Diksusi yang digelar kali ini membahas isu seputar kelembagaan intelijen, sumber daya  manusia, teknologi, dan pengawasan. Diskusi dihadiri oleh sejumlah narasumber di antaranya Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara (2017-2020), Mayjen TNI (Purn.) Rodon Pedrason; Rizal Darma Putra (Direktur Eksekutif LESPERSSI), Aditya Batara Gunawan (Ketua Program Studi Ilmu Politik Unversitas Bakrie).

Selanjutnya, Muhamad Haripin (Peneliti Pusat Kajian Politik BRIN), Broto Wardoyo (Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia), Awani Yamora Masta (Kepala Kantor Internasional FISIP UI), Diyauddin (Analis Utama Maha Data Lab 45), dan Andhika Dinata (Jurnalis Bidang Pertahanan).

Diskusi dipandu oleh Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakrie, Yudha Kurniawan. Diskusi diawali pertanyaan umum tentang refleksi dinamika reformasi intelijen setelah lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dan dilanjutkan dengan pendalaman pada isu-isu utama seputar kelembagaan intelijen di Indonesia khususnya Badan Intelijen Negara (BIN).

Pada kesempatan diskusi, Aditya Batara Gunawan memberikan fokus pada dua tantangan yang muncul terkait tata kelola intelijen yaitu, pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan. “Pengawasan intelijen yang ada pada Komisi I DPR RI melalui Tim Pengawas (Timwas) Intelijen masih bersifat politis, perlu ada pemikiran mengenai model pengawasan intelijen yang lebih memadai,” ujar Aditya.

Senada dengan itu, Rizal Darma Putra menekankan pentingnya pengawasan yang akuntabel. “Jika pengawasan intelijen tidak sepenuhnya transparan, tapi prinsip akuntabilitas sangat penting bagi prinsip kontrol demokratis” tegasnya. Menurut Rizal, tim pengawas intelijen perlu memiliki kewenangan penyidikan ketika terjadi penyimpangan.

Muhamad Haripin mengatakan, perlunya memperkuat pengawasan intelijen secara internal dan eksternal untuk profesionalitas intelijen. Menurutnya, terdapat delapan aktor pengawas intelijen yang berperan dalam memberikan evaluasi dan sumbangsih terhadap BIN. “Di antaranya parlemen, media, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan koalisi masyarakat sipil,” katanya.

Terkait dengan kelembagaan intelijen, Rodon Pedrason, melihat bahwa ada perkembangan yang dapat dilihat saat ini. Di mana BIN memiliki 9 kedeputian. “Lembaga BIN saat ini cukup akademis, dan adaptif seiring dengan perubahan pada lingkungan strategis, dengan penambahan kedeputian baru seperti siber dan komunikasi dan informasi”.

Di sisi lain, Andhika memberikan fokus pada kultur intelijen Indonesia saat ini yang mengalami pergeseran. Personel intelijen semakin sering memperlihatkan diri dan muncul dalam aktivitas publik.  “Intelijen saat ini makin terbuka padahal habit-nya incognito” ujarnya. Andika juga memberikan perhatian pada minimnya masyarakat sipil yang menempati posisi strategis pada kelembagaan BIN.

Pada aspek lain, Diyauddin memberikan perhatian pada sisi teknologi. “Selama teknologi intelijen yang kita miliki tidak menggunakan teknologi yang kita ciptakan sendiri, ini akan menimbulkan kerawanan” ucapnya. Senada dengan itu, Awani Yamora berpendapat bahwa ancaman siber perlu ditindaklanjuti. “Saat ini, ancaman siber perlu ditindaklanjuti seperti dis-informasi, manipulasi data, dan lain-lain,” pungkasnya.

[red]

The post Universitas Bakrie Gelar Diskusi Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen appeared first on INDONESIAWATCH.

Amelia menyebut, negara juga harus memikirkan ketahanan siber mengingat maraknya insiden kebocoran data dan serangan siber yang masif. “Sudah saatnya kita mengurangi ketergantungan teknologi digital kepada vendor asing agar kita mampu membangun keamanan siber secara mumpuni dan meminimalisasi kebocoran data yang terjadi beberapa tahun terakhir ini,” kata Amelia Anggraini dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa, 5 November 2024.

