Menu

Dark Mode
Aktor Pelaku Kasus Andrie Yunus tidak Terungkap, Kepercayaan Publik pada Prabowo Bisa Turun PBH AAI Jakarta Timur Kecam Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus Komisi I DPR Dukung Pemberlakuan PP Tunas untuk Perlindungan Anak Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih di Aceh Perlu Evaluasi Transparansi Pemerhati Militer: Siaga 1 TNI Sebagai Antisipasi Dampak Gejolak Timur Tengah Klarifikasi Berita RKAB 2026, APNI Bantah Pemangkasan Kuota Picu Tiga Smelter Kolaps

Opini

10 Tahun Jokowi: Dipoles CIA, Lonjakan Utang dan Pengkhianat Demokrasi

Avatarbadge-check


					Pengamat Intelijen Sri Radjasa MBA (KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO) Perbesar

Pengamat Intelijen Sri Radjasa MBA (KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

Pembangunan di sektor penegakan hukum, demokrasi dan HAM, Jokowi sebagai anak kandung reformasi, justru telah menjadi Malin Kundang yang berkhianat terhadap cita-cita reformasi. Sejumlah daftar kebijakan Jokowi yang mengakibatkan kualitas hukum, demokrasi dan HAM terpuruk.

Diantaranya cawe-cawe Presiden pada Pemilu 2024 Arogansi Presiden mengusung anaknya sebagai Cawapres dengan mengintervensi MK, menggunakan politik sandera untuk melengserkan lawan politik.

Memanfaatkan anggaran dan fasilitas negara untuk memenangkan Paslon No 2, menguasai perangkat Pemilu untuk mendukung Paslon no 2, mengganti Ketua Umum Partai Golkar dengan cara-cara illegal dan menempatkan pimpinan boneka.

Era kepimpinan Jokowi dalam kurun waktu 10 tahun, menyajikan realita “jauh panggang dari api” dan “kura-kura dalam perahu”. Rakyat selama 10 tahun, bukan saja kehilangan kesempatan untuk meraih hidup lebih baik, tapi harus menanggung beban dieksploitasi oleh pemangku kebijakan dan tersihir oleh gendam Jokowi yang memiliki ilmu kanuragan “Nawa cita”. Keberlangsungan hidup negara ini, hanya dibiayai dari hutang dan pajak rakyat.

Sri Radjasa MBA
-Pengamat Intelijen

Berita Terbaru

PBH AAI Jakarta Timur Kecam Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus

15 March 2026 - 13:44 WIB

AKtivis KontraS, Andrie Yunus (Sumber: Kompas.id)

Komisi I DPR Dukung Pemberlakuan PP Tunas untuk Perlindungan Anak

11 March 2026 - 21:19 WIB

Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih di Aceh Perlu Evaluasi Transparansi

9 March 2026 - 10:54 WIB

Koordinator TTI Nasruddin Bahar. (Sumber: AJNN)

Larangan Dagang Daging Babi di Medan, GAMKI: Walikota Jangan Diskriminatif

2 March 2026 - 00:17 WIB

Ketua Umum DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sahat Martin Philip Sinurat meninjau langsung ke pedangang daging babi, dan jauh lebih bersih daripada pedagang daging ayam. (Sumber: DPP Gamki)

Beda Nyali & Komitmen Komisi III DPR Mengusut PT Hasana dan Wilmar Grup

28 February 2026 - 15:24 WIB

Pemerintah Pusat Wajib Kembalikan Kewenangan Aceh Dalam Pengelolaan Minerba
Populer Berita Opini