‎“Kita ikuti saja proses yang dilakukan oleh teman-teman penyidik dalam menangani perkara ini,” kata Tessa Mahardika Sugiarto, Juru Bicara KPK kepada wartawan pada Selasa, (7/1).

Baca juga:
KPK: Status Tersangka Hasto Kristiyanto Tak Tergantung Masih Buronnya Harun Masiku

Tessa mengatakan, yakin bahwa tindakan penyidik atau KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi dan merintangi penyidikan ini sangat profesional, prosedural, dan proporsional.

Ia mengatakan, bukti bahwa penyidikan kasus ini dilakukan secara profesional, prosedural, dan proporsional, tidak ada putusan yang menyatakan terbukti serampangan. “Tentunya dapat diuji pelaksanaannya.”

Ia mengungkapkan, penyidik yang menangani kasus ini sudah beberapa kali dilaporkan, baik itu ke Dewas KPK dan beberapa lembaga di luar KPK.

“Namun sampai dengan saat ini pelaporan tersebut tidak terbukti,” ucapnya.

Menurut Tessa, itu bisa menjadi salah satu indikator bahwa tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan proses penyidikan kasus ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum.

Lebih lanjut Tessa menyampaikan, berbagai langkah penyidik dan bukti hingga keterangan saksi-saksi nantinya akan diuji dalam persidangan di pengadilan.

‎“Persidangan ini adalah ruang yang sah untuk semua keterangan, baik saksi maupun tersangka, dan alat-alat bukti dibuka dan dapat disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan ‎Hasto Kristiyanto dan advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah, sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu disampaikan dalam konferensi pers pada akhir tahun 2024.

KPK menetapkan mereka sebagai tersangka dalam kasus suap kepada Wahyu Setiawan selaku salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait ‎pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024.

Suap diberikan agar Harun Masiku ditetapkan menjadi anggota DPR menggantikan Nazarudin Kiemas. Padahal, perolehan suara Harun Masiku hanya mendapat 5.878, di bawah perolehan suara Riezky Aprilia, yakni 44.402.

Guna menjadikan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI, Hasto berupaya mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Agung (MA) pada 24 Juni 2019 danmeneken surat pada 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan uji materi.

KPU tidak mau melaksanakan putusan MA. Atas dasar itu, Hasto meminta fatwa kepada MA. Selain itu, dia juga mengupayakan agar Riezky mengundurkan diri, tetapi dia menolak.

Hasto bahkan menahan surat undangan pelantikan Riezky sebagai anggota DPR. Kemudian ‎Hasto bersama Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelia.

Hasto diduga memberikan uang sejumlah 19 ribu dolar Singapura dan 38.350 dolar Amerika Serikat (AS) pada rentang waktu 16-23 Desember 2019.

Selain penyuapan, Hasto diduga melakukan perintangan penyidikan dengan membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) yang akan dilakukan KPK terhadap Harun Masiku pada 2020 silam.

Hasto diduga menyuruh Harun Masiku merendam handphone-nya dan melarikan diri. Selain itu, dia juga diduga menyuruh stafnya di PDIP, Kusnadi, menenggelamkan hanphone-nya.

Hasto juga diduga mengumpulkan sejumlah saksi agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. KPK telah memanggil Hasto untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada ‎Senin, (6/1/2024).

Namun Hasto meminta pemeriksaannya dijadwal ulang. Ia meminta pemeriksaan dilakukan ‎setelah HUT PDIP 10 Januari 2024.

‎Untuk dugaan penyuapan, KPK menyangka Hasto melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf B atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan untuk perintangan penyidikan, KPK menyangka Hasto melanggar Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun Harun Masiku yang dinyatakan buron sejak 17 Januari 2020 ditetapkan sebagai tersangka karena memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.

KPK menyangka Harun Masiku melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ‎Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
[red]

The post KPK Pastikan Penggeledahan Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Bukan Pengalihan Isu appeared first on INDONESIAWATCH.

“Tidak ada korelasinya ketidakhadiran beliau dengan kegiatan penggeledahan yang dilakukan,” ujar Tessa Mahardika Sugiarto, Juru Bicara KPK, kepada wartawan pada Selasa petang, (7/1).

Baca juga:
KPK Sebut Penggeledahan Rumah Hasto ‎Kristiyanto Ada Bukti yang Harus Didapat

Hasto Kristiyanto sudah memberikan konfirmasi ketidakhadirannya kepada KPK dan penyidik sudah mendapat informasi tersebut untuk memanggil ulang.

“Saya sudah menanyakan kepada penyidik dan memang akan dilakukan penjadwalan ulang,” ujarnya.
‎
Lebih lanjut Tessa menyampaikan, penggeledahan ini berdiri sendiri, bukan karena Hasto Kristiyanto tidak memenuhi panggilan penyidik KPK pada Senin, (6/1).

