Jakarta, Indonesiawatch.id – Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mengatakan bahwa sistem politik di Indonesia perlu dievaluasi secara total mengingat semakin mahalnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Hal itu berdampak pada praktik politik yang semakin kurang inklusif.
“Menurut saya, setelah melihat secara menyeluruh berjalannya sistem politik kita, terlihat makin tidak inklusif dan harus ada evaluasi total untuk memperbaikinya,” ujar Ketua Umum (Ketum) ICMI, Prof. Arif Satria dalam keterangan yang diterima Indonesiawatch.id pada Ahad, 14 Juli 2024.
Prof. Arif yang juga sebelumnya menjadi pembicara pada Diskusi Politik Bertema “Pilkada 2024 dan Masa Depan Demokrasi Lokal” di Jakarta pada 5 Juli 2024 mengatakan, sistem politik di Indonesia saat ini semakin bias karena hanya untuk mereka yang berduit saja karena demokrasi yang semakin mahal.
Selain itu, pendekatan transaksional dalam praktik politik selama ini makin menjauhkan dari high politics. “Bahkan Pemilihan Legislatif (Pileg) menjadi ajang jor-joran politik uang,” kata Arif.
Dirinya mengkhawatirkan, akan terjadinya pergeseran budaya politik yang cenderung materialistik dan hanya berpihak kepada politisi dengan dukungan modal finansial besar.
“Saya khawatir, lama kelamaan sistem seperti ini akan terbentuk budaya politik yang cenderung materialistis. Hanya mereka dengan modal besar atau didukung investor bermodal besar yang dapat eksis dalam perpolitikan,” Arif mengungkapkan.
Rektor IPB itu menyatakan keadaan tersebut jelas kontraproduktif dengan cita-cita membangun peradaban bangsa. Karena politik adalah alat untuk membangun peradaban, bukan sekedar perebutan kekuasaan tanpa gagasan.
“Karena itu solusinya adalah evaluasi total sistem politik kita, agar bangsa ini kembali kepada cita-cita para pendiri Republik Indonesia. Politik adalah institusi untuk memperjuangkan terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia tersebut,” pungkas Arif.
[red]
