PGN dengan Pertamina terkesan lagi adu taktik dan strategi soal menyelesaikan kegagalan suplai LNG ke Gunvor. Jika salah langkah, risikonya bisa terseret anncaman hukum pidana korupsi di kemudian hari.

Baca juga:
Direksi Pertamina Holding Ikut Berperan di Kontrak Kargo LNG PGN dengan Gunvor Singapura

Sebab, sudah lebih setahun sejak pergantian dua direksi PGN pada RUPST pada 30 Mei 2023 sampai saat ini, belum terlihat upaya mitigasi untuk mengurangi resiko rugi besar yang akan dialami PGN. Yaitu akibat salah dalam menetapkan harga jual LNG didalam MSPA dan CN terhadap Gunvor kala itu.

Direksi PGN baru seharusnya segera meminta pendapat hukum ke aparat penegak hukum dan BPK. Untuk mencari solusi atas kesalahan kesepakatan harga di kontrak LNG PGN dengan Gunvor.

Faktanya, PGN masih belum mengirim LNG ke Gunvor Singapura sesuai perjanjian. Kata Sekretaris Perusahaan PGN Fajriyah Usman, PGN masih terus komunikasi intesif.

“Sampai saat ini PGN masih terus melakukan komunikasi intensive dengan Gunvor terkait hal tersebut. Termasuk mencermati lingkungan bisnis energi yang dinamis sesuai situasi geopolitik global yang sangat mempengaruhi kondisi supply demand atas kontrak,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id, (27/08).

Seorang mantan petinggi Pertamina, mempertanyakan proses komunikasi PGN dan Gunvor yang berlarut-larut. “Kan lucu sudah lebih setahun masih tahap komunikasi, apa benar seperti itu?” katanya kepada Indonesiawatch.id, (31/08).

Baca juga:
Kesepakatan Jual-Beli LNG antara PGN & Gunvor, Atur Denda Off-Spec 70% dan Gagal Kirim 130%

Lanjut sumber, munculnya persoalan kontrak LNG PGN dengan Gunvor Singapura menggambarkan bahwa dua direksi PGN yang saat itu menjabat, terbukti tidak berkompeten.

Seperti diketahui, pada saat tanda tangan kontrak, Direktur Utama PGN adalah M Haryo Yunianto dan Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN yaitu Heru Setiawan.

Lebih parahnya lagi, kata sumber itu, tidak kompetennya para direksi PGN malah didukung oleh Direksi Pertamina sebagai Holding. “Kan waktu tanda tangan MSPA dan CN, dihadiri salah satu direksi Pertamina Holding. Itu bisa diklaim [Pertamina] menyetujui deal ini,” ujarnya.

Menurutnya, munculnya persoalan kontrak Gunvor dan PGN juga dipengaruhi buruknya kepemimpinan direksi PGN dan direksi Pertamina sebagai holding.

“Bandingkan dengan kontrak LNG dengan Corpus Christi Amerika. Proyeknya malah untung besar, itu menunjukkan kompetensi dan kualitas leadership yang sangat jauh berbeda. Case Gunvor bukan hanya masalah teknis bisnis, tapi leadership,” ujarnya.

Baca juga:
Ini Tanggapan DPR atas Gagal Kirim LNG dan Liabilitas PGN ke Gunvor

“Nah, yang buat untung saja bisa dipenjara seperti Karen Agustiawan, apalagi ini [kasus kontrak PGN dan Gunvor], jelas-jelas rugi.”

Kecuali, sumber melanjutkan, muncul kembali peristiwa seperti pandemi Covid 19 seperti tahun 2020 dan 2021. Ketika itu, harga energi di seluruh dunia terjun bebas.

“Disitulah muncul peluang PGN bisa dapat harga LNG murah. Jika tidak, maka bisa dikatakan pasti nanti berpotensi kuat bermasalah hukum di kemudian hari,” katanya.

Bersambung ke halaman selanjutnya

The post Adu Taktik PGN dengan Pertamina Atasi Gagal Suplai LNG ke Gunvor appeared first on INDONESIAWATCH.

Dibuka pada perdagangan 26 Agustus 2024 sebesar Rp1.695, pada 30 Agustus 2024 ditutup dengan harga Rp1.540. Padahal sepekan sebelumnya, perdagangan 19 – 23 Agustus 2024 saham PGAS sempat naik 5,6% atau sebesar Rp90.