Amelia menekankan pentingnya membangun keamanan siber di era persaingan digital dan menjaga stabilitas rantai pasokan pangan dan energi. Hal tersebut dilakukan guna mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait kemandirian pangan dan energi.

Poin tersebut disampaikannya dalam rapat tertutup Komisi I DPR dengan Kepala BIN Muhammad Herindra di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 4 November 2024. Rapat perdana tersebut fokus membahas agenda program 100 hari kerja dan persiapan Pilkada Serentak 2024.

Substansi pembahasan rapat kerja juga mengerucut pada potensi kerawanan pilkada serentak. Poin lainnya, terkait kondisi perubahan geopolitik global yang terus berubah dan berdinamika.

“Komisi I DPR siap bekerja sama dengan BIN dalam mendukung national interest atau kepentingan nasional Indonesia dalam bentuk regulasi, teknologi, dan postur anggaran,” ungkap Ketua Bidang Perempuan dan Anak Partai NasDem itu.

Diketahui, saat ini terdapat berbagai ancaman yang harus diantisipasi negara melalui fungsi intelijen, termasuk di dalamnya persoalan separatisme, tantangan demokrasi, serta narkoba, judi online, dan korupsi.

[red]

The post Eskalasi Ancaman Meningkat, BIN Dinilai Memerlukan Penguatan Intelijen Siber appeared first on INDONESIAWATCH.

BIN telah mengukir sejarah baru di dunia intelijen, dimana pimpinan Badan Intelijen Negara diawaki oleh 2 orang polisi. Fenomena kepemimpinan Polisi di Badan Intelijen Negara, merupakan situasi yang unik mengingat di belahan dunia manapun tidak pernah terjadi.

Hal ini dilatar belakangi oleh tugas dan fungsi intelijen sangat berbeda dengan tugas dan fungsi polisi sebagai eksekutor. Sebagai contoh CIA menggantikan Office of Strategic Services (OSS) yang dibentuk pada Perang Dunia II, untuk mengoordinasikan aktivitas spionase rahasia Angkatan Bersenjata Amerika Serikat.

National Security Act of 1947 meresmikan keberadaan CIA dan “menghapus fungsi polisi atau penegakan hukum di dalam maupun luar negeri”. Artinya keberadaan Badan Intelijen Negara dengan tugas dan fungsi penyelidikan, penggalangan, kontra intelijen di dalam dan luar negeri, sangat bertolak belakang dengan fungsi penegak hukum seperti polisi yang mengedepankan peran eksekutor.

Kepemimpinan polisi di lingkungan Badan Intelijen Negara, tentunya akan mempengaruhi tugas-tugas intelijen yang bekerja dalam diam, mendorong intelijen bekerja sebagai eksekutor yang mengakibatkan terjadinya malpraktek. Perbedaan lain yang mencolok diantaranya, intelijen dalam bekerja berpedoman pada kegiatan yang sudah lalu, hari ini dan yang akan datang, sementara polisi bekerja berpedoman pada tempat kejadian perkara (TKP).

Intelijen bertugas menilai, mendeteksi, menganalisis, mengidentifikasi, menafsirkan dan menyajikan intelijen untuk kepentingan keamanan Negara, secara umum intelijen bekerja sebelum terjadinya gangguan stabilitas keamanan. Di sisi lain polisi bekerja setelah terjadi gangguan kamtibmas.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Sejarah Baru, Kepala & Waka BIN dari Polisi appeared first on INDONESIAWATCH.

Kemudian menyajikan produk intelijen kepada single user, berupa early warning, forecasting dan problem solving, guna mengawal kepentingan keamanan nasional, dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.

Baca juga:
Revisi UU Polri, Mengkaji Ulang Kewenangan Intelijen Polri

Oleh sebab itu, intelijen memiliki kekhasan yang harus dipertimbangkan, termasuk dalam menentukan pimpinan institusi intelijen.

Presiden memang memiliki hak prerogatif dalam penunjukan Kepala Badan Intelijen Negara. Tapi jangan pernah dilupakan kekhasan intelijen yang tidak mentolerir pendekatan politik transaksional atau bentuk nepotisme. Terlebih beban pekerjaan rumah Badan Intelijen Negara yang semakin komplek.

