Dugaan bocornya data NPWP membawa ancaman nyata terhadap keamanan finansial dan identitas para korban. NPWP, sebagai identifikasi unik wajib pajak, kerap digunakan sebagai syarat dalam berbagai transaksi keuangan dan administratif.

Pengamat Kebijakan Publik Wibisono mengatakan, kebocoran data sangat membahayakan masyarakat Indonesia. Terlebih apabila data tersebut dijual di Breach Forum.

“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor handphone, email dan lain-lain,” ujar Wibisono.

Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) itu menyebut, kuat dugaan data NPWP yang bocor dijual di Breach Forum. Indikasi kebocoran data NPWP terlihat dari sejumlah informasi sensitif yang diungkap hacker, meski insiden kebocoran tersebut lagi-lagi disanggah pemerintah.

Ilustrasi Hacker (Shutterstock)

“Kenapa kita tahu kalau data dijual ke Breach Forum? Dasarnya adalah karena dia memuat data NPWP, ada data KPP, ada data Kanwil DJP-nya. Ada data KLU, tanggal daftar pajak, status PKP. Itu jelas bahwa ini adalah data dari kantor pajak yang bocor,” papar Wibisono.

Pihaknya juga sempat melakukan pengecekan terhadap keabsahan data yang bocor ke publik tersebut. “Kami cek datanya, karena ada NIK dan NPWP. Kami cek NIK-nya, datanya valid sesuai dengan data kependudukan yang bocor,” ucapnya.

Wibisono mengimbau pemerintah untuk segera menyusun langkah mitigasi untuk menangkal penyalahgunaan data masyarakat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Bahayanya data-data yang bocor ini bisa digunakan untuk menipu masyarakat dengan menggunakan teknik rekayasa sosial dengan berpura-pura menjadi petugas pajak. Petugas gadungan itu akan meminta korban untuk membayar nominal tertentu karena menunggak pajak,” katanya.

Ia kembali menyentil peran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang seolah-olah kewalahan dan tidak fokus memproteksi data masyarakat yang tersimpan di fasilitas pemerintah.

“Persoalan bocornya data yang berulangkali kali ini, wujud pemerintah tidak serius dan abai terhadap pengamanan database yang dikelola Kominfo. Saya tanya fungsi BSSN mana? Saya pikir Indonesia sudah darurat cyber security,” pungkasnya.

[red]

The post Data NPWP Diduga Bocor, Pengamat: Indonesia Sudah Darurat Ancaman Siber appeared first on INDONESIAWATCH.

Saat ini, pemain operator seluler ada empat, yaitu PT. Telekomunikasi Selular, Tbk, PT. Indosat, Tbk, PT. XL Axiata, Tbk dan PT Smartfren Telecom, Tbk. Keempat perusahaan ini tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI).

Baca juga:
Eks Dirut Indosat: Konsolidasi Telekomunikasi Bisa Lahirkan Oligopoli

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Deswin Nur mengamini bahwa konsolidasi perusahaan telko menjadi tiga pemain memang target pemerintah. Bagi industri yang padat modal dan teknologi, konsolidasi dapat memberikan efisiensi.

Hanya saja, kata Deswin, dampak konsolidasi berpotensi menyebabkan oligopoli. Karena peluang koordinasi antar perusahaan semakin meningkat.

“Dari sisi persaingan usaha, tentunya semakin meningkat konsentrasi pasar, akan meningkatkan peluang koordinasi antar pelaku usaha. Apalagi 3 pelaku usaha atau bersifat oligopoli. Peluang koordinasi tentunya akan meningkat,” ujar Deswin kepada Indonesiawatch.id, kemarin.

Meski demikian, KPPU tidak membatasi aksi penggabungan XL Axiata dan Smartfren. Hanya saja, kata Deswin, konsolidasi operator seluler harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat.

“Ini perlu diimbangi dengan pengawasan yang lebih ketat, regulasi yang meningkatkan transparansi harga, serta jaminan kualitas dan perlindungan bagi konsumen yang lebih,” ujarnya.

Deswin menghimbau agar para perusahaan operator seluler, wajib mematuhi Undang-Undang Persaingan Usaha.

“Perusahaan di industri yang terkonsentrasi, sebaiknya diwajibkan patuh pada aturan di Undang-undang persaingan usaha. Aturan dari sisi persaingan usaha, kita menggunakan UU persaingan usaha,” ujarnya.