Periode pekan ini, PGAS mengeluarkan laporan keuangan semester 1 2024. Dalam laporan tersebut, aset PGAS mengalami penyusutan 6,86% yoy atau sebesar USD 453.132.901, setara Rp7,04 Triliun, dibandingkan semester 1 tahun lalu.

Sementara utang jangka panjang PGAS juga naik 10% yoy atau sebesar USD 159.186.404, setara Rp2,47 triliun. Salah satu yang membebani PGAS di utang jangka panjang ini adalah, kewajibannya kepada Gunvor Singapore Pte Ltd.

PGAS harus menanggung liabilitas sebesar USD68.540.528 atau sekitar Rp1,06 triliun karena gagal kirim LNG ke Gunvor. Nilai ini berpotensi membengkak.

Baca juga:
Kewajiban Jangka Panjang PGN karena Gagal Kirim LNG ke Gunvor Lebih Rp1 Triliun

Pasalnya sampai sekarang, PGAS belum mengirimkan kargo LNG kepada Gunvor. Menurut Sekretaris Perusahaan PGN Fajriyah Usman, PGN masih terus komunikasi intesif.

“Sampai saat ini PGN masih terus melakukan komunikasi intensive dengan Gunvor terkait hal tersebut. Termasuk mencermati lingkungan bisnis energi yang dinamis sesuai situasi geopolitik global yang sangat mempengaruhi kondisi supply demand atas kontrak,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id, (27/08).

Baca juga:
Direksi Pertamina Holding Ikut Berperan di Kontrak Kargo LNG PGN dengan Gunvor Singapura

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai, bahwa risiko klaim karena gagal kirim LNG bisa mencapai USD 376.992.000 dan berpotensi membebani keuangan PGN sebesar USD 117.972.000.

[red]

The post Duh, Lima Hari Beruntun Saham PGAS Anjlok appeared first on INDONESIAWATCH.

Sebab, tidak ada penjelasan lengkap yang mendasari munculnya angka provisi di atas yang merupakan hasil telahaan terbatas oleh E&Y. Laporannya telah disajikan oleh PGAS dalam laporan keuangan semester 1 tahun 2024 di situs resmi IDX dan OJK.

Baca juga:
Kesepakatan Jual-Beli LNG antara PGN & Gunvor, Atur Denda Off-Spec 70% dan Gagal Kirim 130%

Hal ini bisa menimbulkan tanda tanya besar. Apalagi jika mengacu pada Confirmation Notice ( CN), ancaman denda minimal dan maksimal cukup besar jika PGN gagal mengirim kargo LNG ke Gunvor.

Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai, risiko klaim kegagalan pengiriman kontrak bisa mencapai USD376.992.000 dan berpotensi membabani keuangan PGN sebesar USD117.972.000.

Lalu bagaimana awalnya, PGN dan Gunvor bisa berkontrak jual beli LNG?

Menurut laporan BPK, pada tanggal 11 Maret 2022, PT Pertamina (Persero) melalui Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha (SPPU), menyampaikan surat kepada Direktur Utama PT PGN.

Baca juga:
Ini Tanggapan DPR atas Gagal Kirim LNG dan Liabilitas PGN ke Gunvor

Surat tersebut perihal tentang pengalihan bisnis LNG portofolio agar menggunakan skema novasi kontrak LNG dari Pertamina ke PGN. Lalu rencana itu dibahas oleh Steering Commite (Steerco) Pertamina-PGN pada tanggal 6 April 2022. Hasilnya, PGN pun menggunakan portofolio LNG pertamina dari luar negeri.

Temuan BPK atas Permasalahan kontrak LNG PGN dan Gunvor oleh IW Grafis

Pertamina pun mengalihkan portofolio LNG nya ke PGN, untuk dijual ke pembeli. Secara kebetulan, ketika 23 Mei 2022, PGN menghadiri world gas conference di Korea Selatan dan mendapat tawaran kerjasama dari Gunvor.

Gunvor menawarkan kerjasama untuk mengikuti tender suplai LNG untuk Singapura periode Maret 2023 sampai Desember 2027 sebanyak 1 MTPA dengan tanggal deadline submission 8 Juli 2022. PGN menilai ini peluang untuk menjual Uncommited Cargo (UC) LNG portofolio Pertamina.

