Menu ✖

Dark Mode
Perkara Isi Ulang Gas Portable, Gabriel Sihombing Divonis 6 Bulan Penjara Dosen UPN Veteran Jakarta Latih Petani Depok Olah Rambut Jagung Jadi Kombucha MSI Desak Polda Sumsel Ungkap 20 Perusahaan yang Terindikasi Terlibat Karhutla Asosiasi Driver Online Pertanyakan Perlindungan Pengemudi di Balik Kepastian Kemitraan Penasehat Khusus Presiden Sempat Datangi Sidang Gabriel, Minta Hakim Pertimbangkan Kemanusiaan Talkshow “Ada Apa dengan Negeriku” Soroti Kasus Ijazah dan Skandal Jiwasraya

Opini

Pagar Laut Ilegal di Perairan Tangerang, Lagi-Lagi Negara Tidak Hadir Atasi Derita Rakyat

Avatarbadge-check


					Pagar laut sepanjang 30,16 km yang membentang di perairan Tangerang, Banten, dekat PIK 2. (Indonesiawatch.id/Dok KKP) Perbesar

Pagar laut sepanjang 30,16 km yang membentang di perairan Tangerang, Banten, dekat PIK 2. (Indonesiawatch.id/Dok KKP)

Jakarta, Indonesiawatch.id – Pemagaran Laut secara illegal, dari bibir pantai sejauh 1 Km ke laut, di wilayah Kabupaten Tangerang, membentang sepanjang 30 Km, dari desa Tanjung Burung hingga ke desa Kronjo.

Pekerjaan illegal pemagaran laut, sudah berlangsung sekitar lebih dari 5 bulan lalu, ternyata telah berdampak terhadap penghasilan nelayan di sekitar wilayah tersebut. Hasil pantauan langsung di lapangan, beberapa nelayan mengeluh karena menurunnya hasil tangkapan dan naiknya biaya melaut, karena jalur melaut tambah jauh, untuk menghindari pagar laut tersebut.

Ketika pihak pemerintah mulai dari tingkat desa, aparat keamanan dan penegak hukum hingga kementerian terkait, tidak mengetahui adanya kegiatan illegal, pemagaran laut yang telah berlangsung selama sekitar 5 bulan lalu, hal ini menjadi suatu keprihatinan terhadap lemahnya negara, dalam mengawal setiap jengkal kedaulatan di wilayah laut dan lalai untuk senantiasa hadir mengatasi kesulitan rakyat.

Posisi pekerjaan illegal pemagaran laut yang berada disekitar wilayah PSN PIK II dan pengakuan dari beberapa warga masyarakat setempat, bahwa kegiatan illegal pemagaran laut, dikerjakan oleh Agung Sedayu Group, sementara tayangan pernyataan petugas KKP dengan seragam loreng lengkap dengan baretnya, mengatakan bahwa belum diketahui pelakunya dan negara tidak boleh kalah.

Inilah potret ironi kehidupan berbangsa bernegara, karena realitanya rakyat lebih mengetahui potensi ancaman, ketimbang aparat penegak hukum yang mewakili negara.

Ketidaktahuan pemerintah terhadap aktivitas illegal pemagaran laut yang telah belangsung lebih dari 5 bulan dan amat merugikan sekitar 2300 nelayan di wilayah Tangerang, patut diduga adanya keterlibatan institusi negara dalam kegiatan illegal pemagaran laut yang dilakukan oleh sindikat oligarki.

Kasus pemagaran laut secara illegal yang diduga melibatkan kekuatan besar, menjadi ujian kepemimpinan Presiden Prabowo, untuk tidak sepakat dengan slogan “kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit”, karena negara tidak boleh kalah dari arogansi para cukong.

Sri Radjasa MBA
Pemerhati Intelijen

Berita Terbaru

Perkara Isi Ulang Gas Portable, Gabriel Sihombing Divonis 6 Bulan Penjara

29 October 2026 - 11:18 WIB

Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis enam bulan penjara terhadap Gabriel Lumbantoruan alias Gabriel Sihombing dalam perkara pengisian ulang gas portabel. (Fot: Ist.)

MSI Desak Polda Sumsel Ungkap 20 Perusahaan yang Terindikasi Terlibat Karhutla

29 October 2026 - 10:07 WIB

Founder Milenial Silampari Institut (MSI), Aqil Maulidan (Dok. Indonesiawatch.id)

Asosiasi Driver Online Pertanyakan Perlindungan Pengemudi di Balik Kepastian Kemitraan

24 October 2026 - 01:36 WIB

Ilustrasi para pengemudi ojek online.

Waspadalah, Indonesia Memasuki Siklus Reset Peradaban

8 October 2026 - 17:08 WIB

Sri Radjasa MBA (Pemerhati Intelijen).

Eksepsi Ditolak Hakim, Perkara Rp500 Ribu Buruh Pabrik di Jakut Lanjut ke Pembuktian

4 September 2026 - 15:08 WIB

Tim kuasa hukum dari LBH Peradi Profesional (Ist.)
Populer Berita Hukum