama Gubernur, Kapolda, Kajati, bahkan anggota DPR RI asal Aceh, untuk memenangkan lelang proyek di lingkungan dinas-dinas.

Misalnya pada lelang paket katering di RS Jiwa Aceh, Hanif selaku direktur RS Jiwa Aceh, tersandera akibat adanya “pesanan” dari oknum ULP yang mencatut nama Mualem, untuk memenangkan perusahaan yang dibawanya.

Berdasarkan sumber terpercaya Indonesiawatch.id, oknum ULP tersebut berkeliling di dinas di lingkungan Provinsi Aceh, untuk mengkoordinir lelang paket proyek yang saat ini mulai diumumkan.

Menurut pemerhati Aceh, Sri Radjasa, monopoli proyek APBA yang dilakukan oleh oligarki domestik sangat berpotensi sebagai tindak pidana korupsi yang perlu mendapat perhatian, institusi hukum di Aceh maupun nasional.

“Sudah saatnya pemberantasan korupsi di Aceh, menjadi prioritas presiden Prabowo, dalam rangka mengangkat taraf hidup rakyat Aceh untuk keluar dari kemiskinan. Korupsi di Aceh tidak saja merugikan keuangan negara, tetapi berpotensi menjadi ancaman bagi kedaulatan negara,” ujarnya, (14/03).

Redaksi Indonesiawatch.id sudah berupaya beberapa kali mengkonfirmasi Direktur RSJ Aceh, Hanif. Sayangnya, dia tak merespon surat dan konfirmasi tersebut.

[red]

Berita Terbaru

Perkara Isi Ulang Gas Portable, Gabriel Sihombing Divonis 6 Bulan Penjara

29 October 2026 - 11:18 WIB

Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis enam bulan penjara terhadap Gabriel Lumbantoruan alias Gabriel Sihombing dalam perkara pengisian ulang gas portabel. (Fot: Ist.)

MSI Desak Polda Sumsel Ungkap 20 Perusahaan yang Terindikasi Terlibat Karhutla

29 October 2026 - 10:07 WIB

Founder Milenial Silampari Institut (MSI), Aqil Maulidan (Dok. Indonesiawatch.id)

Asosiasi Driver Online Pertanyakan Perlindungan Pengemudi di Balik Kepastian Kemitraan

24 October 2026 - 01:36 WIB

Ilustrasi para pengemudi ojek online.

Penasehat Khusus Presiden Sempat Datangi Sidang Gabriel, Minta Hakim Pertimbangkan Kemanusiaan

23 October 2026 - 12:36 WIB

Penasehat Khusus Presiden Datangi Sidang Gabriel di PN Jakarta Utara (Ist.)

Eksepsi Ditolak Hakim, Perkara Rp500 Ribu Buruh Pabrik di Jakut Lanjut ke Pembuktian

4 September 2026 - 15:08 WIB

Tim kuasa hukum dari LBH Peradi Profesional (Ist.)
Populer Berita Hukum