Siapa Perampok Dana Pensiun Bank Mandiri Diduga Lakukan Penundaan Transaksi Dana Ketahanan Pangan Cara Membenahi Transportasi Demi Mengurai Kemacetan Jakarta Rencana TNI Bentuk 100 Batalion Teritorial Pembangunan Ancaman Pengkhianat Bangsa CBA: Pertamina Patra Niaga Diminta Jangan Tutup-Tutupi Pemain Gas Elpiji Melon

Politik

Reshuffle Kabinet, Guncangan PDIP, Politik Kotor Jokowi

Avatarbadge-check


					Presiden Jokowi Menyampaikan Pidato (ANTARA Foto) Perbesar

Presiden Jokowi Menyampaikan Pidato (ANTARA Foto)

 Jakarta, Indonesiawatch.id – Reshuffle atau perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang periode lengsernya memunculkan sejumlah spekulasi di kalangan politisi dan analis politik. Pada Senin, 19 Agustus 2024, Jokowi melakukan pergantian sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta.

Menteri asal PDI Perjuangan (PDIP), Yasonna Laoly terdepak dari posisi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Kursi Yasonna diisi oleh Supratman Andi Agtas, politisi senior partai Gerindra. Arifin Tasrif, menteri yang juga diusulkan PDIP juga dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai Menteri ESDM baru.

Sementara itu, Rosan Roeslani, Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, bakal menggantikan kursi Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

PDI Perjuangan (PDIP) memberikan komentar terhadap reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi yang melibatkan satu kader PDIP, yakni Yasonna Laoly dan satu menteri usulan PDIP, yakni Arifin Tasrif. Pergantian sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju pada “reshuffle Agustusan” ini memunculkan kesan penyingkiran terhadap menteri asal PDIP.

Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP Bidang Sumber Daya Said Abdullah mengatakan, reshuffle kali ini bukan upaya “bersih-bersih” PDIP dari kabinet. “Kalau pertanyaannya apakah ini [reshuffle] bagian dari menyingkirkan kader-kader PDI Perjuangan, kan PDI Perjuangan sudah mewakafkan,” ujar Said Abdullah dalam keterangannya kepada awak media di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (19/8).

Menurutnya, PDIP tidak mempermasalahkan terkait pergantian menteri tersebut. Termasuk nasib para kader PDIP yang masih ada di Kabinet Indonesia Maju. Setelah Yasonna diganti, PDIP masih memiliki empat menteri di kabinet. Mereka di antaranya Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas, dan Menteri Koperasi Teten Masduki.

“Silakan (menteri) yang diwakafkan itu mau dipakai lagi, tidak dipakai lagi, bagi PDIP tidak ada masalah sedikit pun,” kata Said. Terkait keputusan reshuffle menjelang dua bulan pemerintahan Jokowi, Said mengatakan, PDIP sudah menerima keputusan tersebut dengan legowo. “Kami menerima itu. Yang penting pemerintahan ini ajeg sampai 2024. Itu kata kunci, itulah amanat konstitusi di PDIP perjuangan,” tukasnya.

Terpisah, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus menilai kocok ulang kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya sebagai permainan politik kotor. Pasalnya, ia tak melihat adanya alasan subtansial di balik perombakan itu.

“Secara umum saya melihat Presiden Jokowi sedang bermain politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya,” kata Deddy Sitorus dalam keterangannya kepada awak media pada Senin, 19 Agustus 2024.

Menurutnya, hak prerogatif yang dimiliki presiden bukan berarti sewenang-wenang melakukan pergantian terhadap pembantunya. Terlebih menteri yang diganti tidak tersangkut masalah hukum atau kinerja yang jauh dari target. “Sebab tidak ada alasan etis, substansial, teknis-birokratis yang bisa menjelaskan reshuffle jelang 2 bulan lengser,” ujar Deddy.

Ia menyebut, pencopotan Yasonna Laoly dari jabatannya murni agenda politik yang disinyalir meloloskan revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, DPD). Revisi UU MD3 tersebut, lanjut Deddy, dapat memuluskan tiga tujuan. Pertama, agar Partai Golkar yang sudah dalam kendali Jokowi dalam posisi kuat karena bisa menguasai legislatif mulai dari DPR RI hingga Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota.

“Hal ini akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional-daerah untuk mengimbangi kekuasaan presiden terpilih sekaligus mengkerdilkan PDI Perjuangan,” kata Deddy.

Kedua, hal tersebut dinilai akan memudahkan Jokowi untuk membagi-bagi jabatan untuk internal Partai Golkar. Sehingga, gejolak internal di Partai Beringin bisa diredam. Ketiga, untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan melakukan Kongres/Munas/Muktamar sebelum Pilkada agar manut dalam penyelenggaraan dan penyusunan personel pengurus periode berikutnya.

“Peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol sehingga jika tidak tunduk, berisiko tidak bisa ikut Pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya,” ucap Deddy.

Sementara, terkait pergantian Menteri ESDM yang diserahkan kepada Bahlil adalah murni kepentingan menguasai konsesi-konsesi tambang dan menundukkan para pemain atau pemilik tambang di kaki dinasti oligarki.

