Karena pelesiran dengan jet pribadi, banyak masyarakat menduga bahwa Kaesang mendapatkan fasilitas mewah dengan gratis. Bahkan hingga tudingan Kaesang menerima gratifikasi.

Baca juga:
Dalam Waktu Dekat, KPK Panggil Kaesang dan Bobby Nasution

Untuk mengklarifikasinya, Kaesang pun mendatangi KPK. “Di dalam [gedung KPK] mengklarifikasi tentang perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke AS,” katanya.

Kaesang mengatakan bahwa kedatangannya ke KPK adalah inisiatif sendiri. “Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan tapi jnisiatif saya sendiri,” ujar Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini kepada awak media.

Ketika ditanya tentang siapa saja yang ikut dalam rombongan pesawat, Kaesang enggan berkomentar. “Lebih lanjutnya tanya ke KPK,” katanya.

Baca juga:
Waduh! Polemik Jet Pribadi Kaesang Berlanjut, Diendus KPK Singapura

Belakangan ini kepergian Kaesang dan istrinya, Erina Sofia Gudono ke Amerika Serikat mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Keluarga istana tersebut dianggap mendapatkan fasilitas mewah karena diduga pengaruh Presiden Jokowi.

Merujuk RZJets, jet pribadi yang ditumpangi Kaesang dimiliki Garena Online (Pvt) Ltd, pengembang game di bawah Sea Limited asal Singapura. Sea adalah induk usaha dari e-commerce Shopee. Sea saat ini dipimpin oleh Forrest Li dan Gang Ye.

[red]

The post Anak Jokowi Hobi Nebeng Naik Jet Pribadi appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Selama menjadi pejabat publik, Eks Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhumkam) Mahfud MD pernah menerima 7 kali gratifikasi. Semuanya dilaporkan ke KPK.

Ketujuh gratifikasi tersebut, menurut Mahfud MD, yaitu pertama hadiah Hari Raya dalam bentuk honor. Hadiah tersebut berasal dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia.

Baca juga:
Roy Suryo: Pemilik Jet Pribadi yang Dipakai Bobby Nasution, Terlibat Konsorsium 303

“Saya pernah dapat honor, hadiah hari raya dari Pak Sutiyoso. Pak Sutiyoso waktu itu dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia. Lalu datang stafnya. Pak ini THR dari dari asosiasi. Loh kenapa THR? Saya serahkan ke KPK,” katanya dalam kanal youtube Mahfud MD Official.

Kedua, pada 2010 ketika Mahfud menjadi Ketua MK, pernah terpilih menjadi tokoh pembaharu dari Harian Republika. Mahfud mendapat trofi dan uang puluhan juta.

“Terus saya lapor ke KPK. KPK ini saya dapat trofi ini, tapi saya dikasih uang. Lalu sesudah kira-kira 2 minggu, KPK jawab suratnya, itu uang Bapak. Hak bapak. Kata KPK. Ada suratnya,” kata Mahfud.

Ketiga, Mahfud juga pernah mendapat hadiah kurma yang banyak dari Kedutaan Arab Saudi. Saat itu Mahfud masih Ketua MK. Hadiah itu pun langsung dibawa Mahfud ke KPK.

“Lalu KPK menyurati, Pak kalau begini dimakan aja, dibagi-bagi. Lah tapi ini nilainya mahal begini. Pak ini dibagi aja ke karyawanlah. Kalau di sini, mau diletakkan di mana. Sejak itu, KPK buat edaran, kalau ada parsel lebaran yang sifatnya makanan, nggak usah lapor ke KPK, bagi aja. Itu karena saya melapor,” ujarnya.

Keempat, hadiah dari tokoh PKB Riau, KH Badar Ali Majid. Saat itu Badar mengunjungi Mahfud. Dalam kunjungannya Badar memberikan hadiah emas kepada Mahfud.

