Siapa Perampok Dana Pensiun Bank Mandiri Diduga Lakukan Penundaan Transaksi Dana Ketahanan Pangan Cara Membenahi Transportasi Demi Mengurai Kemacetan Jakarta Rencana TNI Bentuk 100 Batalion Teritorial Pembangunan Ancaman Pengkhianat Bangsa CBA: Pertamina Patra Niaga Diminta Jangan Tutup-Tutupi Pemain Gas Elpiji Melon

Opini

Oligarki, Potret Anak Haram Demokrasi

Avatarbadge-check


					Ilustrasi (KOMPAS/DIDIE SW) Perbesar

Ilustrasi (KOMPAS/DIDIE SW)

Jakarta, Indonesiawatch.id – Sejauh mata memandang, oligarki luas terbentang. Begitulah ungkapan untuk menganalogikan kehidupan politik Indonesia.

Demokrasi sebagai jargon politik reformasi, nampaknya hanya menjadi kosmetika politik, agar para juragan politik tampil cantik, sebagai produk politik yang pro rakyat.

Baca juga:
10 Tahun Jokowi: Dipoles CIA, Lonjakan Utang dan Pengkhianat Demokrasi

Dibalik semua itu, sesungguhnya roda kekuasaan politik, digerakan oleh tangan-tangan pemegang kendali kekuasaan ekonomi yang bernama oligarki, dalam rangka merebut dominasi kekuasaan negara didalam genggamannya.

Pilpres 2024 sebagai produk demokrasi, walaupun sesungguhnya mengalami cacat demokrasi, telah dimenangkan oleh pasangan Prabowo-Gibran yang mendapat dukungan, dari para pengusaha besar berkarakter oligarki.

Misalnya seperti nama pengusaha Aburizal Bakrie, Hashim Djojohadikusumo, Erwin Aksa, dan Boy Thohir, Jusuf Hamka, Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Puteri Kuswisnu Wardani. Bahkan Boy Thohir sesumbar sebagian besar penguasa ekonomi Indonesia berada di kubu Prabowo, termasuk group perusahaan besar Djarum Group, Sampoerna Strategic Group, dan Adaro Group.

Dalam konteks ketatanegaraan, pemerintahan Prabowo dengan “Kabinet gemoy”, merupakan format koalisi besar tanpa oposisi, sesungguhnya adalah praktek pelembagaan oligarki berkedok koalisi.

Jika dihadapkan pada perilaku partai politik yang kerap kali hanya mengejar rente dan transaksional, akan seiring sejalan dengan tabiat oligarki yang profit oriented.

Terbentuknya pola relasi Presiden dan DPR yang sangat akomodatif, tidak saja mengakibatkan fungsi pengawasan di DPR menjadi lemah, tetapi Presiden disamping sebagai leader eksekutif, juga menjadi penguasa dominan atas partai politik di parlemen.

Fenomena single power di tangan Presiden dalam ketatanegaraan, merupakan tanda-tanda awal terjadinya bencana kehidupan berbangsa bernegara yang dipicu oleh munculnya rezim otoritarian.

Pada kenyataannya pemilu sebagai produk demokrasi, hanya akal-akalan politik dari juragan parpol dan oligarki. Demi memenuhi hasrat jahiliahnya menggerus hak rakyat dan merampok warisan anak cucu ibu pertiwi.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

Berita Terbaru

Siapa Perampok Dana Pensiun

13 February 2025 - 21:22 WIB

Menteri Keuangan, Sri Mulyani (Sumber: ikpi.or.id)

Bank Mandiri Diduga Lakukan Penundaan Transaksi Dana Ketahanan Pangan

11 February 2025 - 18:09 WIB

Pemerhati Intelijen, Sri Radjasa MBA.

Cara Membenahi Transportasi Demi Mengurai Kemacetan Jakarta

10 February 2025 - 03:34 WIB

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat.

Rencana TNI Bentuk 100 Batalion Teritorial Pembangunan

10 February 2025 - 03:28 WIB

Sri Radjasa MBA, Pemerhati Intelijen

Ancaman Pengkhianat Bangsa

8 February 2025 - 05:07 WIB

Populer Berita News Update