“Hal ini penting untuk pendanaan politik ke depan, menguasai ormas dan oligarki serta memastikan sumber ekonomi ke depan. Menteri Arifin Tasrif dikenal lurus dan keras menentang penambangan liar dan penyelundupan nikel yang melibatkan dinasti dan petinggi penegak hukum,” katanya.

Lebih lanjut, Deddy menyampaikan reshuffle yang dilakukan Jokowi di Agustus ini merupakan skenario triangle political. Reshuffle tersebut menjadi kado kemerdekaan yang merepotkan bangsa Indonesia. “Kesimpulan saya reshuffle ini adalah triangle political game: menghadapi Prabowo, melumpuhkan PDIP dan menguasai sumber pendanaan politik. Alasan lainnya menurut saya tak lebih dari omong kosong!” pungkasnya.

**

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti mengatakan, Jokowi tengah mengalami kepanikan dengan melakukan perombakan kabinet yang tak perlu di ujung masa jabatannya pada Oktober mendatang. “Hanya dua bulan sebelum lengser, Jokowi sempat-sempatnya melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju dengan alasan yang tidak darurat dan urgen. Kecuali karena alasan politik perseteruan,” ujar Ray Rangkuti dalam keterangannya kepada Indonesiawatch.id.

Menurutnya, Jokowi ingin memperlihatkan coercive power atau kendali kuasa yang tak terbatas—dengan dalih prerogatif—dengan merombak kabinet. “Jokowi ingin kekuasaan yang tetap lebih dekat kepada dirinya. Di bawah kontrolnya, sekalipun di ujung masa kuasanya. Jangan ada yang menghalangi, apalagi mendahuluinya,” tuturnya.

Terkait pencopotan menteri asal PDIP, Ray memberikan catatan. Pasalnya, dalam reshuffle kali ini Jokowi hanya mengganti satu menteri kader PDIP, yakni Yasonna Laoly, dan membiarkan menteri PDIP lainnya tetap di pemerintahan. “Mengapa semua kursi PDIP tak dilepas? Ini bagian dari strategi Jokowi. Agar PDIP tetap setengah hati untuk oposisi. Kalau semua kursi dilepas maka akan dapat mengganggu stabilitas pemerintahan,” kata Ray.

Menurutnya, partai banteng moncong putih dapat mengambil keuntungan politik dari reshuffle. Pertama, peristiwa “Reshuffle Agustusan” makin membuat soliditas PDIP untuk mengoposisi Jokowi makin kuat. Kedua, akan terhindar dari catatan sejarah bahwa kemorosotan demokrasi di era Jokowi adalah bagian dari sumbangsih PDIP.

Ketiga, membantah pandangan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak bisa move on dari Jokowi. “Kenyataannya sekarang, Jokowi juga tidak bisa move on melihat PDIP tetap eksis dan kuat. Akan berpotensi akan makin kuat pada pemilu-pemilu berikutnya,” tutur Ray.

Terpisah, Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati mengatakan, reshuffle yang dilakukan Jokowi kali ini tidak memiliki timbangan yang berat dari sisi urgensi. “Saya pikir dari segi urgensi sebenarnya reshuffle ini antara diperlukan dan tidak. Tidaknya masa pemerintahan yang kurang dua bulan lagi. Diperlukan karena bagian dari upaya transisi politik ke pemerintahan baru,” kata Wasisto ketika dikonfirmasi Indonesiawatch.id.

Sejumlah pihak mengaitkan perombakan kabinet di ujung masa jabatan sebagai upaya Jokowi “menjewer” partai politik tertentu seperti PDIP yang menunjukkan sikap kritis terhadap pemerintahannya. “Ada tendensi penilaian ke arah situ [konflik dengan PDIP]. Namun, saya pikir lebih pada upaya membangun fondasi bagi pemerintahan terpilih mendatang,” tuturnya.

Menurutnya, reshuffle yang berlangsung murni prerogatif presiden yang alasan dan pertimbangannya tidak diketahui banyak orang. Hal ini di luar tradisi yang belakangan terjadi di mana Jokowi mereshuffle kabinet karena adanya menteri yang tersandung kasus hukum atau mengundurkan diri dari jabatannya.

Reshuffe yang terjadi juga tidak bisa dilihat kasat mata dari buruknya kinerja dari menteri yang diganti. “Saya pikir kalau penilaian kinerja menteri ini menjadi domain sepenuhnya presiden,” singkat Wasisto.

[red]

Berita Terbaru

Siapa Perampok Dana Pensiun

13 February 2025 - 21:22 WIB

Menteri Keuangan, Sri Mulyani (Sumber: ikpi.or.id)

Bank Mandiri Diduga Lakukan Penundaan Transaksi Dana Ketahanan Pangan

11 February 2025 - 18:09 WIB

Pemerhati Intelijen, Sri Radjasa MBA.

Cara Membenahi Transportasi Demi Mengurai Kemacetan Jakarta

10 February 2025 - 03:34 WIB

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat.

Rencana TNI Bentuk 100 Batalion Teritorial Pembangunan

10 February 2025 - 03:28 WIB

Sri Radjasa MBA, Pemerhati Intelijen

Ancaman Pengkhianat Bangsa

8 February 2025 - 05:07 WIB

Populer Berita News Update