Jokowi adalah bentukan Central Intelligence Agency (CIA). Semua janji kampanye Jokowi di 2014 dan 2019, masih jauh panggang dari api. Justru pembangunan fisik yang digenjot dengan utang.
Jakarta, Indonesiawatch.id – Mari kita sejenak menengok kebelakang, agar kita mengerti mengapa kepemimpinan Presiden Joko Widodo penuh kontroversial. Tahun 2005, bersamaan dengan terpilihnya Jokowi sebagai walikota Solo, Central Intelligence Agency (CIA) di Thailand berhasil menangkap tersangka teroris Hambali.
Hambil ternyata memiliki hubungan dengan Jamaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Al Qaeda, pimpinan Abu Bakar Baasyir bermarkas di Solo. Untuk mengungkap jaringan teroris, pada 7 April 2006 CIA mengutus 2 agen rahasianya Pierangelo dan David S William.
Agen tersebut menjumpai Jokowi untuk membantu mengawasi gerakan Abu Bakar Baasyir (ABB). Alhasil Jokowi sukses meredam keradikalan ABB dan membangun hubungan erat dengan ABB.
Pujian atas keberhasilan Jokowi terungkap melalui bocoran kawat diplomatik dari Dubes AS di Jakarta, Cameron R. Hume kepada Pentagon sesuai bocoran website Wikileaks berjudul “Solo, From Radical Hub To Tourist Heaven.”
Kepiawaian Jokowi menundukan ABB, menjadi kunci untuk AS mematangkan Jokowi sebagai calon pemimpin nasional. Selanjutnya CIA menggandeng Luhut Binsar Panjaitan, untuk memoles Jokowi.
Mencermati perjalanan panjang Jokowi untuk menduduki kursi Presiden, dengan campur tangan asing dan memanfaatkan kata kunci “anti radikalisme”, telah menyingkap sihir Jokowi dengan topeng sederhana dan merakyat. Akhirnya kita harus berani menuding diri sendiri, karena kedunguan kita telah terjebak di istana boneka.
***
Tahun 2014, bangsa ini terpesona dengan sosok pemimpin dengan sampul “wong cilik” dan merek “blusukan”. Kerinduan akan pemimpin yang merakyat, membuat bangsa ini seperti terhipnotis oleh tampilan Jokowi yang sederhana dan seadanya.
Segudang harapan digantungkan di pundak Jokowi diawal tugasnya sebagai orang nomor satu di Indonesia. Jokowi memainkan peran pemimpin yang sedikit bicara, dengan semboyan “tak banyak janji. Jalani saja dulu. Siapa tau cocok”.
Tapi ada janji kampanye Jokowi di tahun 2014, hari ini faktanya di depan mata tak semanis janjinya. Ketika itu Jokowi dengan percaya diri mengatakan, jika jadi presiden nilai tukar Rupiah bakal menguat hingga di bawah Rp10 ribu per dolar Amerika Serikat (dolar AS).
Setelah 10 tahun Jokowi memimpin, yang terjadi rupiah tergelincir hingga Rp16.200 per dolar AS. Nilai tukar rupiah yang terjun bebas, telah mengakibatkan satu persatu industri dalam negeri tumbang dan angka pengangguran melonjak tinggi.
Belum lagi lonjakan utang luar negeri mencapai Rp8.253 triliun. Walaupun kita tahu bahwa negara akan bertanggung jawab atas utang tersebut, tapi kenyataannya telah menghambat kesempatan rakyat untuk memperoleh kesejahteraan. Kebijakan yang paling mencederai rasa keadilan rakyat adalah memaksakan pemberlakuan UU Omnibus Law.
Pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu 10 tahun pemerintahan Jokowi, telah dikucurkan anggaran negara sebesar Rp2.778 triliun. Pembangunan jalan tol sepanjang 2.687 Km, tapi justru menjadi beban transportasi bagi masyarakat dan kalangan industri, akibat mahalnya tariff tol dan terus naik dari tahun ke tahun.
Pembangunan jalan umum 549 ribu Km, tapi kualitasnya hanya sampai musim penghujan dalam setiap tahunnya. Pembangunan pembangkit listrik 81,2 GW, tapi justru mengakibatkan harga listrik terus mencekik leher rakyat.
