Tsunami Golkar, Dinamika Politik Agustusan, Sebuah Peta-Analisis

Tsunami Golkar, Dinamika Politik Agustusan, Sebuah Peta-Analisis

Oleh: Ray Rangkuti*

Pidato Airlangga hampir seluruhnya pidato sukses. Pidato yang lebih patut diungkapkan sebagai alasan tidak mundur daripada mundur.

Berkali-kali Firli Mangkir & Tidak Ditahan, MAKI: Penyidik Tidak Profesional

Redaksi

9 hours

Hanya berbilang satu minggu di Agustus ini, tiga peristiwa mengguncang Golkar. Dan keduanya merupakan peristiwa yang sulit dinalar. Saya jabarkan satu-satu peristiwa dimaksud. Pertama, dukungan Golkar kepada Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur (cagub) Jawa Barat di tengah elektabilitas kadernya sendiri, Ridwan Kamil (popular dengan sebutan RK), yang sulit dikejar. Secara nalar, hal ini sulit dipahami.

Kedua, mencalonkan RK sebagai cagub Jakarta dengan elektabilitas yang hanya 10%. Padahal, waktu pencoblosan tinggal dua bulan lagi. Tak terbayangkan, dalam dua bulan ke depan bagaimana mengerek elektabilitas RK untuk melampaui elektabilitas Anies yang sudah mencapai 40%. Ada cara memang, salah satunya memborong partai. Sehingga bakal calon dengan elektabilitas tertinggi tidak dapat mencalonkan diri. Dan situasi ini, mulai terlihat di Jakarta. Hampir semua parpol akan bergabung ke kubu Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan hanya menyisakan PDIP di luar yang sudah pasti tidak dapat mencalonkan paslon karena kurang kursi.

Bencana Beruntun Longsor & Banjir di Deli Serdang Sumut, Ada Korban Jiwa

Redaksi

30/11/2024

Ketiga, sekaligus terakhir. Ini paling hangat: Airlangga Hartarto, Ketua Umum (Ketum) Golkar, menyatakan mundur dari kursi ketum. Pernyataan mundur Airlangga ini jelas sangat mengejutkan alam semesta politik Indonesia. Bukan saja karena ia merupakan ketum salah satu parpol besar di Indonesia, tapi juga karena tidak ada alasan yang terdengar logis, jelas dan konstitusional untuk mundur. Oleh karena itu, pengunduran diri Airlangga itu terdengar aneh, tiba-tiba dan tentu saja mengejutkan.

Selanjutnya, saya membangun analisis, mengapa kita sebut hal ini sulit dinalar?

Pertama, umumnya ketum mundur atau dimundurkan karena tiga hal. Pertama, melakukan tindakan yang melanggar hukum, Kedua, dinyatakan tidak sukses dalam program dan kinerja, Ketiga, melakukan tindakan yang melanggar aturan partai. Tiga hal ini tidak ditemukan dalam pemunduran diri Airlangga.

Kedua, alih-alih terjadi seperti di atas, yang ada malah sebaliknya. Airlangga sukses membawa Golkar meningkatkan perolehan suara pada pileg 2024 lalu. Saat yang sama, sukses pula memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden/wakil presiden. Sehingga tidak ada alasan konstitusional, rasional dan kinerja yang memungkinkan tuntutan pemunduran diri Airlangga.

Hal ini diperkuat oleh Airlangga dalam pidato pemunduran dirinya seperti dalam rekaman video yang beredar di tengah masyarakat. Pidato Airlangga hampir seluruhnya pidato sukses. Pidato yang lebih patut diungkapkan sebagai alasan tidak mundur daripada mundur. Dengan isi pidato seperti itu, sejatinya, kesimpulannya bukanlah mundur tapi tetap terus memimpin Golkar.

Keempat, tidak terdengar suara ingar bingar apapun, di level manapun dari kepengurusan maupun anggota Golkar yang menuntut Airlangga untuk mundur. Sebelumnya, memang ada gerakan menuju Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Saat itu, Airlangga malah bertahan. Tidak ada cerita mundur dan Munaslub.

Terakhir, jadwal untuk munas Golkar juga sudah dekat. Hanya berbilang empat bulan lagi ke depan. Dengan jadwal munas yang begitu dekat, pastilah ada kesabaran untuk menunggunya.

Maka, kesimpulan dari semua yang disebutkan di atas, pengunduran diri ini sebagai sesuatu yang sulit dinalar. Maka, jika tidak ditemukan hal-hal yang bersifat logis dan konstitusional, tentu saja, harus dilihat dari aspek lain. Misalnya dari aspek usia, kesehatan atau ada persoalan hukum. Dan kesemuanya, hanya Airlangga yang tahu.

Hanya saja, pengunduran diri Airlangga Hartarto ini akan berimplikasi terhadap kesiapan Golkar menghadapi pilkada November 2024 yang akan datang. Perlu diketahui, minggu keempat Agustus pendaftaran pasangan calon dibuka. Artinya, paling lambat minggu ketiga Ketum baru Golkar sudah ditetapkan.

Dan, apakah nasib KIM Plus akan terancam? Kita tunggu saja lanjutannya.

*) Penulis Pemerhati Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia