Jakarta, Indonesiawatch.id – Sejak dilantik pasangan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan wakil Presiden RI, pada 20 Oktober 2024, kemudian disusul oleh pelantikan kabinet merah putih, residu suhu politik yang ditinggal Jokowi, nampaknya tetap membara.
Pasalnya, kebijakan Presiden Prabowo, tetap menunjuk menteri era Jokowi dan kuat terindikasi korupsi, masuk dalam barisan kabinet merah putih. Disusul masuknya TNI aktif dalam jajaran jabatan yang dilarang Undang-undang.
Tingkat kepercayaan publik terhadap Prabowo, masih menaruh secercah harapan, akan perubahan situasi politik, hukum dan ekonomi yang berpihak kepada rakyat.
Muncul kemudian kasus pagar laut ilegal yang menyasar kepada persoalan Proyek Strategis Nasional di PIK 2 dan diduga kuat ada peran Jokowi dan kroninya yang saat ini berada di lingkaran kekuasaan.
Akibat tidak tegasnya pemerintah dalam penanganan kasus pagar laut illegal dan sertifikat bodong, telah memicu gelombang aksi massa menolak PSN PIK 2.
Sudah diduga sebelumnya, penanganan hukum kasus pagar laut dan sertifikat bodong, hanya mampu menyeret pelaku klas teri sebagai tersangka, sementara Bareskrim Polri menyatakan Aguan tidak terlibat kasus tersebut.
Kekecewaan rakyat nampaknya berlanjut, ketika Menteri Bahlil mengeluarkan kebijakan yang dikemas dalam format penertiban tata niaga gas, ternyata telah berimbas pada kelangkaan gas kebutuhan masyarakat dan mengakibatkan di beberapa daerah terjadi antrian panjang masyarakat untuk mendapatkan gas.
Berselang beberapa saat, terbit Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, pada 22 Januari 2025. Nampaknya Instruksi Presiden tersebut, disambut oleh wakil ketua DPR Dasco, sebagai “perintah atasan”, untuk segera dilaksanakan.
Akibatnya DPR tidak melakukan fungsi check and balance, terhadap kebijakan pemerintah tentang pemangkasan APBN, telah memicu aksi kolosal mahasiswa dan masyarakat yang menuding Presiden Prabowo tidak pro rakyat. Pidato Presiden Prabowo selama ini yang terkesan anti korupsi dan peduli pada kesulitan rakyat, dianggap oleh massa demonstrasi cuma omon-omon saja.
Situasi politik nasional, semakin diliputi oleh tren menurunnya kepercayaan rakyat terhadap presiden Prabowo, ketika maraknya gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah, dengan tuntutan adili Jokowi, tanpa diduga pada peringatan HUT Partai Gerindra, pidato politik Prabowo justru meneriakan yel-yel hidup Jokowi dan terimakasih Jokowi, bahkan tanpa sungkan Prabowo mengatakan bahwa Jokowi adalah guru politiknya.
Akumulasi dari tindakan dan kebijakan Presiden Prabowo yang semakin transparan, mengikuti arus Jokowi dan tidak mengambil keputusan tegas terkait kasus hukum yang melibatkan kroni jokowi dan oligarki, tampaknya telah menstimulir kemarahan rakyat terhadap Presiden Prabowo.
Saat ini bandul aksi massa demonstrasi telah beralih kepada Presiden Prabowo. Sangat disesalkan, ternyata pemicu memanasnya suhu politik yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional, disebabkan oleh pilihan politik Presiden Prabowo dan kualitas orang disekitar Presiden yang lemah dalam membaca keresahan dan kesulitan rakyat.
Perlu menjadi catatan, bahwa sejarah menjadi bukti, sekuat apapun kekuasaan negara, tidak satupun yang mampu menghadapi people power. Kesadaran kolektif rakyat semakin kuat, bahwa untuk sebuah perubahan harus memiliki keberanian melawan arus, karena yang mengikuti arus cuma tinja dan bangkai.
Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen
