Nama-nama jenderal Bintang 3 alias Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) sebagai pengganti LSP terus bermunculan. Para kandidat penerus itu berasal dari Angkatan 1990 hingga 1994.

Berdasarkan data yang dihimpun redaksi Indonesiawatch.id, setidaknya ada 7 Komjen proyeksi Kapolri pengganti LSP. Para Komjen ini memiliki harta kekayaan yang berbeda-beda versi LHKPN KPK.

Di antara kekayaan para jenderal-jenderal Bintang 3 tersebut, ada yang perbedaannya hampir 4 kali lipat. Di samping itu, perbedaan nilai harta kekayaan antarkandidat bahkan mencapai hampir empat kali lipat.

Dari tujuh Komjen calon Kapolri tersebut, yang paling kaya versi LHKPN KPK adalah Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Dedi Prasetyo (Akpol 1990). Harta kekayaannya mencapai Rp13,04 miliar per 31 Desember 2025.

Nilai kekayaan tersebut naik 16,78% dari tahun 2024. Dari data LHKPN KPK, Dedi merupakan Komjen paling disiplin melaporkan harta kekayaannya ke KPK sejak 2020, setiap tahun.

Posisi kedua yaitu Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol. Karyoto (Akpol 1990). Harta kekayaan Karyoto mencapai Rp12,85 miliar per 31 Desember 2025. Nilai tersebut naik 11,56% dari tahun 2024.

Peringkat ketiga adalah Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol. Asep Edi Suheri (Akpol 1994). Harta kekayaannya berkisar Rp9,05 miliar per 31 Desember 2025. Angka ini meningkat 0,5% dari tahun 2024.

Komjen terkaya keempat kandidat Kapolri yaitu Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol. Suyudi Ario Seto (Akpol 1994). Kekayaannya tercatat sebanyak Rp5,84 miliar per 31 Desember 2025. Uniknya, pada tahun 2022, harta kekayaan Suyudi sempat menyentuh Rp9,8 miliar.

Suyudi pernah bertugas mengamankan berbagai agenda kenegaraan Presiden Joko Widodo di Bogor. Saat itu Suyudi menjabat sebagai Kapolres Bogor (2015) dan Kapolresta Bogor Kota (2016).

Sejak itu karirnya moncer dan menjadi Kapolda Banten di usia 50 tahun 11 bulan. Ia menjadi Kapolda termuda kedua di Indonesia saat itu.

Suyudi hanya kalah muda dibandingkan Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Jhonny Edison Isir yang berumur 49 tahun. Meski demikian, toh sekarang Suyudi lebih dahulu mendapat Bintang 3 dibandingkan Jhonny.

Posisi kelima ditempati Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), Komjen Pol. Syahardiantono (Akpol 1991). Harta kekayaannya menyentuh Rp5,81 miliar per 31 Desember 2025 atau meningkat 13,7% dibandingkan tahun 2024.

Selanjutnya, Komjen kandidat Kapolri adalah Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam), Komjen Pol. Yuda Gustawan (Akpol 1993). Yuda menjadi kandidat dengan nilai harta kekayaan terendah berdasarkan data LHKPN KPK, di luar Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat.

Tercatat, harta kekayaan Yuda berkisar Rp3,49 miliar per 31 Desember 2025 atau naik 0,4% dibandingkan tahun 2024. Harta kekayaan Yuda sekitar 4 kali lebih kecil dibandingkan harta Komjen Pol. Dedi Prasetyo, yaitu sebesar Rp13,04 miliar.

Terakhir adalah Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran (Astamarena) Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat (Akpol 1992). Berdasarkan LHKPN KPK, harta kekayaan Wahyu berstatus, “belum ada data”.

Koordinator MAKI sekaligus detektif partikelir, Boyamin Saiman mengatakan, pengganti Kapolri Sigit (Akpol 1991) seharusnya diemban oleh Angkatan yang lebih muda. “Kalau lebih tua maka tidak ada regenerasi. Mosok lebih tua. Angkatan sama saja (Akpol 1991) nggak boleh. Jadi bisa [angkatan] 1992 sampai 1994,” katanya kepada Indonesiawatch.id.

Namun, Boyamin menilai keputusan mengganti atau mempertahankan LSP tetap sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.

“Dan soal pergantian Kapolri, terpulang lagi kepada Presiden jika ada rencana pergantian. Namun jika Presiden tidak akan ganti LSP, maka itu hak penuh Presiden yang mungkin dianggap belum ada urgensinya untuk diganti,” ujarnya.

[red]

The post Daftar Kekayaan 7 Kandidat Kapolri Pengganti Listyo Sigit Prabowo appeared first on INDONESIAWATCH.

Hasil pemerasan mencapai angka fantastis Rp32 Milyar. Kasus pemerasan terhadap WN Malaysia oleh sejumlah oknum Polri, tidak saja sebagai tindak pidana oleh oknum penegak hukum.

Baca juga:
Polri Amankan Belasan Oknum Anggota terkait Pemerasan WNA Malaysia di DWP

Tetapi juga telah mencoreng citra Indonesia di dunia dan semakin memperkuat hasil survei IndexMundi yang menempatkan Polisi Indonesia diperingkat pertama polisi paling korup di Asia Tenggara.

Kasus pemerasan oleh oknum Polisi narkoba jajaran Metro Jaya, terhadap ratusan penonton asal Malaysia, dengan modus penangkapan dan pemeriksaan urine, selanjutnya dilakukan penahanan terhadap terduga pengguna narkoba.

Dalam pemeriksaan di kantor polisi, petugas lapangan menyerahkan tersangka kepada petugas bagian pemberkasan BAP, namun yang terjadi adalah proses tawar menawar, dalam rangka pembebasan tersangka.

Pada tahapan negosiasi, tersangka diberi kesempatan untuk menghubungi keluarganya melalui HP, untuk menetapkan angka yang harus dikeluarkan tersangka.

Tahapan selanjutnya pihak polisi memanggil pengacara yang ditunjuk polisi, untuk melanjutkan negosiasi dan menerima uang tebusan yang ditransfer keluarga tersangka ke rekening pengacara.

Modus pemerasan terhadap tersangka kasus narkoba, terjadi hampir setiap hari, dengan rata-rata setiap negosiasi diatas Rp100 Juta. Oleh karenanya dalam kasus pemerasan terhadap WN Malaysia, diduga kuat tidak hanya melibatkan oknum polisi, tetapi juga ada keterlibatan pengacara abal-abal, sebagai penerima dan pengumpul dana hasil pemerasan.

Mencermati semakin maraknya, kasus pidana yang melibatkan oknum polisi, tentunya Kapolri tidak hanya mengambil langkah teguran atau himbauan, hal ini semakin mencederai rasa keadilan masyarakat, yang kerapkali mendapat perlakuan tidak adil oleh oknum polisi.

Kapolri tidak perlu ragu untuk bersemboyan esa hilang dua terbilang, karena masih banyak generasi muda yang memiliki etika moral, untuk menjadi good cop.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Kasus Pemerasan Penonton DWP oleh Oknum Polisi Cuma 1 Ketahuan, Selebihnya… appeared first on INDONESIAWATCH.

Perombakan tersebut itu tertuang di dalam surat telegram bernomor: ST/2517/XI/KEP./2024. Komjen Ahmad Dofiri sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.

Baca juga:
Baru Dapat Jenderal Bintang 3, Komjen Ini Digadang-gadang sebagai Calon Kuat Wakapolri

Dofiri merupakan peraih Adhi Makayasa Akpol tahun 1989. Pria berusia 57 tahun itu, memiliki karir cemerlang di korps Bhayangkara.

Ia pernah menjawab sebagai Kapolsek Metro Kebayoran Baru (1998) hingga Kapolres Bandung (2007). Lalu naik pangkat dan menempati posisi Kapolda di beberapa provinsi.

Dofiri tercatat pernah menjadi Kapolda Banten (2016), Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (2016), lalu Kapolda Jawa Barat (2020). Ia sempat menjabat sebagai Asisten Logistik Kapolri (2019) dan duduk sebagai Kabaintelkam Polri (2021), lalu menjadi Wakapolri (2024).

Komjen Ahmad Dofiri juga adalah orang yang memimpin sidang etik Ferdy Sambo di kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Pada saat itu, Dofiri membacakan hasil sidang etik: pemecatan Ferdy Sambo sebagai polisi.

Sebelumnya ada beberapa jenderal bintang 3 yang berpotensi menjadi Wakapolri, yaitu:

1. Komjen. Pol. Drs. Verdianto Iskandar Bitticaca | Astamaops | 57 tahun | Akpol 1988
2. Komjen. Pol. Ahmad Dofiri | Irwasum Polri, |57 tahun | Akpol 1989
3. Komjen. Pol. Imam Widodo |Komandan Korps Brimob | 57 tahun | Akpol 1989
4. Komjen. Pol. Mohammad Fadil Imran | Kepala Baharkam | 56 tahun | Akpol 1991
5. Komjen. Pol. Wahyu Widada | Kepala Bareskrim | 55 tahun | Akpol 1991
6. Komjen. Pol. Syahardiantono | Kepala Baintelkam | 54 tahun | Akpol 1991
7. Komjen. Pol. Wahyu Hadiningrat | Astamarena Kapolri | 54 tahun | Akpol 1992

[red]

The post Jenderal yang Pimpin Sidang Etik Ferdy Sambo Ini jadi Wakapolri appeared first on INDONESIAWATCH.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Indonesiawatch.id, saat ini Kapolri sedang menyeleksi calon Wakapolri baru, pengganti Agus.

Baca juga:
Kenapa Prabowo Masih Pakai Kapolri dan Jaksa Agung Era Jokowi?

Nama Komjen (Pol) Wahyu Hadiningrat menguat, setelah tanggal 20 September 2024, mendapat promosi dari Jenderal Bintang 2 menjadi Jenderal Bintang 3. Promosi tersebut diakibatkan adanya penambahan nomenklatur di tubuh Polri.

Sebelumnya, Wahyu Hadiningrat menjabat sebagai Asisten Kapolri bidang Perencanaan dan Anggaran atau Asrena dengan pangkat Irjen (Jenderal Bintang 2).

Sebelum lengser, mantan Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 90 Tahun 2024 tentang Perpres Nomor 52 Tahun 2010. Isinya mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Aturan ini memunculkan nomenklatur baru yaitu, Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Astamarena) serta Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops). Dan dalam Perpres terbaru, Astamaops dan Astamarena dijabat oleh Jenderal Bintang 3. Secara otomatis, Wahyu naik pangkat menjadi Komjen (Jenderal Bintang 3).

Dengan pangkat Komjen, Wahyu berpeluang menjadi Wakapolri baru, mengganti Agus. Wahyu sendiri merupakan jebolan Akpol 1992. Saat ini Wahyu berusia 54 tahun, tergolong salah satu jenderal bintang 3 termuda, dibandingkan jenderal Bintang 3 lainnya di tubuh Polri.

Dari penelusuran Indonesiawatch.id, beberapa jenderal bintang 3 lain yang berpotensi menjadi calon Wakapolri, yaitu:

1. Komjen. Pol. Drs. Verdianto Iskandar Bitticaca | Astamaops | 57 tahun | Akpol 1988
2. Komjen. Pol. Ahmad Dofiri | Irwasum Polri, |57 tahun | Akpol 1989
3. Komjen. Pol. Imam Widodo |Komandan Korps Brimob | 57 tahun | Akpol 1989
4. Komjen. Pol. Mohammad Fadil Imran | Kepala Baharkam | 56 tahun | Akpol 1991
5. Komjen. Pol. Wahyu Widada | Kepala Bareskrim | 55 tahun | Akpol 1991
6. Komjen. Pol. Syahardiantono | Kepala Baintelkam | 54 tahun | Akpol 1991
7. Komjen. Pol. Wahyu Hadiningrat | Astamarena Kapolri | 54 tahun | Akpol 1992

[red]

The post Baru Dapat Jenderal Bintang 3, Komjen Ini Digadang-gadang sebagai Calon Kuat Wakapolri appeared first on INDONESIAWATCH.

Namun perjuangan kelompok oposisi, dalam bentuk penuntutan hukum dan aksi demonstrasi kolosal, untuk melengserkan Jokowi berakhir tanpa hasil. Alih- alih lengser keprabon, Jokowi semakin menunjukan cakarnya mencengkram Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Tanggal 13 Oktober 2024, menjadi bukti tidak ada makan siang gratis. Prabowo ditemani Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco, mendatangi kediaman Presiden Jokowi di Kelurahan sumber Solo Jawa Tengah.

Isi pembicaraan terfokus pada suksesi final susunan cabinet merah putih. Sehari setelah pembicaraan finalisasi susunan cabinet di Solo, barulah Prabowo memanggil para calon menteri ke Kertanegara.

Menarik dari susunan kabinet merah putih, bukan hanya masuknya 18 menteri bekas rezim Jokowi di posisi strategis pemerintahan Prabowo, tapi yang lebih penting dan tampaknya tidak menjadi perhatian para pemerhati politik, adalah tidak tergesernya pejabat utama di lingkungan penegak hukum, seperti Jaksa Agung dan Kapolri.

Inilah sesungguhnya suksesi strategis Jokowi yang paling berhasil, mengingat kedua institusi hukum tersebut, sukses sebagai bodyguard mengawal Jokowi terhindar dari jeratan hukum, sekaligus sebagai algojo pemenggal para lawan Jokowi.

Loyalitas Kapolri dan Jaksa Agung terhadap majikannya yang tidak diragukan, mungkin untuk sementara akan memberi rasa nyaman Jokowi pasca lengser. Sekaligus memberi kepecayaan kepada Presiden Prabowo dalam menjalankan kekuasaannya.

Mengingat Kapolri memiliki andi besar dalam rangka memenangkan pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Tak tergantikannya dua pejabat utama institusi penegak hukum di jajaran cabinet merah putih, Jokowi masih bisa berkata “Kejarlah daku kau kutangkap”, kepada para pemburu keadilan di negeri ini.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Kenapa Prabowo Masih Pakai Kapolri dan Jaksa Agung Era Jokowi? appeared first on INDONESIAWATCH.