Jakarta, Indonesiawatch.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal melakukan reshuffle kabinet pada 15 Agustus mendatang. Dikabarkan menteri dari Partai NasDem dan PDIP akan terdepak dari Kabinet Indonesia Maju. Berdasarkan informasi yang beredar bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar (NasDem) akan digantikan Raja Juli Antoni (PSI).
Selanjutnya, Menteri Hukum dan HAM dari Yasonna Laoly (PDIP) akan digantikan oleh Supratman Atgas (Gerindra). Posisi Arifin Tasrif sebagai Menteri ESDM akan digeser Bahlil Lahadalia yang kini menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM. Sementara pengganti Bahlil nanti akan diisi Rosan Roeslani (Ketua TKN Prabowo-Gibran), mantan Wakil Menteri BUMN.
Indonesiawatch.id mencoba mengkonfirmasi isu reshuffle kabinet tersebut kepada Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. Hingga berita ini ditulis Ari tidak memberikan tanggapan apapun. Konfirmasi juga dilakukan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Namun, juga tak direspon.
Awal Agustus lalu, Presiden Jokowi sempat merespon isu dirinya akan melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju, salah satunya dengan menunjuk Bahlil Lahadalia menjadi Menteri ESDM. Alih-alih menjawab, Jokowi justru menanyakan asal muasal isu yang menyebut Bahlil bakal menjadi Menteri ESDM.
“Katanya siapa? Katanya siapa,” ujar Jokowi kepada wartawan di JCC Senayan Jakarta, pada 1 Agustus 2024. Kala itu, Jokowi enggan menanggapi kabar penunjukan Bahlil sebagai Menteri ESDM. “Kalau isu tidak usah saya jawab,” ucapnya.
Meski demikian, Jokowi membuka peluang melakukan reshuffle kabinet apabila itu sesuai dengan kebutuhan negara. “Ya, bisa saja kalau diperlukan. Kalau diperlukan,” katanya.
Juru Bicara (Jubir) PDIP Chico Hakim turut merespon isu tentang kemungkinan reshuffle kabinet yang melibatkan menteri dari PDIP. Ia mengaku belum menerima informasi resmi terkait reshuffle tersebut. Jika reshuffle benar terjadi, Chico berharap hal itu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, terutama menjelang transisi kepemimpinan dari Presiden Jokowi ke pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.
“Kami belum mendapat informasi terkait reshuffle ini. Namun, kami berharap jika reshuffle terjadi, hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan,” ujar Chico kepada wartawan di Jakarta pada Selasa, 13 Agustus 2024.
Ia juga berharap reshuffle kabinet di akhir masa pemerintahan Jokowi tidak dilakukan untuk sekadar bagi-bagi jabatan. Reshuffle, lanjut Chico, harus bertujuan untuk sinkronisasi dengan pemerintahan yang akan datang. “Transisi kepemimpinan bukanlah hal baru. Kita melihat banyak hal unik dalam masa transisi, terutama di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, yang akan menyambut kepemimpinan baru,” pungkasnya.
Terpisah, politikus senior NasDem Bestari Barus mengatakan, perombakan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. “Jika terkait dengan perombakan kabinet tentulah sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden,” ujar Bestari dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta pada Selasa, 13 Agustus 2024.
Menurutnya, NasDem melalui ketua umum dan pengurus sturuktural tidak akan mengintervensi kebijakan yang diambil presiden. “NasDem tidak dapat mempengaruhi kebijakan terkait itu (reshuffle),” katanya.
Bestari berharap keputusan yang diambil Presiden Jokowi merupakan hal yang bijak dan terbaik bagi bangsa. “Apapun keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi selaku presiden tentulah kita doakan yang terbaik bagi bangsa,” ujar Bestari.
NasDem tidak akan mempermasalahkan pencopotan menterinya dari kabinet menjelang transisi pemerintahan yang akan berlangsung dua bulan mendatang. “Seperti yang saya sebutkan, sepenuhnya menjadi hak presiden bila terkait dengan urusan jabatan menteri,” Bestari menandaskan.
[red]
