Jakarta, Indonesiawatch.id – Masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir dua bulan mendatang. Oktober akan menjadi tonggak dimulainya pemerintahan baru di bawah kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo yang terhitung empat kali maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres), mencatatkan sejarah sebagai pemimpin baru Indonesia.
Menjelang pergantian pemerintahan, sejumlah adaptasi dilakukan untuk menghindari guncangan dan kekhawatiran publik. Prabowo oleh sebagian kecil kalangan dipersepsikan sebagai pemimpin otoriter, dan kerap dikaitkan dengan rezim Orde Baru (Orba), karena relasinya sebagai menantu Presiden ke-2 RI, Soeharto.
Menteri Pertahanan (Menhan) RI yang pernah menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) itu juga kerap dihubungkan dengan peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu, meski hal tersebut tidak pernah bisa dibuktikan. Sejumlah pihak menilai transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
Analis politik dari Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), Yohanes Sulaiman mengatakan, reshuffle atau perombakan kabinet terakhir yang dilakukan Jokowi pada 19 Agustus 2024 merupakan bagian dari dinamika transisi pemerintahan. Reshuffle tersebut, lanjut Yohanes, lahir dari perbincangan dan kompromi politik antara dua elite, yakni Jokowi dengan Prabowo.
“Saya rasa itu [reshuffle] memang kompromi. Bisa jadi dari Prabowo sendiri janji tidak akan ganggu gugat orang-orangnya Jokowi. Tapi di sisi lain, Prabowo juga menempatkan orang-orangnya. Makanya perlu ada transisi yang dilakuin Jokowi biar market [investor] enggak syok,” kata Yohanes kepada Indonesiawatch.id.
Diketahui, dalam reshuffle Agustus lalu, Presiden Jokowi menunjuk kader sekaligus politisi Gerindra, Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Rosan Roeslani, mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, juga ditunjuk sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Selain itu, Jokowi juga menempatkan Bahalia Lahadalia, Ketua Umum (Ketum) Golkar terpilih, sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Yohanes menyebut, jauh sebelum reshuffle Agustus terjadi, Prabowo sebetulnya sudah menanam saham politiknya lewat penunjukan keponakannya, Thomas M. Djiwandono yang dilantik Jokowi menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamen) pada 18 Juli 2024. Tommy sendiri merupakan putra dari kakak kandung Prabowo, Biantiningsih Miderawati, yang juga menjabat Bendahara Umum (Bendum) Gerindra.
“Keponakan Prabowo sebelumnya kan ditunjuk Wamenkeu. Artinya sudah terjadi transisi ke pemerintahan baru. Maksudnya, kalau nanti ponakannya (Thomas Djiwandono) betul-betul jadi Menkeu (di Kabinet Prabowo-Gibran), pasar sudah bisa terima. Investor juga sudah tahu rupa orangnya begini,” tutur Yohanes.
Yohanes memprediksi, Prabowo sangat hati-hati menempatkan orang kepercayaannya di kabinet. Hal ini berkaitan dengan sentimen pasar dan respons masyarakat di dalam dan luar negeri. “Kita tahu setiap transisi pasti terjadi guncangan apalagi pasar panik, ini kok (kabinet) isinya kroni semua. Dulu zaman Soeharto dolar jeblok, waktu Mba Tutut (Siti Hardijanti Rukmana) jadi menteri (Mensos) juga begitu, Habibie jadi Wapres rupiah langsung jeblok. Saya rasa Prabowo juga berhati-hati, orang ini cukup paranoid”.
Meski demikian, dirinya meyakini lingkaran terdekat Prabowo, yakni Hashim Djojohadikusumo, yang juga Ketua Dewan Pembina Gerindra akan menjadi King of Maker kabinet Prabowo-Gibran terutama untuk urusan ekonomi. “Saya kira untuk Kemenko Perekonomian ada Hashim yang berada di belakang layar untuk menjaga ekonomi dan stabilitas pemerintahan Prabowo,” tuturnya.
Menurutnya, Prabowo akan dominan menguasai tiga kementerian vital, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). “Saya rasa orang Gerindra akan ditunjuk untuk posisi Kemendagri, Kemenhan, dan Kemenlu. Itu tiga posisi paling penting yang Prabowo ingin kuasai langsung. Jadi dia bakal pasang orang-orang yang tipikal Yes Man,” katanya.
Karena itu, Yohanes tak menampik nama politisi Gerindra seperti Sufmi Dasco Ahmad dan Fadli Zon yang kerap disebut masuk kabinet. Dikabarkan, Sufmi Dasco Ahmad akan dipercaya menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sementara Fadli Zon akan ditempatkan menjadi Menteri Luar Negeri (Menlu).
Untuk posisi Menteri Pertahanan, dikabarkan akan ditempati tangan kanan Prabowo, yakni Sjafrie Sjamsoeddin, yang kini menjadi Penasihat Prabowo di Kemenhan. Selain itu, ada peluang Prabowo menempatkan Rahayu Saraswati, keponakannya yang juga putri dari Hashim Djojohadikusumo ke dalam lingkaran kabinet. Rahayu disebut-sebut bakal mengisi pos Menteri Sosial.
“Saya mengharapkan kabinet baru akan diisi oleh orang yang punya reputasi tinggi. Tapi sepertinya Kabinet Prabowo bakal banyak diisi loyalis, dan bagi-bagi kue ke partai. Terutama posisi-posisi kunci menteri, Gerindra bakal pegang,” pungkasnya.
[red]
