Jakarta, Indonesiawatch.id – Di tahun 2022, Indonesia melakukan pemekaran Papua dan resmi memiliki 38 provinsi, dari sebelumnya 34 provinsi. Adapun empat provinsi baru tersebut adalah, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Penambahan empat provinsi ini merupakan hasil pemekaran dari provinsi Papua dan Papua Barat. Pemecahan ini adalah legasi Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Salah satu anggota DPD RI asal Papua Barat, Lamek Dowansiba mengatakan, pemekaran ini belum berdampak signifikan terhadap kemajuan masyarakat di tanah Papua. Padahal pemekaran sudah berlangsung tiga tahun.
“Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Terutama tentang kebijakan fiskal, yang kemudian berpengaruh pada pendapatan daerah,” ujar Lamek kepada Indonesiawatch.id, baru-baru ini.
Lamek mengatakan bahwa dirinya tidak menolak adanya pemekaran. Hanya saja, agar kebijakan ini lebih berdampak, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan evaluasi.
“Kalau kita bicara soal pemekaran daerah, tentu kita tidak bisa mengukurnya dari satu aspek. Dan kemudian kita menjadikan itu sebagai sebuah indikator untuk mengukur kemajuan tanah Papua,” katanya.
Dari sisi pembangunan infrastruktur, misalnya, Lamek menilai penambahan empat provinsi di tanah Papua, telah membuka isolasi-isolasi ke daerah pedalamn. “Juga penyerapan tenaga kerja. Kita patut mengapresiasi itu,” katanya.
Meskipun demikian, ada beberapa hal juga yang menjadi evaluasi bagi pemerintah pusat dan daerah. Salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusianya.
“Karena dengan hadirnya pemekaran hari ini pun, belum memberikan dampak signifikan bagi kualtias SDM di Papua,” ujarnya.
Lamek menilai masih banyak sekolah-sekolah di Papua yang belum layak secara kuantitas dan kualitas. “Tenaga pengajarnya juga. Kemudian dari akses penyediaan buku. Kemudian sarana komputer, ini tentu berpengaruh. Itu kondisi riil yang hari ini terjadi di lapangan. Yang perlu kita evaluasi,” katanya.
Menurutnya, pemekaran Tanah Papua juga berdampak negatif bagi kesatuan masyarakat. “Dengan hadirnya pemekaran tersebut, tentu memecah belah kekuatan masyarakat atau penduduk lokal. Karena mereka terkotak-kotak dengan hadirnya provinsi atau kabupaten yang ada. Dulunya mereka bersatu, nggak terkotak-kotak,” pungkasnya.
[red]