“Proses penggeledahan ini berdiri sendiri, tidak terkait dengan proses pemanggilan maupun ketidakhadiran saudara HK [Hasto Kristiyanto],” ujarnya.

Ia menegaskan, penggeledahan dilakukan karena penyidik menilai bahwa di rumah tersebut diduga terdapat bukti-bukti yang diperlukan terkait kasus dugaan korupsi dan perintangan penyidikan.

“Ada penilaian dari penyidik, perlu dilakukan penggeledahan di tempat-tempat yang saat ini sedang berlangsung,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan ‎Hasto Kristiyanto dan advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah, sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu disampaikan dalam konferensi pers pada akhir tahun 2024.

KPK menetapkan mereka sebagai tersangka dalam kasus suap kepada Wahyu Setiawan selaku salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait ‎pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024.

Suap diberikan agar Harun Masiku ditetapkan menjadi anggota DPR menggantikan Nazarudin Kiemas. Padahal, perolehan suara Harun Masiku hanya mendapat 5.878, di bawah perolehan suara Riezky Aprilia, yakni 44.402.

Guna menjadikan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI, Hasto berupaya mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Agung (MA) pada 24 Juni 2019 danmeneken surat pada 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan uji materi.

KPU tidak mau melaksanakan putusan MA. Atas dasar itu, Hasto meminta fatwa kepada MA. Selain itu, dia juga mengupayakan agar Riezky mengundurkan diri, tetapi dia menolak.

Hasto bahkan menahan surat undangan pelantikan Riezky sebagai anggota DPR. Kemudian ‎Hasto bersama Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelia.

Hasto diduga memberikan uang sejumlah 19 ribu dolar Singapura dan 38.350 dolar Amerika Serikat (AS) pada rentang waktu 16-23 Desember 2019.

Selain penyuapan, Hasto diduga melakukan perintangan penyidikan dengan membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) yang akan dilakukan KPK terhadap Harun Masiku pada 2020 silam.

Hasto diduga menyuruh Harun Masiku merendam handphone-nya dan melarikan diri. Selain itu, dia juga diduga menyuruh stafnya di PDIP, Kusnadi, menenggelamkan hanphone-nya.

Hasto juga diduga mengumpulkan sejumlah saksi agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. KPK telah memanggil Hasto untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada ‎Senin, (6/1/2024).

Namun Hasto meminta pemeriksaannya dijadwal ulang. Ia meminta pemeriksaan dilakukan ‎setelah HUT PDIP 10 Januari 2024.

‎Untuk dugaan penyuapan, KPK menyangka Hasto melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf B atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan untuk perintangan penyidikan, KPK menyangka Hasto melanggar Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
[red]

The post KPK: Penggeledahan Bukan Lantaran Hasto Kristiyanto Tak Penuhi Panggilan appeared first on INDONESIAWATCH.

Baca juga:
KPK Geledah Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Tessa menyampaikan, adapun kasus yang tengah didalam tim penyidik KPK, adalah dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) dari calon anggota DPR Harun Masiku dan terkait menghalang-halangi penyidikan.

‎“Untuk detailnya, tentunya kami belum bisa menyampaikan karena ini juga masih berproses,” ujarnya.

Tessa menegaskan, penyidik KPK menggeledah rumah tersangka Hasto Kristiyanto ‎karena ada bukti yang harus didapat terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

‎“Penyidik menilai memang ada hal-hal yang bisa ditemukan oleh penyidik melalui proses penggeledahan,” ujarnya.

Soal bukti apa yang tengah dicari di kediaman Hasto Kristiyanto, Tessa enggan menyampaikan karena sudah masuk materi penyidikan perkara.

Penyidik masih menggeledah rumah Hasto Kristiyanto di Taman Villa Kartini, Bekasi Timur, Jawa Barat (Jabar), untuk mencari bukti-bukti dua kasus tersebut.

“Nanti bila kegiatannya sudah selesai dan saya selaku jubir diinfokan oleh penyidik hasil dari kegiatan tersebut, kita akan update ke teman-teman jurnalis,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan ‎Hasto Kristiyanto dan advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah, sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu disampaikan dalam konferensi pers pada akhir tahun 2024.

KPK menetapkan mereka sebagai tersangka dalam kasus suap kepada Wahyu Setiawan selaku salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait ‎pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024.

Suap diberikan agar Harun Masiku ditetapkan menjadi anggota DPR menggantikan Nazarudin Kiemas. Padahal, perolehan suara Harun Masiku hanya mendapat 5.878, di bawah perolehan suara Riezky Aprilia, yakni 44.402.

Guna menjadikan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI, Hasto berupaya mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Agung (MA) pada 24 Juni 2019 danmeneken surat pada 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan uji materi.