Bersambung ke halaman selanjutnya

The post Direksi Pertamina Holding Ikut Berperan di Kontrak Kargo LNG PGN dengan Gunvor Singapura appeared first on INDONESIAWATCH.

Dalam dokumen CN disebutkan, jika Gunvor tidak menerima LNG sesuai spesifikasi dan pengiriman tanpa pemberitahuan sebelumnya, maka Gunvor bisa menolak. Maka, statusnya disebut gagal kirim.

Baca juga:
Ini Tanggapan DPR atas Gagal Kirim LNG dan Liabilitas PGN ke Gunvor

Akibatnya. PGN harus bertanggungjawab atas semua biaya dan kerusakan fasilitas Gunvor terkait penerimaan LNG yang tidak sesuai spesifikasi. “Biaya (denda) dengan batasan 70% dari jumlah LNG Off-Spec yang dikirimkan, dikalikan dengan harga kontrak,” ujarnya.

Spesifikasi LNG yang disepakati adalah memiliki komponen hidrokarbon dan kandungan nitrogen tertentu. Misalnya komponen metana, tidak kurang dari 84,00 mol%. Etana, tidak lebih dari 11 mol%. Propana, tidak lebih dari 3,5 mol%. Butana, tidak lebih dari 2,00 mol%; Lalu komponen Pentana tidak lebih dari 0,10 mol%. Nitrogen, tidak lebih dari 1,00 mol%.

Sedangkan kandungan kotoran dalam LNG memiliki toleransi. Kandungan H2S, tidak lebih dari 5 miligram per Meter Kubik Standar. Total kandungan S, tidak lebih dari 30 miligram per Meter Kubik Standar. Kandungan RSH (sebagai S), tidak lebih dari 17 miligram per Meter Kubik Standar.

Lalu kandungan padatan dan kotoran lainnya, tidak dalam jumlah yang dapat mengganggu penerimaan LNG atau penggunaan LNG atau gas yang diperoleh untuk pembangkitan listrik atau pasokan gas kota.

CN Jual-Beli LNG antara Gunvor Singapore Pte Ltd (Pembeli) dan PT PGN Tbk (Penjual) oleh IW Grafis

Untuk nilai panas bruto, berdasarkan Volume, minimum 1000 Btu per SCF dan maksimum 1160 Btu per SCF. “Pengukuran dan pengujian harus dilakukan sesuai dengan peraturan terminal di Pelabuhan bongkar,” diatur di dokumen CN.

Di dalam CN, PGN dan Gunvor juga menyepakati, denda gagal kirim. Jika PGN gagal mengirimkan bukan karena kahar, baik seluruh atau sebagian LNG dari total kuantitas yang disepakati, PGN harus mengganti kerugian Gunvor.

Baca juga:
Kewajiban Jangka Panjang PGN karena Gagal Kirim LNG ke Gunvor Lebih Rp1 Triliun

Atas semua kerugian aktual yang terjadi sebagai akibat dari gagal kirim PGN, maka dendanya maksimal 130%, dikalikan dengan harga kontrak. “Dikalikan dengan jumlah kekurangan LNG PGN,” tertulis di dokumen Confirmation Notice.

Selain itu, dokumen CN mewanti-wati komoditas LNG yang berasal dari Rusia, yang disuplai PGN ke Gunvor, harus mendapat persetujuan Gunvor. “Setiap pengajuan kargo LNG yang bersumber atau diangkut dari negara Rusia, atau yang melibatkan entitas Rusia (secara langsung atau tidak langsung), harus tunduk pada persetujuan Pembeli,” masih dari dokumen CN.

bersambung ke halaman selanjutnya

The post Kesepakatan Jual-Beli LNG antara PGN & Gunvor, Atur Denda Off-Spec 70% dan Gagal Kirim 130% appeared first on INDONESIAWATCH.

Itu angka minimal. Bukan angka provisi maksimal jika mengacu pada dokumen Confirmation Notice (CN) tanggal 23 Juni 2022 antara PGN dengan Gunvor. Hanya saja timbul pertanyaan dari mana munculnya dasar perhitungan nilai provisi sekitar Rp 1,06 triliun.