Tantangan Badan Intelijen Negara ke depan adalah mengembalikan BIN pada posisi on the track, professional, non partisan, memiliki moralitas dan integritas institusi yang kuat. Dalam rangka membangun intelijen negara sebagai strategic unit Presiden dan pilar utama sistem keamanan nasional.

Presiden terpilih Prabowo Subiyanto, dalam menentukan calon Kepala Badan Intelijen Negara, kali ini ditantang untuk bersikap sebagai negarawan yang bertindak semata-mata untuk kepentingan kemaslahatan bangsa dan Negara.

Bukan lagi mengedepankan kepentingan kekuasaan politik praktis maupun kepentingan sektoral lainnya. Presiden selaku pemegang otoritas politik tertinggi, harus memiliki kuasa penuh terhadap semua informasi strategis yang penting.

Dalam rangka menentukan kebijakan yang terukur, demi mewujudkan stabilitas nasional yang mantap dan terjaminnya kelangsungan kedaulatan negara. Oleh sebab itu, calon Kepala BIN memiliki tanggung jawab, melakukan reposisi BIN sebagai Strategic Unit Presiden, mengingat Presiden adalah single user dalam roda perputaran intelijen atau alur distribusi produk intelijen Negara.

Nama-nama yang saat ini mulai berseliweran di media sosial, untuk menakhodai BIN, nampaknya masih kental dengan aspek kedekatan dengan Prabowo, tapi masih jauh dari kriteria calon Kepala BIN. Masih ada nama-nama sebagai aset intelijen, patut dipertimbangkan oleh Presiden terpilih Prabowo, diantaranya Mayjen TNI Purn Gautama Wiranegara dan Mayjen TNI Purn Ruruh Aris Setyawibowo.

Mereka adalah insan intelijen yang mengabdikan tugasnya di lingkungan intelijen, hingga pensiun. Sudah saatnya BIN dipimpin oleh sosok original insan intelijen yang memenuhi standar kriteria calon Kepala Badan Intelijen Negara.

Kriteri pertama, memiliki kemampuan manajerial mengelola institusi yang bekerja dalam diam, sehingga dapat terhindar dari kerawanan kebocoran kegiatan dan informasi yang berklasifikasi rahasia. Kedua, Pengalaman terlibat dalam perencanaan dan penyelenggaraan operasi intelijen negara di dalam maupun luar negeri.

Ketiga, pengalaman mengemban jabatan di institusi yang multi unsur (sipil, militer dan polisi), diharapkan memiliki kemampuan seni kepemimpinan yang mengakomodir semua unsur kekuatan, dalam rangka terciptanya lingkungan kerja yang guyub.

Keempat, memiliki kemampuan diplomasi, dalam rangka menghadapi penetrasi ancaman global terhadap kewibawaan negara. Kelima, sesuai dengan trademark Intelijen, tentunya Kepala BIN dituntut memiliki kedalaman kecerdasan yang meliputi Intelligence Quotient, Intellectual Intelligence, Emotional Intelligence.

Keenam, memiliki network yang luas, khususnya dengan stakeholder intelijen lainnya, sehingga mampu mengoptimalisasikan peran BIN sebagai koordinator intelijen negara. Ketujuh, mampu menempatkan integritas dan loyalitas dengan skala prioritas tertinggi kepada single user yaitu Presiden.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Kembalikan BIN kepada Insan Intelijen appeared first on INDONESIAWATCH.

Menteri Pertahanan RI itu tak merinci siapa pihak haus kekuasaan yang ia maksudkan. Prabowo hanya menyinggung filosofi utama menjadi penguasa berarti harus mampu dan memiliki kemampuan memperbaiki kehidupan rakyat dan mengayominya. Prabowo mengecam karakter tamak kekuasaaan yang menurutnya dapat merugikan bangsa.

“Mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasan, dan kadang-kadang kekuasan hendak dibeli, hendak diatur, hendak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat, ini yang bisa ganggu bahkan merugikan suatu bangsa,” ujar Prabowo.

Ketua Umum (Ketum) Gerindra itu menegaskan, dalam negara demokrasi kekuasaan diraih dengan adanya dukungan dari rakyat. Karena itu, pemimpin harus lahir dari rakyat, didukung rakyat, dan meminta restu dari rakyat ketika ingin berkuasa.

