Jakarta, Indonesiawatch.id – Talkshow bertajuk “Ada Apa dengan Negeriku” yang digelar di Menja Resto & Lounge, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (17/10/2026), menyoroti persoalan dugaan keaslian ijazah Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka serta penanganan perkara Jiwasraya, Asabri, dan Wanaartha.
Acara yang dihadiri sekitar 100 orang itu digagas oleh Kiemas, pemilik Beyond Enterprise. Menurut Kiemas, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap persoalan kebangsaan sekaligus dorongan agar penyelenggara negara mengambil langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan publik.
Dua pembicara utama, Roy Suryo dan Sri Radjasa, menyampaikan kritik terhadap penegakan hukum dan penanganan sejumlah perkara yang mereka nilai bermasalah. Acara kemudian ditutup dengan pandangan politik Mayor Jenderal (Purnawirawan) Soenarko.
Roy Suryo membahas persoalan ijazah Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai aparat penegak hukum belum memberikan kepastian dalam penanganan kedua perkara tersebut.
Roy mengklaim memiliki bukti yang menurutnya menguatkan dugaan bahwa ijazah Jokowi tidak asli serta Gibran tidak memiliki ijazah setara SMA ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden. Ia juga menuding aparat penegak hukum tidak independen dalam menangani perkara yang berkaitan dengan keduanya.
Namun, klaim mengenai keaslian ijazah dan kualifikasi pendidikan tersebut merupakan pernyataan Roy yang memerlukan verifikasi berdasarkan bukti dan proses hukum yang relevan. “Saya tidak akan berhenti berjuang sampai keadilan tegak,” ujar Roy.
Sri Radjasa Kritik Penanganan Perkara Jiwasraya, Asabri, dan Wanaartha
Dalam sesi berikutnya, Sri Radjasa menyoroti penanganan perkara Jiwasraya, Asabri, dan Wanaartha. Ia menggunakan istilah state capture corruption untuk menggambarkan dugaan korupsi yang menurutnya telah memengaruhi kebijakan dan lembaga negara.
Radjasa menuding sejumlah pejabat dan tokoh politik, termasuk mantan Presiden Joko Widodo, terlibat dalam persoalan tersebut. Ia juga mengkritik proses penyidikan hingga persidangan yang dinilainya bermasalah.
Radjasa secara khusus menyampaikan tudingan terhadap Febrie Adriansyah. Ia menilai Febrie berperan dalam penanganan perkara yang menurutnya tidak mencerminkan keadilan. Radjasa juga menuduh adanya rekayasa penetapan tersangka, penggelembungan kerugian negara, serta perampasan aset pihak yang dianggapnya sebagai korban.
Tuduhan-tuduhan tersebut merupakan pernyataan Radjasa dalam forum tersebut dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum tanpa dukungan bukti yang dapat diverifikasi.
Radjasa turut menyoroti besarnya kerugian yang menurut perhitungannya ditanggung nasabah dan negara. Ia menyebut nasabah yang dinilainya tidak bersalah menanggung kerugian lebih dari Rp18,6 triliun. Ia juga menyatakan negara telah mengeluarkan Rp32 triliun untuk penyehatan Jiwasraya.
Menurut Radjasa, persoalan tersebut berdampak terhadap kehidupan para nasabah, termasuk nasabah Jiwasraya dan Wanaartha. “Agar penyelesaian perkara dilakukan secara transparan dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan,” ujar Radjasa.
Soenarko Desak Pemerintah Berpihak kepada Rakyat
Mayor Jenderal (Purnawirawan) Soenarko, yang menyampaikan pandangan politik pada bagian akhir acara, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengoreksi kebijakan pemerintah.
Menurut Soenarko, publik tidak seharusnya ragu menyampaikan kritik terhadap kebijakan penguasa yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah yang dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Soenarko menilai persoalan Jiwasraya, Asabri, dan Wanaartha merupakan masalah yang membutuhkan perhatian bersama.
Pada akhir kegiatan, para peserta menyepakati komitmen untuk mengawal penyelesaian perkara Jiwasraya, Asabri, dan Wanaartha, serta persoalan ijazah yang mereka persoalkan. Komitmen tersebut menjadi penutup rangkaian diskusi yang berisi kritik terhadap penegakan hukum dan tata kelola negara.
[red]