Baca juga:
Kewajiban Jangka Panjang PGN karena Gagal Kirim LNG ke Gunvor Lebih Rp1 Triliun

Sebab, PGN tidak menjelaskan secara lengkap, hasil penelahaan terbatas oleh konsultan E&Y. Yang disampaikan oleh pihak PGN sebagai keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur oleh Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015.

Sementara, anggota Komisi VII DPR, Mulyanto mengatakan bahwa sampai sekarang DPR RI belum berencana membuat panitia khusus (Pansus) untuk mengakaji masalah kontrak LNG PGN dengan Gunvor.

“Tidak ada Pansus tersebut dan belum dengar akan dibentuk Pansus tersebut oleh Komisi VII DPR RI. Pembentukan Pansus kewenangan pimpinan DPR RI,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id, (28/08).

Temuan BPK atas Permasalahan Kontrak LNG antara PGN dan Gunvor oleh IW Grafis

Menurutnya, persoalan kontrak LNG PGN dan Gunvor hingga berpotensi mengakibatkan kerugian perusahaan, merupakan sebuah aksi korporasi.

“Ini wilayah kewenangan dan aksi korporasi mereka, sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kita doakan saja agar bisa diselesaikan dengan baik di masa-masa yang akan datang,” ujar anggota DPR RI fraksi PKS ini.

Sebelumnya, pada awal tahun 2024, Komisi VII sempat mewacanakan pembentukan Pansus. Pansus ini tadinya diharapkan bisa mengkaji kontrak kerja sama antara PGN dan Gunvor, yang terindikasi bermasalah.

Bersambung ke halaman selanjutnya

The post Ini Tanggapan DPR atas Gagal Kirim LNG dan Liabilitas PGN ke Gunvor appeared first on INDONESIAWATCH.

Nilai tersebut tidak mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan posisi liabilitas di akhir 2023. Meskipun demikian, PGN belum mengiirimkan LNG ke Gunvor sampai saat ini. Kata Sekretaris Perusahaan PGN Fajriyah Usman, PGN masih terus komunikasi intesif.

“Sampai saat ini PGN masih terus melakukan komunikasi intensive dengan Gunvor terkait hal tersebut. Termasuk mencermati lingkungan bisnis energi yang dinamis sesuai situasi geopolitik global yang sangat mempengaruhi kondisi supply demand atas kontrak,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id, (27/08).

Baca juga:
PGN Mau Bangun Pipa dari Sambungan Cisem 2, Bagaimana Nasib Terminal LNG Cilacap?

Menurut Fajriyah, tidak naiknya nilai kewajiban atas kontrak LNG dengan Gunvor, sudah sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

“Merupakan provisi atau pencadangan estimasi potensi kerugian yang dilakukan per tanggal Laporan Keuangan sesuai dengan kondisi/ asumsi pada tanggal tersebut. Untuk laporan keuangan Juni 2024, tidak ada tambahan provisi atas kontrak Gunvor,” ujarnya.

Nilai provisi yang menjadi kewajiban PGN tersebut, kata Fajriyah, merupakan nilai yang sudah dihitung dan dibandingkan dengan esitimasi ganti rugi, apabila perusahaan tidak menjalanan komitmen sesuai kontrak.

Pertama kali PGN mencadangkan nilai kerugian yang muncul (provisi) atas kontrak LNG PGN dengan Gunvor, yaitu pada tahun 2022. Laporan keuangan PGN di akhir 2022 menetapkan liabilitas yang harus dibayarkan karena belum dikirmnya kargo LNG ke Gunvor sebesar USD56.850.817.

Beban jangka panjang tersebut meningkat sebesar 7,7% pada semester 1 tahun 2023, menjadi USD61.270.420. Pada akhir tahun 2023, utang jangka panjang PGN karena belum mengirim LNG ke Gunvor, kembali meningkat menjadi USD68.540.528.

Di semester 1 tahun 2024, kewajiban PGN karena belum mengirim LNG ke Gunvor tidak mengalami pergeseran alias tetap di angka USD68.540.528. Padahal kargo LNG belum juga dikirim ke Gunvor.

bersambung ke halaman selanjutnya

The post Kewajiban Jangka Panjang PGN karena Gagal Kirim LNG ke Gunvor Lebih Rp1 Triliun appeared first on INDONESIAWATCH.