Jakarta, Indonesiawatch.id – Transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke presiden terpilih Prabowo Subianto pada Oktober mendatang diprediksi berjalan mulus dan lancar. Jokowi baru saja melakukan reshuffle terakhir di Kabinet Indonesia Maju pada Senin, 19 Agustus 2024 sebagai persiapan masa transisi tersebut.
Sejumlah orang dekat Prabowo yang masuk ke lingkaran pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, di antaranya Politikus Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas yang ditunjuk sebagai Menteri Hukum dan HAM; Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rosan Roeslani yang ditempatkan sebagai Menteri Investasi.
Dua personel TKN Prabowo-Gibran lainnya yang juga mendapatkan kursi di pemerintahan, yakni Direktur Media TKN Anggar Raka Prabowo yang dipercaya sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika serta Juru Bicara TKN Hasan Nasbi yang ditempatkan dalam posisi barunya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
“Tim Prabowo sudah ditempatkan di posisi penting di bidang ekonomi, presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji untuk melanjutkan kebijakan pendahulunya, Joko Widodo, namun dia tidak akan menjadi sekedar boneka saat menjabat dan kemungkinan akan menegaskan independensinya,” ujar Pengamat Kebijakan Publik Wibisono dalam keterangannya kepada Indonesiawatch.id.
Dalam konteks membangun pemerintahan, banyak yang mempertanyakan apakah Prabowo akan tetap setia pada kebijakan Jokowi usai mengambil alih kekuasaan pada Oktober mendatang. “Saya mendengar Prabowo ingin keluar dari bayang-bayang Jokowi dan ingin mandiri sebagai presiden dalam merumuskan kebijakan,” ucap Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) tersebut.
Wibi memprediksi, “bulan madu” Prabowo-Jokowi tidak akan berlangsung lama. Jokowi punya pengalaman buruk saat membina hubungan personal dengan Megawati Soekarnoputri dan hubungan politik bersama PDI Perjuangan (PDIP).
“Prabowo tidak ingin ada dua matahari dalam pemerintahannya. Dia (Prabowo) ingin dipandang sebagai pemimpin mandiri. Saya memprediksi pecah kongsi di antara mereka tidak akan lama setelah pelantikan. Maksimal 100 hari pemerintahan,” ujar Wibisono.
Wibi melanjutkan, salah satu tantangan buat pemerintahan Prabowo adalah warisan utang Jokowi yang akan menjadi batu sandungan dalam menjalankan program unggulan. “Pemerintahan Jokowi mewariskan utang jumbo kepada penerusnya. Setidaknya, jumlah utang yang akan diwariskan Jokowi kepada presiden terpilih itu mencapai lebih dari Rp8.000 triliun,” katanya.
“Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam buku APBN KiTa mencatat, per semester I 2024 saja, utang pemerintah sudah mencapai Rp8.444,87 triliun. Jumlah itu setara 39,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), artinya sudah lampu merah,” pungkasnya.
[red]
