“Terus ada yang datang ke saya, gimana untuk tukaran tempat posisi antara Arsjad dan Anindya. Yang datang para pihak,” ujar Arsjad dalam siniar Info A1 Kumparan.

Baca juga:
Dualisme KADIN, Lagi?

Ketika mendapat tawaran itu, Arsjad menolak. Menurutnya, tawaran tersebut tidak bisa dilakukan karena akan melanggar konstitusi KADIN.

“Saya bilang gini, bos saya nggak gila jabatan. Tapi ini yang kita jaga marwah KADIN. Yang kita jaga konstitusi KADIN. Kalau itu sesuai dengan AD/ART, monggo. Tapi kalau nggak, jangan. Apalagi yang kita pegang, jika AD/ART sendiri dilanggar,” ujarnya.

Menurut Arsjad, di AD/ART jika Ketum mundur, penggantinya adalah Wakil Ketua Umum. Sementara Anindya menjabat Ketua Dewan Pertimbangan.

“Nggak bisa main sembarangan tukar menukar. Apalagi mas Anin di luar kepengurusan. Dia di Dewan Pertimbangan. Jadi nggak bisa [tukar menukar posisi],” katanya.

Pembahasan tukar menukar ini sempat diperbincangkan langsung antara Arsjad dan Anindya. Keduanya bertemu sebelum Hari Raya Idul Fitri lalu.

Dalam pertemuan itu, Arsjad menjelaskan bahwa tawaran tukar menukar posisi tidak bisa dipaksakan karena tidak sesuai AD/ART.

“Kita bertemu untuk mencari jalan menyelesaikan masalah ini. Saya bilang, Nin ini ada AD/ART, nggak bisa sembarangan. Kita harus ikuti ini. Yah ngobrolin tentang tukaran itu. Nggak bisa [tukar menukar posisi] karena ada AD/ART,” ujarnya.

Baca juga:
Kadin Mau Munaslub, Anindya Bakrie Dijagokan Jadi Ketum

Arsjad enggan berspekulasi tentang alasan kudeta posisinya sebagai Ketum KADIN. “Ini nggak jelas. Tapi ini bukan urusan pemeirntah, tapi ini kepentingan kelompok, keluarga tertentu,” ujarnya.

[red]

The post Sebelum Dikudeta, Anindya Lobi Arsjad Rasjid Tukar Posisi Ketum KADIN, Tapi Gagal appeared first on INDONESIAWATCH.

Karena itu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KADIN, langsung disahkan melalui Keputusan Presiden (Kepres). Perubahan AD/ART KADIN terakhir terjadi pada 2022. Disahkan melalui Kepres No.18 tahun 2022 dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Baca juga:
Kadin Mau Munaslub, Anindya Bakrie Dijagokan Jadi Ketum

Kabar terkahir, organisasi ini baru menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Putra Aburizal Bakrie yaitu Anindya Novyan Bakrie terpilih menjadi Ketua Umum, mendongkel Arsjad Rasjid. Sementara kubu Arsjad tidak menerima hasil Munaslub. Konflik semakin memanas pasca Munaslub.

Perseteruan Anindya dan Arsjad sebenarnya sudah terjadi sejak pemilihan Ketum di Musyawarah Nasional KADIN 2021 lalu. Kedua kandidat tersebut sama-sama mendapat dukungan orang-orang kuat.

Arsjad ketika itu, didukung oleh kubu Partai PDIP dan beberapa kader Golkar. Sementara, Anindya didukung kader partai Golkar kelompok ayahnya, Aburizal Bakrie.

Baca juga:
KADIN Susun White Paper Kebijakan Ekonomi buat Pemerintahan Baru

Beberapa kali, ketika itu, jadwal Munas KADIN tertunda. Bahkan lokasi Munas KADIN sempat berpindah lokasi, dari Sulawesi Tenggara (Sultra) ke Bali.

Singkatnya, Arsjad pun menang dan terpilih menjadi Ketum KADIN 2021-2025. Sementara Anindya menjadi Ketua Dewan Pertimbangan KADIN.

Upaya Anindya merebut posisi Ketum KADIN ternyata masih ada. Kudeta pun tak terelakkan, dengan alasan keterlibatan Arsjad sebagai tim sukses Capres Ganjar Pranowo di Pilpres kemarin.