Di kesempatan itu, Prabowo meminta jangan sampai ada pihak-pihak yang melakukan operasi intelijen kepada lawan politik dalam situasi bangsa yang damai. Menurutnya, kegiatan intelijen politik sudah tidak relevan di era reformasi dan kegiatan tersebut tak sesuai aturan berlaku.

“Jangan pakai alat-alat yang dulu-dulu, cara-cara yang dulu-dulu, adu domba, ngintel-ngintelin orang. Ngintel untuk rakyat untuk bangsa. Jangan ngintelin lawan politik, enggak enak itu,” tegas Mantan Danjen Kopassus itu.

Diketahui, pernyataan Prabowo tersebut bersinggungan dengan peristiwa politik mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatannya sebagai Ketum Partai Golkar. Airlangga mundur secara mendadak dengan meneken surat pengunduran dirinya sebagai Ketum Golkar pada 10 Agustus 2024. Posisi Airlangga kemudian digantikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Pernyataan mundur Airlangga tersebut cukup mengagetkan sejumlah pihak sebab suara Golkar naik cukup signifikan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024. Peristiwa suksesi Golkar kemudian dikaitkan dengan operasi politik Jokowi menjelang periode lengsernya. Sejumlah pihak menduga keterpilihan Bahlil tidak lepas dari tangan Istana dan kehendak Jokowi yang ingin menguasai Golkar.

Analis Politik dari Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), Yohanes Sulaiman menyatakan, terdapat kemungkinan Jokowi memainkan instrumen politik kekuasaannya menjelang akhir masa jabatan. Mengandalkan popularitas dan kepercayaan dari “wong cilik”, Jokowi mengambil langkah mengunci partai politik hingga ormas untuk investasi politiknya di masa datang.

“Sekarang Jokowi nguasain NU lewat proyek bagi-bagi tambang. Menguasai Golkar lewat Bahlil. Dan, Golkar sendiri seperti kita tahu adalah partai yang cukup oportunis,” kata Yohanes Sulaiman ketika diwawancara Indonesiawatch.id.

Menurut Yohanes, operasi politik terhadap Golkar bukan kali ini terjadi. Pasca Pilpres 2014, partai beringin pernah mengalami kisruh internal antara kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie yang disebut sebagai Golkar Munas Bali vs Golkar Munas Ancol.  “Yang kita tahu, Golkar dulu pernah menentang Jokowi di masa Aburizal Bakrie. Habis itu balik kanan [mendukung Jokowi],” ujarnya.

Yohanes menyebut, kemunculan Bahlil Lahadalia sebagai Ketum Golkar juga tidak lepas dari permainan pion Jokowi. Menurutnya, Jokowi butuh tangan kanan atau orang kepercayaan yang bisa mengamankan kepentingan politiknya pasca lengser. “Karena Bahlil ingin dijadikan pion sama Jokowi. Karena satu-satu kepercayaan Jokowi sudah redup. Erick (Erick Thohir) udah mundur [semangatnya], dan Luhut Binsar Pandjaitan juga udah capek [berpolitik],” papar Yohanes.

Ia menggarisbawahi peristiwa pengambil-alihan Golkar melalui Munas Partai oleh Bahlil akan menjadi preseden yang kurang baik bagi Golkar. Yohanes berkeyakinan, kursi Bahlil akan rentan digoyang terlebih kualitas figurnya juga bermasalah. “Dia (Bahlil) mau main [merebut Golkar], tapi main gaya Maluku kayak gitu enggak cocok. Karena yang bertahan itu politik Jawa, lihai tapi tidak kasar,” katanya.

Persoalan pelik di tubuh Golkar, yakni partai ini rawan “digoyang” atau dikerjai secara internal maupun eksternal. “Kelemahan Golkar meski dia bikin sistem konvensi untuk menarik orang terbaiknya, partai ini rawan dikerjain. Sehingga konvensi malah enggak berfungsi, akhirnya terjadi stagnasi, tidak ada pemimpin baru,” tutur Yohanes.

Hal itu yang membedakan Golkar dengan partai ideologis seperti PDI Perjuangan (PDIP). Golkar bersifat terbuka dan peka terhadap perubahan. “Generasi muda Golkar dan generasi partai lain seperti Kaesang, Gibran, bahkan AHY sekalipun tidak mempunyai kemampuan yang benar-benar membuat kita yakin. Ketika politisi kawakan sudah hilang, kita tidak melihat generasi mudanya punya kelihaian, punya instinct politik, ujung-ujungnya transaksional”.