“Pak ini souvenir. Karena bilang souvenir, saya kira kan gantungan kunci atau apa gitu. Habis itu dia pulang. Saya buka, loh emas. Ada tanda belinya itu loh. Saya serahkan emas itu ke KPK. Diambil KPK, lalu dilelang oleh KPK,” katanya.

Baca juga:
Dalam Waktu Dekat, KPK Panggil Kaesang dan Bobby Nasution

Kelima, ketika Mahfud MD acara pernikahan anaknya. Menurut Mahfud, saat itu banyak undangan yang memberikan hadiah.

“Saya serahkan ke KPK. Pak ini ada orang ngasih uang. Ini hak bapak, yang ini hak bapak. Kalau ini kelebihan. Ini milik negara. Satu-satu diteliti oleh KPK. Lalu dipotong, Rp160 juta kembalikan ke KPK, diambil. Padahal itu orang datang ngasih salaman, saya laporkan,” ujarnya.

Keenam, ketika Mahfud menjadi Menkopolhumkam. Seorang staf Mahfud memberikan hadiah tas mewah untuk istri Mahfud.

Bersambung ke halaman selanjutnya

The post Ini 7 Gratifikasi yang Pernah Diterima Mahfud MD, Semua Dilapor ke KPK appeared first on INDONESIAWATCH.

Netizen menyoroti harga sewa pesawat jet pribadi tersebut yang ditaksir mencapai Rp8,7 miliar. Masyarakat menduga penggunaan fasilitas jet pribadi itu diduga diberikan pihak tertentu kepada Kaesang secara cuma-cuma atau gratis. Belakangan terungkap, jet pribadi tersebut diduga milik perusahaan game online, Garena yang berada di bawah naungan perusahaan Singapura Sea Limited.

Kaesang memang bukan pejabat publik. Namun, ia dikelilingi oleh keluarga pejabat publik atau penyelenggara negara. Ayahnya, Presiden Jokowi, pemimpin nomor satu RI, kakaknya Gibran Rakabuming Raka menjabat Wali Kota Solo, dan kakak iparnya, Bobby Nasution menjabat Wali Kota Medan.

Dugaan publik terkait gratifikasi yang diterima Kaesang lewat pengaruh keluarganya memang harus dibuktikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, komisi antirasuah akan mengecek informasi terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh Kaesang dalam kaitannya dengan penyelenggara negara, yakni kerabat Kaesang.

KPK akan meminta klarifikasi langsung kepada Kaesang melalui Direktorat Pelaporan Gratifikasi KPK. Klarifikasi tersebut penting dilakukan untuk membuat terang persoalan dan menjawab keraguan publik.

Pengusutan dugaan gratifikasi Kaesang sebelumnya diungkap oleh Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI). Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyatakan, gratifikasi bukan semata-mata diberikan kepada penyelenggara negara. Tetapi juga bisa melalui keluarga atau orang terdekat penyelenggara negara tersebut.

“Pro kontra Kaesang dan istrinya yang memakai fasilitas jet pribadi ke AS masuk dalam kategori gratifikasi,” ujar Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN), Wibisono dalam keterangannya kepada Indonesiawatch.id.

Wibisono menjelaskan, gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi baru yang diatur dalam pasal 12B dan 12C UU Tipikor sejak tahun 2001. Namun, jika penerima gratifikasi melaporkan pada KPK paling lambat 30 hari kerja, maka Pn/PN dibebaskan dari ancaman pidana gratifikasi.

Menurutnya, definisi gratifikasi diatur lewat penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Bahwa gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

“Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik,” katanya.

Menurutnya, pasal gratifikasi tidak akan dikenakan apabila Kaesang mengikuti ketentuan untuk melaporkan penerimaan fasilitas tersebut ke KPK. “Namun, ketentuan gratifikasi tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK terhitung 30 hari sejak menerima gratifikasi tersebut,” papar Wibi.

[red]

The post Jauh dari Kesan Merakyat, Gaya Hedon Kaesang Tercium KPK appeared first on INDONESIAWATCH.