BPMA mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu agar pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh.

Serta dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Merujuk pada tugas dan tanggung jawabnya BPMA, kata kuncinya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam hal ini adalah masyarakat Aceh khususnya.

Sudah menjadi kewajiban BPMA, untuk memberikan arahan dan mengayomi sumur-sumur minyak yang dikelola masyarakat, agar sektor pengelolaan sumur minyak masyarakat dapat memberi nilai lebih bagi masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

Kehadiran BPMA tidak melulu memberi karpet merah kepada investor besar dan oligarki tambang, sebagaimana fakta di lapangan saat ini Aceh menjadi primadona sektor pertambangan migas.

Kehadiran investor besar sektor migas, sejauh ini belum mampu mangangkat ekonomi Aceh sebagai Provinsi termiskin di Sumatera. Realitanya kehadiran investor besar disektor migas, hanya menjadikan masyarakat Aceh sebagai buruh tambang dan berpotensi menggusur budaya Aceh yang memiliki nilai luhur.

Problematik masyarakat di Aceh Timur khususnya, sebagai pengelola sumur minyak illegal, selalu berharap mendapat arahan BPMA dan Pemda setempat, dalam rangka melegalkan usaha mereka.

Karena selama ini masyarakat pengelola sumur minyak, kerap menjadi sapi perahan para oknum penegak hukum maupun aparat keamanan.

Berdasarkan informasi masyarakat, BPMA setahun lalu melakukan peninjauan terhadap sumur-sumur minyak yang dikelola masyarakat Aceh Timur dan berjanji akan membantu melegalkan usaha rakyat tersebut.

Tapi kenyataannya hingga hari ini, pihak BPMA tidak pernah memenuhi janjinya, sehingga niat masyarakat untuk memperoleh legalitas usahanya, tidak dapat direalisasikan.

Bahkan beredar rumor, usaha masyarakat pengelola sumur minyak dibiarkan ilegal, oleh oknum aparat hukum dan keamanan serta oknum BPMA, agar memudahkan untuk mendapat rente dari usaha masyarakat.

Sudah bukan saatnya lagi, mengekploitasi masyarakat, karena tidak paralel dengan perintah Presiden Prabowo yang menekankan, pentingnya pemerintahan yang bersih. Presiden Prabowo juga menegaskan, tidak mentolerir perilaku pejabat korup dan aparat yang tidak lagi memeras rakyat.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post BPMA untuk Rakyat Aceh, Bukan Tangan Oligarki Tambang Migas appeared first on INDONESIAWATCH.

Dikutip dari Komparatif.ID, tahapan verifikasi berkas belum juga dilakukan. Padahal masa kerja Kepala BPMA Teuku Mohamad Faisal sudah berakhir pada 25 November kemarin.

Baca juga:
Eks Petinggi Kilang Sebut Pertamina Masih Sulit Tentukan Harga Flare Gas untuk Pembangkit Listrik

Berdasarkan jadwal seleksi, seharusnya awal Desember 2024 proses verifikasi berkas sudah harus dimulai oleh panitia seleksi. Dan penyerahan berkas dari sekretariat kepada tim pansel sudah harus rampung pada minggu terakhir November.

Hanya saja proses verifikasi belum berjalan. Berdasarkan temuan Komparatif.ID, ada dugaan bahwa ada sejumlah pihak sedang berupaya menganggu proses seleksi. Ada pihak-pihak yang ingin mengintervensi, supaya proses seleksi dilakukan ulang setelah dilantiknya gubernur definitif di Aceh.

Menurut Plt Sekda Aceh sekaligus Ketua Panitia Seleksi Calon Kepala BPMA, Muhammad Diwarsyah, ada 40 orang yang mendaftar sebagai calon Kepala BPMA.

“Belum pernah kejadian sebelumnya. Dengan jumlah pendaftar yang begitu banyak, berarti kapasitas dan integritas, serta trust publik kepada pansel sangat besar,” kata Diwarsyah.

Diwarsyah membantah adanya kemoloran jadwal proses verifikasi. Menurutnya sampai saat ini proses seleksi sudah pada tahapan verifikasi berkas pelamar. Sayangnya ketika dikonfirmasi adanya intervensi dari pihak tertentu supaya proses seleksi ditunda sementara waktu, Diwarsyah bungkam.

Salah seorang panitia seleksi Fatar Yani Abdurrahman, yang juga mantan Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), mengatakan sejak diterbitkan SK dan kick off dilakukan, sampai sekarang belum dilakukan pertemuan lanjutan pansel.

“Saya tidak tahu kabar itu [mengenai isu upaya menunda proses seleksi]. Hanya saja sejak kick off dilakukan, sampai sekarang belum ada pertemuan lanjutan,” katanya menjelaskan.

