Seperti, terus memanasnya konflik bersenjata diberbagai kawasan dan prilaku hegemonistik dari negara-negara besar, dalam rangka memperluas penguasaan sumber daya di berbagai sektor serta rapuhnya kondisi stabilitas nasional.

Terkait dengan potensi ancaman tersebut, tentunya menjadi penting untuk menelaah kualitas, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang menjadi doktrin pertahanan dan keamanan Indonesia.

Doktrin sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang digagas oleh Jenderal AH Nasution, diadopsi dari konsep perang gerilya pada masa merebut kemerdekaan Indonesia.

Oleh sebab itu, kata kunci dari keberhasilan mengimplementasikan doktrin tersebut, adalah merebut hati rakyat dan pengerahan seluruh sumber daya nasional yang diwujudkan menjadi ketahanan nasional.

Jenderal AH Nasution dalam bukunya “Pokok-pokok gerilya” mengatakan, tanpa bantuan usaha rakyat, jangankan menang, TNI bahkan tidak berarti apapun.

Dalam sejarah peperangan yang mengakibatkan kekalahan negara super power di Indochina dan Afganistan, ternyata kunci kemenangan tidak ditentukan oleh pengerahan mesin perang modern, tapi ditentukan oleh kemampuan merebut hati rakyat.

Mencermati fenomena diatas, tentunya pemerintah Indonesia perlu melakukan introspeksi, terhadap strategi yang telah dilakukan, dalam membangun semangat bela negara rakyat Indonesia.

Presiden Prabowo ketika masih menjabat Menteri Pertahanan, dalam Konferensi Nasional Sistem Petahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad ke-21 di Universitas Pertahanan (Unhan) menegaskan, sistem pertahanan Indonesia dinyatakan sebagai pertahanan yang bersifat semesta.

Artinya, melibatkan seluruh warga negara, wilayah maupun sumber daya nasional lainnya, yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah secara total, terpadu, terarah serta berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Membangun system pertahanan dan keamanan rakyat semesta, tidak berhenti pada kegiatan pendidikan bela negara dan pembentukan komponen cadangan. Tetapi yang lebih penting adalah membangun sikap mental dan moral keteladanan para penyelenggara negara, dalam rangka merebut hati rakyat.

Mengembalikan tugas TNI dan Polri secara kaffah, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Ketika hari ini, rakyat tereliminasi dari proses pembangunan dan terus menerus menjadi objek penegakan hukum abal-abal, mengakibatkan kemiskinan dan ketidak adilan menjadi beban rakyat kecil, mustahil Indonesia mampu membangun system pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang handal untuk menghadapi ancaman yang semakin multidimensional.

Bisa jadi rapuhnya system pertahanan dan keamanan rakyat semesta, disebabkan oleh penghianatan penyelenggara negara terhadap negara dan rakyat Indonesia.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Sistem Pertahan & Keamanan Rakyat Semesta: Filosofi Bela Negara atau Bela Oligarki Taipan appeared first on INDONESIAWATCH.

Ketika para politisi koar-koar, menghimbau rakyat untuk patuh pada nilai demokrasi, sementara partai politik dijalankan dengan cara-cara otoriter. Partai politik tidak lebih sebagai perusahaan keluarga, pimpinan partai politik selalu dipegang oleh owner.

Kemudian Pemilu dibuat dengan aturan ambang batas dukungan 20% partai politik, untuk mencalonkan diri dalam Pilpres, menjadikan ongkos politik semakin mahal dan membuka peluang masuknya oligarki dalam perebutan kekuasaan politik serta berjamurnya dinasti politik.

Pilpres dan Pilkada yang baru saja selesai digelar, penuh dengan carut marut pelanggaran terhadap berbagai peraturan terkait Pemilu dan Pilkada. Paling menonjol adalah praktek cawe-cawe pejabat tinggi negara hingga Presiden, kecurangan oleh KPU, sandera politik, politik uang dan bentuk intimidasi terselubung dari aparat hukum.