KPU tidak mau melaksanakan putusan MA. Atas dasar itu, Hasto meminta fatwa kepada MA. Selain itu, dia juga mengupayakan agar Riezky mengundurkan diri, tetapi dia menolak.

Hasto bahkan menahan surat undangan pelantikan Riezky sebagai anggota DPR. Kemudian ‎Hasto bersama Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelia.

Hasto diduga memberikan uang sejumlah 19 ribu dolar Singapura dan 38.350 dolar Amerika Serikat (AS) pada rentang waktu 16-23 Desember 2019.

Selain penyuapan, Hasto diduga melakukan perintangan penyidikan dengan membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) yang akan dilakukan KPK terhadap Harun Masiku pada 2020 silam.

Hasto diduga menyuruh Harun Masiku merendam handphone-nya dan melarikan diri. Selain itu, dia juga diduga menyuruh stafnya di PDIP, Kusnadi, menenggelamkan hanphone-nya.

Hasto juga diduga mengumpulkan sejumlah saksi agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. KPK telah memanggil Hasto untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada ‎Senin, (6/1/2024).

Namun Hasto meminta pemeriksaannya dijadwal ulang. Ia meminta pemeriksaan dilakukan ‎setelah HUT PDIP 10 Januari 2024.

‎Untuk dugaan penyuapan, KPK menyangka Hasto melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf B atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan untuk perintangan penyidikan, KPK menyangka Hasto melanggar Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
[red]

The post KPK Sebut Penggeledahan Rumah Hasto ‎Kristiyanto Ada Bukti yang Harus Didapat appeared first on INDONESIAWATCH.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, pada Selasa, (6/1), menyampaikan, tim penyidik KPK sedang melakukan penggeledahan di rumah yang bersangkutan.

Baca juga:
Pemerintah Tantang Sekjen PDI Hasto Kristiyanto Laporkan Korupsi Elit Politik dan Pejabat Negara

“Ada giat penggeledahan yang dilakukan ‎oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK [Hasto Kristiyanto],” ujarnya.

Tim penyidik KPK menggeledah rumah tersangka Hasto Kristiyanto terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice)‎ yang membelitnya.

Tessa belum bisa menyampaikan informasi lebih jauh karena masih menunggu informasi dari tim penyidik KPK yang masih melakukan penggeledahan di rumah tersebut.

Ia menyampaikan, akan menyampaikan keterangan lebih lanjut jika telah mendapat laporan dari penyidik setelah selesai melakukan penggeledan.

“Perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai,” ujarnya.

Sementara itu, pihak Hasto belum memberikan keterangan terkait penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik dari lembaga antirasuah tersebut.

Sebelumnya, KPK menyampaikan menetapkan ‎Hasto Kristiyanto dan advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pada akhir tahun 2024.

KPK menetapkan mereka sebagai tersangka dalam kasus suap kepada Wahyu Setiawan selaku salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait ‎pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024.

Suap diberikan agar Harun Masiku ditetapkan menjadi anggota DPR menggantikan Nazarudin Kiemas. Padahal, perolehan suara Harun Masiku hanya mendapat 5.878, di bawah perolehan suara Riezky Aprilia, yakni 44.402.

Guna menjadikan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI, Hasto berupaya mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Agung (MA) pada 24 Juni 2019 dan meneken surat pada 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan uji materi.

KPU tidak mau melaksanakan putusan MA. Atas dasar itu, Hasto meminta fatwa kepada MA. Selain itu, dia juga mengupayakan agar Riezky mengundurkan diri, tetapi dia menolak.

Hasto bahkan menahan surat undangan pelantikan Riezky sebagai anggota DPR. Kemudian ‎Hasto bersama Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelia.

Hasto diduga memberikan uang sejumlah 19 ribu dolar Singapura dan 38.350 dolar Amerika Serikat (AS) pada rentang waktu 16-23 Desember 2019.

Selain penyuapan, Hasto diduga melakukan perintangan penyidikan dengan membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) yang akan dilakukan KPK terhadap Harun Masiku pada 2020 silam.

Hasto diduga menyuruh Harun Masiku merendam handphone-nya dan melarikan diri. Selain itu, dia juga diduga menyuruh stafnya di PDIP, Kusnadi, menenggelamkan hanphone-nya.

Hasto juga diduga mengumpulkan sejumlah saksi agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. KPK telah memanggil Hasto untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada ‎Senin, (6/1/2024).

Namun Hasto meminta pemeriksaannya dijadwal ulang. Ia meminta pemeriksaan dilakukan ‎setelah HUT PDIP 10 Januari 2024.

‎Untuk dugaan penyuapan, KPK menyangka Hasto melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf B atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan untuk perintangan penyidikan, KPK menyangka Hasto melanggar Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
[red]

The post KPK Geledah Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto appeared first on INDONESIAWATCH.