Fatar Yani yang pernah bekerja di ConocoPillips Indonesia sebagai Block B Natuna Western Hub Field Operations Manager, menjelaskan bila merujuk pada kondisi ideal, proses seleksi calon kepala BPMA harus dimulai pada pertengahan tahun ini.

Supaya mendapatkan calon yang bagus, penjaringan harus dibuka seluas-luasnya. Tujuannya, supaya bisa mendapatkan calon yang memiliki kompetensi dan kualitas sesuai dengan tugas dan fungsinya di BPMA.“Calon yang kompeten tentu harus memiliki banyak pengalaman tentang hulu migas.

Proses penjaringannya tidak boleh buru-buru. Setidaknya membutuhkan waktu pendaftaran sebulan untuk menjaring calon-calon berkualitas,” kata Fatar Yani.

Fatar Yani belum mendapatkan laporan berapa jumlah calon yang telah mendaftar. Tapi ia mendapatkan kabar bila jumlahnya mencapai puluhan.Fatar Yani menjelaskan lagi, setelah proses penjaringan, ada proses seleksi administratif.

Dokumen yang dimasukkan oleh pelamar, diperiksa satu persatu. Selain diperiksa kelengkapannya, juga diuji kebenarannya.

“Dokumen-dokumen itu diperiksa keotentikannya. Semuanya dicek ke lapangan. Baik itu dokumen administrasi umum maupun yang bersifat khusus. Ini membutuhkan waktu yang lumayan,” kata Fatar Yani.

Kemudian ada tes bahasa Inggris, dan psikotes. Proses tes tersebut tidak mungkin selesai dalam satu hari.Setelah itu pansel mengusulkan nama tiga besar yang dianggap layak. Gubernur melakukan konsultasi dengan stakeholder, dan kemudian mengusulkannya ke kementerian.

Di tingkat kementerian tidak langsung diterima. Tapi dilakukan fit and proper test terlebih dahulu. Baru kemudian diambil kesimpulan.

Pria lulusan Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1989 tersebut mengatakan, bila merujuk pada kondisi ideal, setidaknya proses seleksi calon kepala BPMA membutuhkan waktu empat bulan.

“Kewenangan Gubernur Aceh mengusulkan, bukan menetapkan. Bila usulan tidak lulus fit and proper test di tingkat kementerian, pihak kementerian dapat menolaknya. Makanya saya sampaikan, proses seleksinya tidak boleh main-main,” kata Fatar Yani.

Demi Aceh, Fatar Yani berharap proses seleksi calon kepala BPMA tidak mengalami kendala. Bilapun ada perbedaan di sana sini, ia berharap semuanya berpikir dan bertindak demi kepentingan Aceh.

The post Dugaan Cawe-cawe Dalam Seleksi Kepala Badan Pengelolaan Migas Aceh appeared first on INDONESIAWATCH.

Menurut Deputi Eksplorasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas, Benny Lubiantara, Blok South Andaman cukup ekonomis. Sehingga masih menarik bagi investor.

Kalaupun Mubadala farm out atau mengurangi hak partisipasi, menurut Benny, hal tersebut lazim. Benny menjelaskan farm out dilakukan untuk mitigasi risiko bisnis dengan mengundang mitra yang kompeten.

“Pengalaman dan kuat secara finansial. Dengan mengajak partner yang kompeten tersebut, maka akan terjadi diskusi dan interaksi di internal sehingga outcome yang dihasilkan lebih kredibel,” ujarnya.

Menurut Benny, di beberapa negara bahkan ada keharusan suatu blok (wilayah kerja), kepemilikan interest-nya dimiliki minimal oleh dua pihak. “Supaya secara internal ada check & balance diantara mereka, sebelum mengajukan usulan suatu kegiatan ke pihak pemerintah,” katanya.

Benny mengatakan usulan farm out tersebut merupakan strategi bisnis yang berkualitas. “Dengan demikian diharapkan usulan tersebut sudah lebih berkualitas dibanding dibahas sendirian,” katanya.

Baru-baru ini perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA) Mubadala disebut melakukan pengurangan hak partisipasi (farm out). Meskipun hal biasa, tetapi aksi farm out perlu diantisipasi.

Sebelum Andaman, investor seperti ExxonMobil pernah menarik diri dari blok East Natuna pada 2017. Saat itu persoalannya karena kandungan CO2 dalam cadangan gas di WK East Natuna tinggi, lebih dari 72%.
[red]

The post SKK Migas: Kandungan CO2 Blok Gas South Andaman Aceh 3% – 4% appeared first on INDONESIAWATCH.