Potret Pemilu dan Pilkada 2024 yang semakin jauh dari ideal, menjadi bukti merosotnya kualitas demokrasi dan harapan rakyat untuk mendapat pemimpin yang amanah, semakin jauh panggang dari api.

Pemilu dan Pilkada 2024, hanya menjadi alat “legitimasi” para politisi dan oligarki, untuk mempertahankan kekuasaan. Sementara rakyat selalu ditempatkan sebagai “objek politik”, tanpa dapat menikmati kebahagiaan dari pesta demokrasi.

Pemilu dan Pilkada 2024 telah usai, para pemenang mulai menghitung-hitung konsesi yang harus diberikan kepada oligarki dan cukong politik, tidak lagi terlintas memikirkan derita rakyat. Nasib rakyat tetap tidak beranjak dari garis kemiskinan.

Betapa liciknya para pemangku kekuasaan, setelah terpenuhinya kebutuhan dukungan suara untuk merebut kekuasaan, tanpa risih kemudian menaikan PPN 12%, dengan alasan yang tidak rasional, untuk menyehatkan APBN.

The post Pesta Demokrasi Selesai, Selanjutnya Kalkulasi Konsesi dengan Oligarki appeared first on INDONESIAWATCH.

Demokrasi sebagai jargon politik reformasi, nampaknya hanya menjadi kosmetika politik, agar para juragan politik tampil cantik, sebagai produk politik yang pro rakyat.

Baca juga:
10 Tahun Jokowi: Dipoles CIA, Lonjakan Utang dan Pengkhianat Demokrasi

Dibalik semua itu, sesungguhnya roda kekuasaan politik, digerakan oleh tangan-tangan pemegang kendali kekuasaan ekonomi yang bernama oligarki, dalam rangka merebut dominasi kekuasaan negara didalam genggamannya.

Pilpres 2024 sebagai produk demokrasi, walaupun sesungguhnya mengalami cacat demokrasi, telah dimenangkan oleh pasangan Prabowo-Gibran yang mendapat dukungan, dari para pengusaha besar berkarakter oligarki.

Misalnya seperti nama pengusaha Aburizal Bakrie, Hashim Djojohadikusumo, Erwin Aksa, dan Boy Thohir, Jusuf Hamka, Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Puteri Kuswisnu Wardani. Bahkan Boy Thohir sesumbar sebagian besar penguasa ekonomi Indonesia berada di kubu Prabowo, termasuk group perusahaan besar Djarum Group, Sampoerna Strategic Group, dan Adaro Group.

Dalam konteks ketatanegaraan, pemerintahan Prabowo dengan “Kabinet gemoy”, merupakan format koalisi besar tanpa oposisi, sesungguhnya adalah praktek pelembagaan oligarki berkedok koalisi.

Jika dihadapkan pada perilaku partai politik yang kerap kali hanya mengejar rente dan transaksional, akan seiring sejalan dengan tabiat oligarki yang profit oriented.

Terbentuknya pola relasi Presiden dan DPR yang sangat akomodatif, tidak saja mengakibatkan fungsi pengawasan di DPR menjadi lemah, tetapi Presiden disamping sebagai leader eksekutif, juga menjadi penguasa dominan atas partai politik di parlemen.

Fenomena single power di tangan Presiden dalam ketatanegaraan, merupakan tanda-tanda awal terjadinya bencana kehidupan berbangsa bernegara yang dipicu oleh munculnya rezim otoritarian.

Pada kenyataannya pemilu sebagai produk demokrasi, hanya akal-akalan politik dari juragan parpol dan oligarki. Demi memenuhi hasrat jahiliahnya menggerus hak rakyat dan merampok warisan anak cucu ibu pertiwi.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Oligarki, Potret Anak Haram Demokrasi appeared first on INDONESIAWATCH.