Mengkaji Penyediaan Tiga Juta Rumah Program Unggulan Prabowo HIPPDA: Selain Ancaman Saksi, Pemeritah Perlu Sosialisasi Ulang BUMN & Kontraktor EPC Agar Tak Langgar TKDN MA Tunggu Surat Kejagung soal Ketua PN Surabaya Rudi Suparmono Rakernas Kejaksaan Soroti Pemulihan Aset BLBI Puluhan Triliun Kejagung Sita Uang Rp21 Miliar dari Hakim Rudi Suparmono Kejagung Tahan Hakim Rudi Suparmono

Ekonomi

Save Semen Indonesia: DPR Desak Pemerintah Moratorium Izin Pembangunan Pabrik Semen

Avatarbadge-check


					Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah moratorium izin pembangunan pabrik semen. (Indonesiawatch.id/ist) Perbesar

Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah moratorium izin pembangunan pabrik semen. (Indonesiawatch.id/ist)

Jakarta, Indonesiawatch.id – Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan moratorium pemberian izin pembangunan pabrik semen.“

Kami mendesak pemerintah untuk tetap bersikap tegas dengan memberikan pembatasan atau moratorium terhadap izin pembangunan pabrik semen,” kata Rieke.

Legislator dari Fraksi PDI-Perjuanghan (PDI-P) ini, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Direksi PT Semen Indonesia di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu, (4/12), tegas menyatakan, tidak perlu lagi membangun pabrik semen.

“Sudah cukup lah, enggak usah bangun pabrik semen lagi!” ujar legislator yang juga kerap disapa Oneng gegara perannya di “Bajaj Bajuri” ini.

Rieke ‎lebih lanjut menyampaikan, desakan moratorium atau penghentian pemberian izin pembangunan pabrik semen di Indonesia ini sangat penting. “Ini over produksi,” ucapnya lantang.

Rieke yang sewaktu kecil kerap mencari uang jajan di toko material, mempersilakan untuk mengecek ke toko-toko bangunan guna membuktikan bahwa saat ini terjadi over produksi semen di Tanah Air.

“Nah, di toko bangunan itu semen-semennya sebagian sudah jadi batu,” ucapnya.

Karena itu, ia mengharapkan agar moratorium atau penghentian pemberian izin membangun pabrik semen baru ini masuk menjadi poin kesimpulan RDP.

“Agar moratorium izin pembangunan pabrik semen baru itu menjadi salah satu dukungan keputusan dari Komisi VI,” katanya.

Ia menegaskan, moratorium ini harus dilakukan karena over produksi telah menggerus pendapatan perusahaan semen Indonesia. ‎Moratorium ini demi menyelamatkan pabrik semen di Indonesia, termasuk perusahaan BUMN, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan sejumlah anak usahanya.

“Save semen Indonesia. Selamatkan Semen Indonesia,” ujar Rieke.

Ia menegaskan, sama seperti para anggota Komisi VI DPR lainnya, ‎tidak ingin pabrik semen Indonesia, khususnya PT Semen Indonesia yang mengiri sejarah perjalanan Republik Indonesia ini sampai tutup.

‎“Saya tidak ingin perusahaan Semen Indonesia dan seluruh holding yang berada di bawahnya ini pailit dan sebagainya. Jangan sampai,” tandasnya.

“Ini adalah salah satu industri kebanggaan kita. Semen Indonesia harus kita pertahankan. Mari kita buat komitmen bersama,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, produksi semen Indonesia sebesar 120 juta ton per tahun. Adapun kebutuhan semen secara nasional yakni sekitar 67 juta ton pada tahun 2023.

“Ada surplus yang begitu besar, over produksi atau sebenarnya ada permainan di dalam industri semen ini?” ujarnya.

Menurut Rieke,‎ over produksi semen Indonesia ini telah menurunkan pendapatan PT Semen Indonesia yang cukup signifikan pada kuartal III tahun 2024.

‎“PT Semen Indonesia membukukan penurunan profitabilitas kuartal ketiga 2024 sebanyak 58,66% atau ekuivalen dengan Rp741,45 miliar dibanding periode yang sama di tahun 2023 senilai Rp1,79 triliun,” katanya.

Kemudian, lanjut Rieke, berdasarkan laporan keuangan pda 30 September 2024, ada penurunan pendapatan yang cukup signifikan, yakni sebesar 4,93%.

“Ini ekuivalen dengan Rp26,29 triliun kalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 senilai Rp27,66 triliun,” ujarnya.
[Red]

Berita Terbaru

HIPPDA: Selain Ancaman Saksi, Pemeritah Perlu Sosialisasi Ulang BUMN & Kontraktor EPC Agar Tak Langgar TKDN

15 January 2025 - 18:33 WIB

Ilustrasi TKDN Hulu Migas.

MA Tunggu Surat Kejagung soal Ketua PN Surabaya Rudi Suparmono

15 January 2025 - 15:39 WIB

Kejagung menahan hakim PT Sumsel, Rudi Suparmono, terkait kasus suap vonis bebas Ronald Tannur di PN Surabaya. (Indonesiawatch.id/Dok. Kejagung)

Rakernas Kejaksaan Soroti Pemulihan Aset BLBI Puluhan Triliun

15 January 2025 - 12:30 WIB

Menkeu Sri Mulyani dalam Rakernas Kejaksaan RI 2025. Salah satu yang disorot dalam rakernas ini adalah pemulihan aset BLBI. (Indonesiawatch.id/Dok. Kejagung)

Kejagung Sita Uang Rp21 Miliar dari Hakim Rudi Suparmono

15 January 2025 - 07:42 WIB

Kejagung menyita uang sekitar Rp21 miliar dari hakim PT Sumsel, Rudi Suparmono, terkait suap vonis bebas Ronald Tannur di PN Surabaya. (Indonesiawatch.id/Dok. Kejagung)

Kejagung Tahan Hakim Rudi Suparmono

15 January 2025 - 07:27 WIB

Kejagung menahan hakim PT Sumsel, Rudi Suparmono, terkait kasus suap vonis bebas Ronald Tannur di PN Surabaya. (Indonesiawatch.id/Dok. Kejagung)
Populer Berita Hukum