Peristiwa tersebut menambah daftar konflik perebutan kekuasaan yang pernah terjadi di internal KADIN. Pada 2013 lalu, posisi Ketum KADIN Suryo Bambang Sulisto juga pernah mau didongkel.

Kala itu, Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Oesman Sapta Odang mendorong terjadinya Munaslub. Munaslub pun digelar di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 26 April 2013.

Baca juga:
Kursi Arsjad Rasjid Digoyang, Eka Sastra: Upaya Munaslub Tabrak AD/ART

Hasilnya, Munaslub memberhentikan Suryo. Tak kehabisan akal, Suryo memecat OSO dan sekutunya dari keanggotaan KADIN dan menganggap bahwa Munaslub yang digagas OSO tidak sah.

OSO bersama para penguasaha lain akhirnya membuat KADIN tandingan. Pada Oktober 2013, Munas KADIN versi OSO, memilih Rizal Ramli sebagai Ketua Umum. Lalu, apakah setelah terpilihnya Anindya, akan muncul KADIN tandingan lagi?

[red]

The post Dualisme KADIN, Lagi? appeared first on INDONESIAWATCH.

Selain itu, upaya Munaslub dengan agenda menggantikan Ketua Umum juga berpotensi menimbulkan perpecahan di tubuh organisasi yang nantinya merugikan iklim dunia usaha nasional.

“Mencermati perkembangan informasi yang beredar mengenai rencana menggelar Munaslub Kadin Indonesia oleh sejumlah pihak, kami selaku Dewan Pengurus Kadin Indonesia melihat upaya ini telah menciptakan situasi yang mengancam keharmonisan organisasi Kadin di seluruh Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Kadin Indonesia, Eka Sastra.

Eka menjelaskan, Kadin Indonesia adalah organisasi yang berfungsi sebagai wadah bagi pengusaha dan mitra strategis pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (UU Kadin) dan ditegaskan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 tahun 2022 tentang AD/ART Kadin Indonesia.

Baca juga:
Kadin Mau Munaslub, Anindya Bakrie Dijagokan Jadi Ketum

Dalam Keppres tersebut ditetapkan M. Arsjad Rasjid PM sebagai Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia terpilih masa bakti 2021-2026. Arsjad Rasjid dipilih secara aklamasi sebagai Ketum Kadin Indonesia masa bakti 2021-2026 berdasarkan keputusan bersama pada Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Dengan begitu, seluruh anggota Kadin, baik Kadin Daerah maupun Anggota Luar Biasa memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan amanah UU dan menegakan AD/ART dalam aktivitas organisasi,” ujar Eka.

Menurutnya, sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia, Munaslub hanya dapat digelar apabila ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya, dan itu pun setelah diberikan dua kali peringatan tertulis yang tidak diindahkan. Selain itu, permintaan untuk Munaslub harus diajukan oleh minimal setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah Anggota Luar Biasa.

Eka menyebut, hingga saat ini Dewan Pengurus belum pernah menerima surat peringatan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan baik oleh Dewan Pengurus maupun Ketua Umum. “Karena itu, kami baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, dan seluruh Anggota Luar Biasa tetap solid dan bersatu, serta dengan tegas menyatakan tidak mendukung Munaslub tersebut sebab menyalahi AD/ART,” kata Eka.

Situasi dan dinamika yang saat ini bergulir, lanjut Eka, merupakan bagian dari perjalanan organisasi. Namun, semangat mengedepankan mekanisme AD/ART yang sesuai dengan UU Kadin dan Keppres Kadin harus menjadi dasar dalam perjalanan organisasi.

Ia mengimbau agar para pihak dapat dengan bijak mengambil sikap bersatu dan mengutamakan kepentingan organisasi demi kemajuan perekonomian nasional. “Tantangan perekonomian ke depan semakin sulit dan tidak dapat tercapai jika dunia usaha tidak bersinergi dan kolaborasi secara inklusif dan gotong royong dalam semangat Bhineka Tunggal Ika,” tandas Eka.

Sebelumnya diberitakan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah dan Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin mendesak segera digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Desakan itu muncul menyikapi dinamika yang terjadi di tubuh Kadin, untuk mewujudkan wadah organisasi pengusaha yang netral sebagai mitra strategis pemerintah. Selain oleh pengurus Kadin Daerah, desakan munaslub juga disuarakan pengurus asosiasi pengusaha. Mereka sepakat untuk segera mengusung penyelenggaraan Munaslub.

