Sedangkan menurut seorang tokoh parpol, keputusan Airlangga mundur sebagai Ketua Umum Golkar, karena adanya tekanan yang kuat dari istana. Disisipi pesan singkat, agar segera mundur dari kursi Ketua Umum Golkar, jika tidak ingin statusnya dinaikan menjadi tersangka.

Mencermati fakta di atas, semakin jelaslah bahwa pengelolaan negara ini benar-benar amburadul. Apakah karena Airlangga seorang menteri dan anak mantan menteri, kemudian sejumlah dugaan keterlibatannya dalam kasus tindak pidana, dapat dibarter hanya dengan lengser dari jabatan, tanpa harus menjalani proses hukum.

Apakah Presiden bisa menggunakan hukum sebagai alat bargaining politik, untuk memperkokoh kekuasaannya. Semua ini terjadi di depan mata kita. Nilai moral dan rasa keadilan tidak lagi menjadi parameter, dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kekuasaan telah dijadikan berhala baru yang wajib disembah. Hanya kakap yang mampu berenang mengarungi arus Undang-Undang. Sementara teri tenggelam digerus Undang-Undang .

Di saat bangsa ini sedang memperingati hari kemerdekaan yang sakral, justru para penyelenggara negara tanpa risih memainkan “dagelan politik” yang membuat perut rakyat yang lapar semakin mual. Mungkin hanya terjadi di negeri tercinta ini.

Ketika seorang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terlibat kasus korupsi, harusnya pertanggung jawaban atas perbuatannya yang dikejar. Bukannya dipaksa mundur dari jabatan Menko Ekonomi, tapi justru sebagai Ketua Umum Golkar.

Dari kasus Airlangga, dapat ditarik sebuah pelajar, jangan melulu menganggap rakyat bodoh, jika para pemangku kebijakan tidak mawas diri, untuk merenungi bahwa ternyata dirinya dungu.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Drama Airlangga: Kakap Berenang, Teri Tenggelam Tergerus Undang-Undang appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Sebanyak 28 pertanyaan dari awak media ludes dijawab Jusuf Hamka (Babah Alun) dengan polos dan blak-blakan. Seusai mengantarkan surat pengunduran diri dari pengurus DPP Partai Golkar dan kader Partai Golkar, Jusuf Hamka diwawancara awak media pada Senin (12/08).

Dengan sedikit bercanda, Jusuf Hamka merespon pertanyaan tajam dari wartawan. Dalam tanya jawab, Jusuf meyakini Airlangga Hartarto dimundurkan oleh kekuatan yang lebih besar.

Pengusaha yang pernah menjadi bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo dan Ma’ruf Amin ini tidak menampik adanya intervensi Istana atas mundurnya Airlangga. Ketika ditanya wartawan, soal intervensi tersebut, Jusuf hamka beranalogi.

“Semilir angin saya dengar (info itu), tapi nggak pasti. Kepastiannya, kalian (wartawan) lebih tahulah. Saya nggak mau ngajarin bebek berenang,” ujarnya kepada awak media.

Pria kelahiran 5 Desember 1957 ini mengaku sedih karena politik sekarang sudah kasar. Dia pun tetap mendukung Airlangga, dan akan terus memberikan penguatan bagi Airlangga. “Pak Airlangga you are not alone,” ujarnya.

Terkait tentang sprindik yang sudah dikeluarkan penegak hukum untuk kasus sawit yang menyeret Airlangga, Jusuf Hamka enggan berkomentar terlalu banyak. Menurutnya, hal tersebut perlu dipastikan kembali.

Jusuf Hamka pun membandingkan sistem politik Indonesia sekarang dengan rezim-rezim sebelumnya. Menurutnya, cara dan strategi politik dulu lebih malu-malu. “Kalau sekarang tidak tahu malu,” ujarnya.

Wawancara Jusuf Hamka dengan awak media, dapat disaksikan di video ini:

[red]

The post Full Wawancara Jusuf Hamka tentang Dimundurkan Airlangga, Dijawab Polos & Blak-blakan appeared first on INDONESIAWATCH.

Politik hanya dijadikan alat untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan segelintir pihak. Oleh sebab itu pendidikan politik yang dipertontonkan oleh para aktor politik adalah materi pelajaran merebut dan mempertahankan kekuasaan.

Wajar akhirnya dalam setiap peristiwa politik, selalu diwarnai oleh tragedi berdarah yang mengobankan rakyat dan jatuhnya korban politik.

Mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar, adalah modus pengambilalihan kekuasaan. Sama sekali bukan dilatarbelakangi oleh adanya konflik internal Golkar.

Tapi lebih disebabkan adanya kekuatan kekuasaan yang menghendaki Golkar dijadikan buffer politik. Untuk melanggengkan kekuasaan dan alat bargaining power menghadapi persoalan hukum. Modus politik penyanderaan telah dijadikan alat efektif untuk melengserkan Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar.

Hal ini pun dialami oleh Parpol papan atas lain, untuk bertekuk lutut di hadapan penguasa. Politik penyanderaan merupakan fenomena politik yang memiliki implikasi buruk terhadap pembangunan demokrasi dan penegakan hukum.

Politik penyanderaan dapat dianalogikan sebagai “perangkap tikus” yang membiarkan terjadinya praktik korupsi oleh pejabat negara. Akibatnya praktik politik penyanderaan, telah menimbulkan kerugian negara yang tidak kecil.

Sudah saatnya aktor yang memainkan politik penyanderaan adalah bagian dari tindak pidana, karena membiarkan pelaku tindak pidana dari jeratan hukum.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Airlangga Dimundurkan, Politik Sandera Penguasa Acak-acak Beringin appeared first on INDONESIAWATCH.