Yohanes meyakini operasi menganggu lawan politik tidak terlepas dari intervensi kekuasaan. Apa yang terjadi pada Golkar menurutnya bisa dianulir apabila penguasa menginginkan kondusivitas. Yohanes menyebut, Presiden Jokowi memegang kendali untuk “menertibkan” sekaligus “menekuk” lawan politik.

Hanya saja, tradisi tersebut tidak dipastikan berlanjut di periode pemerintahan baru.  “Ini kan bisa cawe-cawe karena BIN (Badan Intelijen Negara) segala macam [institusi penegak hukum] masih dipegang Jokowi. Begitu Prabowo naik, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI semua diganti. Sementara militer, posisinya mengikuti yang di atas aja [presiden],” katanya.

Ia tidak meyakini, Prabowo akan menjadi presiden boneka atau presiden yang berada di bawah bayang-bayang pengendalinya. Diketahui, keterpilihan Prabowo sebagai presiden tidak lepas dari restu dan dukungan dari sekutu politiknya, Jokowi.

“Saya sangat percaya Prabowo tidak akan pernah mau jadi presiden boneka. Dia dari dulu ambisius mau jadi presiden dan menjadi yang utama. Bertahun-tahun mengejar tahta dan sekarang mendadak presiden, jadi pemain pinggir, tetap enggak mau dia (Prabowo),” ujar Yohanes.

Yohanes menyatakan, “bulan madu” Jokowi-Prabowo tidak akan berlangsung lama mengingat dinamika politik yang terjadi. Terutama blunder politik yang dilakukan Jokowi bersama klannya akan menyulut sumber konflik dengan Prabowo. “Prediksi saya 6 bulan atau setahun ke depan pasti pecah kongsi, kemesraan Jokowi dengan Prabowo tidak akan lama,” pungkasnya.

[red]

The post Bahlil, Dinamika Golkar, Operasi Politik Jokowi appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Ketika bertugas di Panton Labu Provinsi Aceh sebagai agen intelijen TNI, Sri Radjasa Chandra (SRC) tinggal sementara di sebuah rumah. Saat itu tahun 1998, SRC sering melihat wanita berumur mendatangani rumah tempat tinggalnya. Rutin.

Setiap datang, perempuan tua itu selalu menjinjing kantong plastik besar. Bingkisan itu diserahkan ke istri pemilik rumah, tempat SRC tinggal.

Beberapa lama kemudian, SRC tidak lagi melihat ibu tua tadi datang. SRC berinisiatif menanyakan alasan ibu tua itu tidak datang lagi. Lalu istri pemilik rumah mengatakan bahwa ibu tua tersebut sedang sakit.

SRC bergegas mendatangi ibu tua itu dan membawanya ke Rumah Sakit Korem di Lhokseumawe. Setelah diperiksa, pihak dokter mengatakan bahwa Si Ibu Tua tidak perlu dirawat inap. Ibu Tua pun bisa pulang ke Panton Labu kembali.

Karena peristiwa itu, SRC semakin akrab dengan ibu tersebut, yang sering membawa plastik bingkisan itu. Belakangan setelah SRC tidak lagi tinggal di rumah tadi, komunikasinya dengan ibu tua tersebut terputus.

Di tahun 2005, setelah GAM dan Pemerintah Indonesia berdamai, SRC barulah tahu bahwa ibu tua yang diantarnya ke Rumah sakit Korem Lhokseumawe tadi adalah ibu kandung Panglima GAM Muzakir Manaf (Mualem). Yang saat itu orang paling dicari militer Indonesia.

Sementara itu, bungkusan plastik yang selalu dibawa ibu tua dan diserahkan ke istrik pemilik rumah adalah pakaian untuk Muzakir. Saat itu Muzakir Manaf dan pasukannya banyak tinggal di hutan.

“Pemilik rumah pandai sekali menjaga rahasia. Saya tidak tahu perempuan yang saya bantu itu punya anak dengan jabatan nomor satu di jajaran militer GAM. Intel juga manusia,” tulisnya dalam buku berjudul, Intel Juga Manusia.

The post Resensi Buku: Intel Juga Manusia, Karya Sri Radjasa appeared first on INDONESIAWATCH.