“Kami para ketua Kadin provinsi yang hadir bersama asosiasi pengusaha sebagai Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia, menyikapi dinamika yang terjadi di Kadin Indonesia, mendesak segera digelar Munaslub. Desakan ini demi kepentingan Kadin Indonesia yang kita cintai bersama ke depan,” ujar Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 13 September 2024.

Thomas menegaskan, Kadin Provinsi seluruh Indonesia bersama pemerintah harus menjaga dan meneguhkan lembaga Kadin Indonesia, dalam berpartisipasi aktif membangun bangsa. “Kami bersepakat atas dasar mufakat untuk melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Kadin Indonesia,” kata Thomas.

[red]

The post Kursi Arsjad Rasjid Digoyang, Eka Sastra: Upaya Munaslub Tabrak AD/ART appeared first on INDONESIAWATCH.

Seorang anggota Kadin yang juga politisi Partai Golkar, mengatakan Munaslub Kadin akan digelar hari ini, (14/09). “Benar [mau Munaslub],” ujarnya kepada Indonesiawatch.id, (14/09).

Baca juga:
Bahlil, Dinamika Golkar, Operasi Politik Jokowi

Menurut sumber tersebut, Munaslub KADIN akan memili Anindya menjadi Ketum. Menggantikan Arsjad Rasjid sebagai Ketum Kadin periode 2021-2025. “Benar sekali,” ujarnya.

Perseteruan Anindya dan Arsjad sebenarnya sudah meruncing ketika pemilihan Ketum Kadin pada bulan Juni 2021 lalu. Ketika itu, Arsjad dan Anindya menjadi kandidatnya.

Arsjad ketika itu, didukung oleh kubu Partai PDIP dan beberapa kader Golkar. Sementara, Anindya didukung kader partai Golkar kelompok ayahnya, Aburizal Bakrie.

Beberapa kali, jadwal Munas Kadin tertunda. Bahkan lokasi Munas Kadin sempat berpindah lokasi, dari Sulawesi Tenggara (Sultra) ke Bali.

Singkatnya, Arsjad menang dan terpilih menjadi Ketum Kadin 2021-2025. Sementara Anindya menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

Tiga tahun berlalu, Kadin direncanakan akan melaksanakan Munaslub. Agendanya mencopot Arsjad dari kursi Ketum.

Wakil Ketua Umum Kadin, Erwin Aksa, menerangkan bahwa Munaslub akan digelar hari ini Sabtu, 14 September 2024. Munaslub akan digelar di The Ritz Carlton.

Menurut Erwin, Munaslub diusulkan oleh sejumlah pengurus Kadin dari berbagai provinsi. Usulan tersebut disampaikan di Kantor Kadin Indonesia di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Erwin Aksa dan anggota dewan pertimbangan menerima usulan itu secara langsung.

Sementara, Wakil Ketum Bidang Organisasi Kadin, Eka Sastra mengatakan bahwa informasi tentang Munaslub Kadin telah menciptakan situasi yang mengancam keharmonisan organisasi Kadin di seluruh Indonesia.

“Sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Eka dalam keterangan resminya.

Menurutnya, upaya Munaslub dengan agenda menggantikan Ketua Umum juga berpotensi menimbulkan perpecahan di tubuh organisasi. Hal ini, sambungnya, dapat merugikan iklim dunia usaha nasional.

Sejauh ini, ujar Eka, Dewan Pengurus belum pernah menerima surat peringatan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan Ketum Arsjad.

“Karena itu, kami baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, dan seluruh Anggota Luar Biasa tetap solid dan bersatu, serta dengan tegas menyatakan tidak mendukung Munaslub tersebut sebab menyalahi AD/ART,” ujar Eka.

Indonesiawatch.id sudah berupaya mengkonfirmasi tentang Munaslub Kadin ke Arsjad Rasjid. Sayang Arsjad belum berkomentar hingga berita ini dterbitkan.
[red]

The post Kadin Mau Munaslub, Anindya Bakrie Dijagokan Jadi Ketum appeared first on INDONESIAWATCH.