“Bahkan seharusnya bukan hanya dikeluarkan dari PBB, tapi harus dihukum sesuai keputusan dari International Justice Court (IJC) yang memutus Israel bersalah telah melakukan genosida,” ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) ICMI, Andi Anzhar Cakra Wijaya dalam keterangan resmi yang diterima Indonesiawatch.id di Jakarta pada Jumat, 15 November 2024.

Menurut Andi, tindakan genosida yang dilakukan Israel sudah melewati batas kewajaran sebagai manusia dan tidak selayaknya dimaklumi oleh seluruh umat manusia.

“Jika dihitung, sudah ratusan resolusi PBB yang dilanggar Israel namun seolah mereka tak bergeming dari peringatan manusia di seluruh dunia,” ucap Andi yang membidangi Politik, Hukum dan Hubungan Internasional di ICMI.

Andi juga menyoroti pentingnya dunia Islam khususnya negara-negara Islam memiliki satu kesatuan sikap dan tindakan dalam upaya menghentikan kejahatan genosida Israel atas Palestina.

“Kita bisa bayangkan, betapa berat penderitaan rakyat Palestina di Gaza yang sudah mengalami pembantaian lalu diboikot kebutuhan dasar hidupnya seperti bahan makanan, air, listrik dan kesehatan,” kata Andi.

Ia berharap, di masa Pemerintahan Presiden Prabowo, Indonesia bisa mengambil peran penting dalam mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza yang sudah berlangsung setahun lebih lamanya.

“Yang sangat penting saat ini, adalah menghentikan peperangan dan serangan-serangan brutal Israel ke penduduk Gaza,” ujar Andi.

“Lalu mengupayakan bagaimana pasokan bahan dasar kehidupan kembali masuk untuk menyelamatkan warga yang terluka, kelaparan dan kedinginan,” Andi menambahkan.

Hal yang tidak kalah penting, lanjut Andi, yaitu menghilangkan ego kepentingan dari masing-masing negara khususnya negara Islam agar mudah menemukan kesatuan sikap menghadapi kejahatan kemanusiaan di Gaza oleh Israel.

“Seharusnya para pemimpin negara-negara Islam bisa bersepakat, secara bersama-sama menghukum Israel sebagai konsekuensi kejahatan yang setahun lebih ini dilakukan tanpa malu sedikitpun,” pungkas Andi.

[red]

The post ICMI: Tak Cukup Dikeluarkan Dari PBB, Israel Harus Dihukum appeared first on INDONESIAWATCH.

“Inovasi susu ikan ini sejalan dengan program makan bergizi gratis pak Prabowo kemarin, sehingga ICMI tentu saja akan mendukung penuh jika susu ikan ini dikembangkan di Indonesia dan siap membantu dengan sumber daya yang ada,” ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) ICMI, Muhammad Jafar Hafsah saat webinar “Mengenal Kandungan Gizi Susu Ikan” di Jakarta pada Jumat, 27 September 2024.

Menurut Jafar, susu ikan merupakan inovasi yang sudah dikenal di Rusia dan Jepang, namun kurang dikenal di Indonesia. “Susu ikan merupakan produk berbahan baku ikan yang diproses dengan teknologi modern sehingga menghasilkan hidrolisat protein ikan HPI. Di beberapa tempat susu ikan dikonsumsi sebagai makanan laut yang lezat dan bergizi,” Jafar menerangkan.

Ia menambahkan, meski isu susu ikan sempat diperbincangkan publik, namun sebenarnya tidak ada bedanya inovasi susu ikan ini dengan susu kedelai. “Memangnya susu kedelai dari mana asalnya, tapi mengapa tidak ada yang menentangnya?” kata Jafar.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua ICMI, Arif Satria, juga menyampaikan bahwa isu persusuan sudah dibahas tuntas para ilmuwan-ilmuwan Eropa.

“Saya baru kembali dari Belanda, dan para ilmuwan di sana sudah ingin melakukan riset dan upaya-upaya untuk mendukung program dari pemerintah Pak Prabowo ini. Jadi, saya kira ini program yang sangat bagus sekali karena memiliki backward linkage dan forward linkage,” ucap Arif Satria.

Ia menambahkan, forward linkage inovasi susu ikan dapat meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk.

“Saya kira ini akan menjadi signifikan dan dengan ini program yang memiliki dampak ke depan dan ke belakang yang sangat baik sekali, sehingga perlu kita siapkan dengan matang agar program ini bisa menjadi sebuah program yang sukses,” tutur Arif.

Di kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, pertumbuhan umat manusia sangat eksponensial. Saat ini, terhitung 7,7 miliar populasi penduduk dunia dan akan terus meningkat hingga 10 miliar orang, sehingga butuh pasokan pangan yang juga lebih besar termasuk protein.

“Tingkat kebutuhan protein menurut FAO itu kenaikannya sampai 70 persen, dan sebenarnya kalau kita bicara protein kan sejujurnya cuman ada dari dua sumber yaitu protein hewani dan protein dari ikan yang kita sangat tahu persis sumber protein hewani itu kita boleh dibilang masih impor banyak,” ujar Trenggono dalam sambutannya.

Menurutnya, neraca perdagangan Indonesia surplusnya luar biasa sehingga sementara ekspor RI rata-rata naik menjadi US$5,5 miliar sejak 2021.

“Bahkan di 2002, kita pernah mencapai di 6,2 miliar dolar sekarang ada di posisi kira-kira 5,5 miliar dolar rata-rata di 4 tahun terakhir ini artinya kelimpahan dari protein yang bersumber dari ikan itu sangat luar biasa di negara kita ini, makanya inovasi susu ikan ini sangat tepat dijadikan program pemerintah dalam mengatasi gizi buruk,” pungkas Trenggono.