Baca juga:
Pemerintah Targetkan Peraturan Turunan UU PDP Rampung Akhir Tahun Ini

Deswin mengatakan sejauh ini, KPPU belum melakukan komunikasi dengan Kominfo maupun pihak ATSI atas program konsolidasi perusahaan telekomunikasi. “Sejauh ini kami belum melakukan diskusi khusus terkait konsolidasi ini,” ujarnya.

KPPU juga belum melakukan kajian atas rencana perampingan pemain operator seluler di Indonesia. “Saat ini tidak ada yang khusus untuk konsolidasi ini,” pungkas Dewsin.

[red]

The post KPPU: Merger Operator Seluler Berpotensi Oligopoli, Butuh Pengawasan Ketat appeared first on INDONESIAWATCH.

Ada sekitar 2.500 peserta aksi yang melakukan aksi di depan gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Para Ojol dan kurir juga melakukan off bid atau tidak mengambil pesanan.

Massa aksi akan berdemonstrasi sekitar pukul 13.00 WIB. ” Kita berharap ini aksi damai,” ujar M. Rahman TOhir, Ketua Divisi Hukum Koalisi Ojol Nasional (KON) kepada Indonesiawatch.id, (28/08).

Adapun tuntutan peserta aksi besok adalah, pertama merevisi dan menambahkan pasal Permenkominfo No.1 tahun 2012, tentang Formula Tarif Layanan Pos komersil untuk mitra Ojol dan Kurir online di Indonesia.

Baca juga:
Pertumbuhan Indonesia Melambat di Kuartal II Tahun 2024

Kedua, Kominfo wajib mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojol dan kurir online di Indonesia.

Ketiga, menghapus program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojol dan kurir online.

Keempat, penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator. Kelima, tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver.

Baca juga:
Kewajiban Jangka Panjang PGN karena Gagal Kirim LNG ke Gunvor Lebih Rp1 Triliun

Keenam, melegalkan ojol di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa Kementerian terkait, yang membawahi Ojol sebagai angkutan sewa khusus.

Menurut Rahman, peserta aksi akan langsung menuju Gedung Kominfo dan tidak melakukan aksi long march. “Rencananya langsung ke Kominfo, kecuali ada perubahan,” ujar Rahman.
[red]

The post Besok Sebagian Ojol Libur, 2.500 Driver Demo Di Depan Kominfo appeared first on INDONESIAWATCH.

“Kalau yang berdampak secara negatif, ya pasti industri tower, pemain tower independen. Berarti kan industri tower, pemainnya juga lebih sedikit. Bukan pemain BTS, pemain towerlah istilahnya secara teknis,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id, baru-baru ini.

Menurutnya, perampingan pemain operator seluler di Indonesia berpotensi menyebabkan oligopoli. “Yang ada kalau pemain sedikit, bisa naikkin harga bersama-sama. Karena mereka bisa sama-sama untung,” katanya.

Kalau bisnis operator seluler hanya 3 pemain, kata Alex, mereka bisa membagi market share. “Nggak saling mengambil market share. Yang penting tiap tahun growthnya bisa 8%, 9%. Justru yang ada naikin harga, walaupun itu ilegal. Makanya peran regulator lebih aktif lagi supaya tidak ada oligopoli,” ujarnya.

Alex mengurai, jika pemain-pemain operator sudah ‘raksasa’ semua, maka tidak ada kepentingan untuk membuat promo atau diskon harga kepada konsumen. “Sudah besar semua, nggak punya kepentingan lagi untuk buat discount gede-gedean kan. Ngurangi profit. Lebih bagus sama-sama naikin harga, sama-sama untung,” katanya.

Meski demikian, menurut Alex, konsolidasi telekomunikasi diperlukan saat ini. “Konsolidasi telco itu sudah lama. Dulu belum kritis situasinya. Sekarang semakin dirasa perlu,” katanya.

Menurutnya, return bisnis telekomunikasi itu kecil. “Jadi yang bisa main-maiin di bisnis telekomunikasi itu, yang punya cost of money murah. Kalau dulu kalau ada lokal yang masuk, itu kan bisnis ini masih growth. Kalau sekarang sudah nggak lagi,” katanya.

Alex melihat, salah satu penyebab lambatnya konsolidasi telekomunikasi di Indonesia yaitu tidak adanya intervensi negara secara regulasi. “Pemerintah hanya bisa memberikan izin berdasarkan permintaan. Tapi tidak ada pemaksaan dari pemerintah. Tidak ada konsekuensi secara regulasi, kalau nggak mau merger,” katanya.
[red]

The post Eks Dirut Indosat: Konsolidasi Telekomunikasi Bisa Lahirkan Oligopoli appeared first on INDONESIAWATCH.