Menu

Dark Mode
Food Estate, Oligarki Sawit, dan Krisis Keadilan di Indonesia Pemulihan Limbah Kontaminasi B3 Blok Rokan Dinilai Lamban, CERI Sebut Kejahatan Negara Aktivis Dorong KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Muhammad Suryo Maruli Rajagukguk: Permenaker Alih Daya Inkonstitusional, Ancaman Baru Buruh Mayapada Suguhkan PET-CT dan SPECT-CT untuk Akurasi Diagnosis dan Deteksi Kanker Praktisi Hukum Ini Desak Presiden Prabowo Nonaktifkan Dirut KAI atas Peristiwa Duka Bekasi Timur

Opini

Prabowo Subianto & Operasi Garis Dalam

Avatarbadge-check


					Prabowo Subianto, Presiden Indonesia. Perbesar

Prabowo Subianto, Presiden Indonesia.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Rocky Gerung dalam ILC 27 Februari 2025 mengatakan, pernyataan publik akan menghasilkan opini publik. Oleh sebab itu opini publik selalu terpecah belah.

Fenomena opini publik yang terpecah belah, telah menyebabkan carut marut kehidupan berbangsa bernegara. Hari ini jutaan rakyat Indonesia mengalami kebingungan, akibat kesimpangsiuran informasi dan kebijakan pemerintah yang tumpang tindih serta penegakan hukum yang mengedepankan standar ganda.

Bopeng potret Indonesia hari ini, dipicu oleh pikiran Jokowi yang kental oleh otoritarian personality. Demokrasi dan konstitusi telah dirusak oleh ide Jokowi yang otoritarian personality, seperti keinginan mantan Presiden Jokowi untuk memperpanjang jabatan presiden.

Keinginan Jokowi menempatkan anaknya sebagai wakil presiden, keinginan Jokowi memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan utara dan keinginan Jokowi menjadikan institusi hukum sebagai algojo untuk menyandera para lawan politiknya.

Otoritarian personality dari pikiran Jokowi yang paling kejam adalah menghancurkan KPK sebagai lembaga rasuah dengan prestasi menurunkan indek korupsi dengan nilai 40. Inisiatif Jokowi untuk menghancurkan KPK, semata-mata untuk menyelamatkan anak-anaknya yang akan ikut Pilkada dan Pilpres.

Tapi Jokowi tidak perduli terhadap perampokan uang negara hingga triliunan rupiah dan merosotnya kualitas demokrasi akibat penegakan hukum abal-abal.

Hari ini ada public statement “bayar, bayar, bayar” dan “hidup Jokowi” yang menghasilkan public opini seperti “mau jadi polisi bayar polisi” dan “mau jadi presiden puji presiden”. Opini publik ini sangat menggelitik nurani dan menimbulkan perdebatan luas diberbagai kalangan masyarakat.

Perdebatan yang terus bergulir, untuk mencari jawaban kebenaran. Sementara di negeri ini, kebenaran tergantung siapa yang mengatakan. Ketika muncul opini mau jadi polisi bayar polisi, rasanya tidak terlalu sulit untuk menjawab opini tersebut memiliki kebenaran.

Tapi untuk menjawab opini mau jadi presiden puji presiden, agaknya membutuhkan ekstra keras berfikir. Gatot Nurmantyo dalam podcash Hersubeno Arief, pernah mengatakan, merapatnya Prabowo ke kubu Jokowi paska pilpres 2019, sebagai strategi Prabowo dalam melaksanakan “operasi garis dalam”.

Maksud dari pernyataan Gatot, adalah untuk merebut kekuasaan presiden, Prabowo harus masuk dalam kekuasaan Jokowi.

Operasi garis dalam, adalah taktik intelijen tempur yang kerap digunakan oleh pasukan sandhi yudha atau sebagai implementasi dari kontra intelijen, dalam rangka mengetahui kekuatan, kelemahan, rencana lawan dan menghancurkan lawan dari dalam.

Operasi garis dalam, dilaksanakan melalui kegiatan penetrasi tertutup kedalam kubu lawan. Mari kita amati, bagaimana Prabowo merapat ke kubu Jokowi. Paska Pilpres 2019, posisi Prabowo adalah sebagai pihak yang kalah, kemudian apakah saat Prabowo berada di kubu Jokowi, mampu melemahkan kekuatan Jokowi.

Ini adalah public statement untuk memicu munculnya public opini, dalam rangka menjawab makna yang terkandung dari public statement “Hidup Jokowi” yang diucapkan presiden Prabowo.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

Berita Terbaru

Food Estate, Oligarki Sawit, dan Krisis Keadilan di Indonesia

28 May 2026 - 09:06 WIB

Pemerhati Intelijen, Sri Radjasa MBA.

Aktivis Dorong KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Muhammad Suryo

14 May 2026 - 18:14 WIB

Aktivis Dorong KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Muhammad Suryo.

Maruli Rajagukguk: Permenaker Alih Daya Inkonstitusional, Ancaman Baru Buruh

13 May 2026 - 14:11 WIB

Praktisi hukum Maruli Rajagukguk

Praktisi Hukum Ini Desak Presiden Prabowo Nonaktifkan Dirut KAI atas Peristiwa Duka Bekasi Timur

5 May 2026 - 07:04 WIB

Kecelakaan KRL Commuterline dan KA Argo Bromo Anggrek. Sumber: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Tagar, Kekuasaan, dan Defisit Mendengar

3 May 2026 - 19:19 WIB

Ilustrasi tagar.
Populer Berita Opini