Jakarta, Indonesiawatch.id – Dugaan kejanggalan pelaksanaan lelang Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang (Cisem) tahap 2, sudah ada di meja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menanggapi itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) buka suara.
Ketika dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Dadan Kusdiana membantah tudingan yang dilayangkan pelapor tentang proses tender proyek Cisem 2 ke KPK. Menurutnya, KESDM telah melaksanakan tender sesuai aturan.
“KESDM tentunya melaksanakan tender sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kami menghormati respon dari Masyarakat,” klaimnya kepada Indonesiawatch.id, (12/07).
Proyek Pipa Cisem 2 Dilaporkan ke KPK
Dadan tidak tahu persis tentang pelaksanaan tender, meskipun pelaksana tender, yaitu Pokja 7 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), ada di bawah tanggung jawabnya. Ketika dikonfirmasi mengenai alasan pelaksana meminta KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung, mengajukan penawaran kembali di luar sistem, Dadan tidak tahu.
Padahal dari laporan ke KPK, disebutkan bahwa tim pelaksana tender meminta lagi KSO PT Timas – Pratiwi Putri Sulung, agar mengirimkan penawaran melalui email dan tidak melalui kanal yang disediakan pelaksana. Sementara sebelumnya, pihak KSO Timas – Pratiwi sudah memasukkan penawaran ke sistem tender.
“Per sekarang saya tidak mengetahui secara detail. Menjaga independensi dari panitia pengadaan,” ujarnya.
Redaksi Indonesiawatch.id juga mengkonfirmasi tentang sanggahan yang diajukan salah satu peserta tender, yaitu PT PP (persero) tbk ke Kementerian ESDM. Perusahaan plat merah ini mengajukan sanggahan atas proses tender proyek pipa Cisem 2 pada 9 Juli kemarin.
Dadan, yang juga menjabat sebagai Plt Direktur Jenderal Migas ini, tidak mengetahui hasil sanggahan meskipun sudah dikirim pihak PT PP (persero) tbk 3 hari lalu. “Saya belum dapat laporannya (hasil sanggahan). Mungkin masih dibahas panitia,” katanya.
Di dalam Keputusan Menteri ESDM No 224.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang UKPBJ Di Lingkungan KESDM, tertulis bahwa UKPBJ harus melaporkan pelaksanaan tender ke Sekjen KESDM, melalui Biro Umum. Di aturan tadi, Sekjen Kementerian ESDM juga berperan menetapkan personel yang melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.
Kepala UKPBJ Kementerian ESDM saat ini yaitu Carlos Bona Sakti Manurung. UKPBJ, berdasarkan Kepmen ESDM No 224.K tersebut, merupakan struktur di bawah Biro Umum Sekretariat Jenderal KSDM. Dan Biro Umum ada di bawah Sekretaris Jenderal, yaitu Dadan Kusdiana.
[red]
