Jakarta, Indonesiawatch.id – Bangsa ini sungguh bernasib naas. Penandatanganan kesepakatan ekonomi Indonesia-China di era pemerintahan Jokowi, dinyatakan oleh Jokowi telah mendorong kerja sama China-Indonesia menjadi kemitraan yang setara dan menguntungkan.
Diharapkan kerja sama itu, dapat memicu ekonomi dengan efek berganda dan berkelanjutan untuk jangka panjang. Ternyata realita di lapangan jauh panggang dari api. Kerjasama Indonesia-China telah dimanipulasi oleh China, sebagai modus silent invasion.
Tujuannya, untuk memperbesar hegemoni China terhadap semua aspek kehidupan di Indonesia. Fakta menunjukan, China berhasil mengirim tenaga kerja mencapai 59.320 orang. Hal ini tidak berbanding lurus dengan investasinya sebesar 8,22 miliar dolar.
Apabila dibandingkan dengan investasi Singapura sebesar 13,28 milyar dollar, tapi hanya menempatkan tenaga kerjanya 1,811 orang. Belum lagi urusan investasi smelter nikel China yang mendapat karpet merah karena memperoleh status proyek strategis nasional.
Sehingga menurut almarhum Faisal Basri, China tidak membayar royalti dan memperoleh keuntungan sangat besar. Faisal Basri menambahkan, bahwa hilirisasi nikel di Indonesia hanya sebatas produk Nikel Pig Iron (NPI) dan feronikel, yang 99% diekspor ke China.
Artinya Indonesia tetap sebagai pengekspor bahan baku nikel ke Cina. Selanjutnya proyek kereta api cepat, terjadi ketidaksesuaian dari kesepakatan awal yang tadinya tidak melibatkan APBN tapi kenyataannya jadi melibatkan APBN.
Cengraman oligarki di Indonesia yang dikuasai kumpulan individu cukong etnis Tionghoa, telah membangun jaringan kompleks dengan politikus dan birokrasi, untuk mengamankan kepentingan bersama mereka.
Kelompok ini menggunakan kekuasaan ekonomi untuk mengontrol proses politik, pada pemilu dan pilkada, dengan mendanai kampanye kandidat yang mereka dukung, membeli suara, dan memanipulasi opini publik melalui media.
Fenomena kuatnya pengaruh oligarki di Indonesia, memiliki benang merah dengan pernyataan wakil kepala urusan tionghoa perantauan He Yafei, bahwa pentingnya peran tionghoa perantauan, dalam rangka memenuhi ambisi Partai Komunis China untuk menguasai dunia.
Pemerintah China secara terbuka, menyatakan bahwa semua orang China di luar negeri, termasuk mereka yang memiliki kewarganegaraan asing dan bahkan mereka yang lahir di negara lain, wajib menunjukan kesetiaannya kepada tanah airnya China.
Partai komunis China sejak tahun 2000, telah mengubah cara pandang terhadap Tionghoa perantauan, untuk merangkul Tionghoa perantauan sebagai satu kesatuan kebangsaan. Program untuk merangkul Tionghoa perantauan dirumuskan oleh Politbiro dan Komite Pusat Partai Komunis China.
Dalam penanganan China luar negeri dikenal dengan nama Qiaowu, merupakan operasi besar-besaran yang melibatkan seluruh overseas chinese disetiap tingkatan masyarakat.
Qiaowu bertanggung jawab terhadap mobilisasi etnis tionghoa, untuk menentukan kandidat etnis tionghoa yang setia kepada RRC, dalam rangka menduduki posisi di parlemen dan jabatan publik.
Mobilisasi Tionghoa perantauan, dalam rangka mendukung grand strategi yang dirumuskan dalam One Belt One Road (OBOR). OBOR adalah manifestasi silent invasion, dari impian Xi jinping untuk mewujudkan hegemoni China, tidak melalui penaklukan militer tetapi melalui dominasi ekonomi.
Kecemasan terhadap silent invasion china, terjadi dibeberapa negara seperti Australia, karena dapat berdampak merusak kedaulatan, nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
Mencermati issue actual nasional, tentang carut marut penanganan kasus pagar laut illegal, proyek reklamasi ilegal dan pemberian status Proyek Strategis Nasional, digarap oleh dukungan modal China maupun oligarki etnis cina yang mengabaikan aspek regulasi dan berpotensi merugikan masyarakat, memperkuat indikasi masifnya campur tangan kekuatan asing, kedalam semua strata kekuasaan pemerintahan.
Silent invasion China, adalah ancaman faktual yang sedang berlangsung, dalam rangka merongrong kewibawaan kekuasaan negara dan hancurnya legitimasi pemerintah.
Menghadapi ancaman yang sudah berada dipekarangan rumah sendiri, dibutuhkan kesadaran moral seluruh elemen bangsa dan political will kekuasaan negara, untuk memposisikan silent invasion China, sebagai musuh bersama.
Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen
