Jakarta, Indonesiawatch.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR menganggarkan Rp16 triliun per tahun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN merujuk pada struktur Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Pengamat Kebijakan Publik dan Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN), Wibisono menilai rencana tersebut berpotensi stagnan atau mangkrak sebelum pembangunan IKN rampung.
“Sesuai prediksi tiga tahun lalu saya menilai bahwa IKN tidak akan mudah dilaksanakan tuntas dengan baik kalau hanya mengandalkan sumber dana dari APBN saja,” kata Wibisono kepada Indonesiawatch.id.
Wibi menyebut, sinyalemen kegagalan IKN terlihat dari minimnya investor yang menanamkan investasi di IKN. “Sedangkan investor swasta masih enggan investasi di sana, apalagi kalau mengandalkan keberlanjutan presiden terpilih Prabowo, tidak yakin akan memprioritaskan pembangunan IKN sampai tuntas,” ujar Wibisono.
Menurutnya, program utama Prabowo dengan memberikan makan bergizi gratis ke masyarakat tidak akan terakomodasi dengan baik sebab pemerintah harus berbagi konsentrasi untuk pembangunan IKN. Terlebih, Prabowo berjanji akan mengalokasikan anggaran pertahanan dalam skala jumbo untuk strategi pertahanan ke depan.
Lebih lanjut, Wibi menyebut termasuk aspek lain yang diperhatikan, yakni pembiayaan infrastruktur pendukung, pemukiman dan aspek lingkungan serta mobilisasi ASN atau SDM untuk pindah ke IKN.
“Dengan terburu burunya mencabut status ibu kota negara dari Jakarta juga blunder bagi pemerintahan Jokowi, sehingga status IKN sebagai ibu kota negara sekarang tidak jelas dengan belum ditandatanganinya Keppres pemindahan ibu kota,” ungkapnya.
Dirinya menilai pembangunan IKN perlu didukung kebijakan dan regulasi yang memadai. “Saya tidak ingin IKN mangkrak, tapi harus dibuat program jangka panjang untuk mewujudkannya, sehingga tidak menganggu fiskal dalam APBN,” pungkas Wibi.
[red]