[red]

The post ICMI Nilai Susu Ikan Dapat jadi Solusi Atasi Gizi Buruk appeared first on INDONESIAWATCH.

Wakil Ketua Umum (Waketum) ICMI Bidang Politik, Hukum, dan Hubungan Luar Negeri, Andi Anzhar Cakra Wijaya mengatakan dalam situasi yang panas dan genting ini, ICMI mengimbau agar semua pihak khususnya para penyelenggara negara dapat ikut serta menegakkan konstitusi dan mengawal terlaksananya Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 yang menjamin hak konstitusional partai politik peserta pemilu 2024 untuk mengusung pasangan calon dalam penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2024.

“ICMI juga meminta, kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan dibandingkan kepentingan siapapun juga,” kata Andi Anzhar Cakra Wijaya dalam keterangan tertulis yang diterima Indonesiawatch.id di Jakarta pada Kamis, 22 Agustus 2024.

Menurut Anzhar, putusan MK adalah keputusan konstitusional, sebagaimana Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Karena itu, pembangkangan terhadap putusan MK merupakan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan banyak pilihan pasangan calon kepala daerah.

“Jika terjadi ketidakpastian pelaksanaan putusan MK dapat menimbulkan krisis konstitusi yang mengancam keberlangsungan sistem demokrasi konstitusional di Indonesia dan dikhawatirkan akan menjerumuskan Indonesia pada negara Kekuasaan bukan negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945,” ujar Anzhar.

Dirinya menegaskan, kedudukan putusan MK dalam sistem hukum nasional setara dengan UU untuk dilaksanakan. Karena itu, KPU sebagai pelaksana hukum (self regulatory bodies) wajib melaksanakan putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

“Guna menjamin dan melindungi hak konstitusional partai politik peserta Pemilu 2024 dalam mengusung pasangan calon dalam Pilkada Serentak 2024 serta mewujudkan Pilkada yang demokratis, fair, dan adil, maka sebaiknya KPU agar segera menerbitkan revisi peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota,” kata Anzhar.

Menurutnya, hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip kewajiban hukum KPU untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah berdasarkan prinsip mandiri, profesional, berkepastian hukum, dan adil. Demikian juga Bawaslu sesuai desain lembaga penyelenggara pemilu harus melaksanakan fungsi checks and balances untuk memastikan putusan MK dilaksanakan oleh KPU.

“Apabila mereka tidak melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diperintahkan UU, maka DKPP berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat sepatutnya memberikan sanksi maksimal atas tindakan penyelenggara pemilu yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu demokratis,” tutur Anzhar.

Sebagai negara hukum, Indonesia harus ditopang oleh sistem politik demokrasi. Karena itu, seluruh penyelenggara Pemilu harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan lembaga peradilan.

Karena itu, ICMI mengimbau agar KPU, Bawaslu, dan DKPP harus menyadari kedudukan konstitusionalnya sebagai lembaga yang bersifat mandiri berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD NKRI 1945. Sebagai lembaga yang dijamin konstitusi, KPU mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk menyelenggarakan pilkada yang adil dan berintegritas.

Sesuai dengan prinsip kemandirian, KPU perlu menempatkan pada posisi yang pro-justitia dan terlepas dari segala kekuatan eksternal yang menghambat keadilan Pilkada baik secara hukum, etika, dan moral. “Kami percaya KPU punya kepekaan sosial dan politik terhadap segala upaya yang mengancam demokrasi Indonesia,” pungkas Anzhar.

[red]

The post ICMI Imbau Penyelenggara Negara Tegakkan Konstitusi, Utamakan Kepentingan Bangsa appeared first on INDONESIAWATCH.

“Menurut saya, setelah melihat secara menyeluruh berjalannya sistem politik kita, terlihat makin tidak inklusif dan harus ada evaluasi total untuk memperbaikinya,” ujar Ketua Umum (Ketum) ICMI, Prof. Arif Satria dalam keterangan yang diterima Indonesiawatch.id pada Ahad, 14 Juli 2024.

Prof. Arif yang juga sebelumnya menjadi pembicara pada Diskusi Politik Bertema “Pilkada 2024 dan Masa Depan Demokrasi Lokal” di Jakarta pada 5 Juli 2024 mengatakan, sistem politik di Indonesia saat ini semakin bias karena hanya untuk mereka yang berduit saja karena demokrasi yang semakin mahal.

Selain itu, pendekatan transaksional dalam praktik politik selama ini makin menjauhkan dari high politics. “Bahkan Pemilihan Legislatif (Pileg) menjadi ajang jor-joran politik uang,” kata Arif.

Dirinya mengkhawatirkan, akan terjadinya pergeseran budaya politik yang cenderung materialistik dan hanya berpihak kepada politisi dengan dukungan modal finansial besar.

“Saya khawatir, lama kelamaan sistem seperti ini akan terbentuk budaya politik yang cenderung materialistis. Hanya mereka dengan modal besar atau didukung investor bermodal besar yang dapat eksis dalam perpolitikan,” Arif mengungkapkan.

Rektor IPB itu menyatakan keadaan tersebut jelas kontraproduktif dengan cita-cita membangun peradaban bangsa. Karena politik adalah alat untuk membangun peradaban, bukan sekedar perebutan kekuasaan tanpa gagasan.

“Karena itu solusinya adalah evaluasi total sistem politik kita, agar bangsa ini kembali kepada cita-cita para pendiri Republik Indonesia. Politik adalah institusi untuk memperjuangkan terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia tersebut,” pungkas Arif.

[red]

The post Sistem Politik Perlu Dirombak Total, Pileg jadi Ajang Jor-joran Politik Uang appeared first on INDONESIAWATCH.