Tinggi Risiko Bencana, NTB Bangun ‎Pusat Pengendalian Operasi

Jakarta, Indonesiawatch.id – ‎Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai membangun Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) di empat titik di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pasalnya, risiko bencana di provinsi cukup tinggi.

Kepala BNPB, Suharyanto, menyampaikan, ‎Pusdalops ini menjadi pusat kendali yang tidak hanya menjadi “jantung” operasional dalam penanggulangan bencana.

Baca juga:

Sepuluh Jembatan di Sukabumi Terputus Akibat Banjir dan Longsor

Suharyanto dalam keterangan pers diterima pada Minggu, (8/12), menyampaikan, Pusdalops juga menjadi pusat koordinasi yang berbasis teknologi, data, dan informasi yang terintegrasi.

Ia menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan terfokus pada saat terjadinya bencana, tapi fase pencegahan sebelum terjadinya bencana juga sangat penting untuk memperkecil dampak atau risiko bencana.

Mengkaji Penyediaan Tiga Juta Rumah Program Unggulan Prabowo

Redaksi

4 hours

Lebih lanjut Suharyanto menyampaikan, ‎pembangunan command center di NTB merupakan bagian dari Proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia (IDRIP).

Proyek ini merupakan bentuk kerja sama dari Pemerintah Republik Indonesia dengan World Bank. World Bank bekerja sama dengan BNPB dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk meningkatkan ketangguhan Indonesia menghadapi potensi risiko bencana tsunami.

“Konsepnya adalah peringatan dini bencana, khususnya tsunami,” ujarnya.

HIPPDA: Selain Ancaman Saksi, Pemeritah Perlu Sosialisasi Ulang BUMN & Kontraktor EPC Agar Tak Langgar TKDN

Redaksi

5 hours

BMKG memasang alat peringatan dini apabila terjadi gempa bumi dan tsunami, kemudian dilanjutkan BNPB meneruskan peringatan dini tersebut kepada masyarakat.

Peringatan dini ini disampaikan melalui berbagai media seperti sirine, rambu evakuasi, tempat evakuasi dan juga pembentukan Desa Tangguh Bencana.

“Dalam rangka koordinasi semua langkah kegiatan itu perlu adanya pusat pengendalian operasi,” katanya.

‎Pusdalops BPBD nantinya akan dibangun dengan fasilitas yang lengkap, seperti fasilitas pengetahuan, fasilitas untuk menerima informasi ancaman bencana dan BMKG serta stake holder terkait, sarana dan prasarana koordinasi keposkoan menjadi posko yang siap diaktivasi saat terjadi bencana.

Pekerjaan ini dilaksanakan menggunakan dana pinjaman dari Bank Dunia dengan jadwal pengerjaan selama 150 hari. Proyek ini nantinya akan dihibahkan ke pemerintah daerah.

“Maka saya minta kepada Kalaksa BPBD, laksanakan semaksimal mungkin, penuhi waktunya jangan sampai mundur dari 150 hari. Pastikan kualitas seusai dengan standar yang diharapkan,” kata Suhayanto.

Provinsi NTB terpilih sebagai salah satu lokasi program IDRIP bersama dengan 16 provinsi lainnya. Wilayah di timur Indonesia yang terdiri dari 280 pulau ini kaya akan potensi penghidupan dan destinasi wisata, baik di gunung maupun laut.

Namun dibalik pesona keindahan alamnya, NTB merupakan salah provinsi di Indonesia yang memiliki potensi risiko bencana alam cukup tinggi.

Berdasarkan dokumen Indeks Kajian Risiko Indonesia edisi Januari 2023, wilayah Provinsi NTB dilewati oleh patahan sesar Flores Back Arc Thrust, sesar Lombok Strait Strike-slip Fault, sesar Teluk Panas Fault, dan sesar Sape Strike-slip Fault.

Pada Tahun 2021 terjadi gempa yang cukup besar di Larantuka dengan skala 7,5 SR yang berpotensi terjadi tsunami di NTB. Secara historis dalam kurun waktu 10 terakhir, di wilayah NTB telah terjadi 562 kejadian bencana yang didominasi oleh banjir dan bencana yang mengakibatkan dampak terbesar adalah gempa bumi.

BNPB telah memulai pembangunan Pusdalops di empat titik di Provinsi NTB pada Kamis, (5/12). Suharyanto meletakkan batu pertama pembangunan Gedung Pusdalops tersebut di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB.

Selain di BPBD Provinsi NTB, pusat pengendalian operasi ini akan dibangun juga di BPBD Kota Mataram, BPBD Kabupaten Lombok Tengah, dan BPBD Kabupaten Lombok Utara.

Selain di BPBD Provinsi (NTB), pusat pengendalian operasi ini akan dibangun juga di BPBD Kota Mataram, BPBD Kabupaten Lombok Tengah, dan BPBD Kabupaten Lombok Utara.