Jakarta, Indonesiawatch.id – Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, pada tanggal 13 Februari 2025 di Hambalang kediaman Presiden Prabowo, mengumumkan hasil Kongres Luar Biasa ke VII partai Gerindra.
Keputusannya, Prabowo Subianto dipilih kembali sebagai ketua umum dan Ketua Dewan Pembina partai Gerindra. Pada KLB ke VII partai Gerindra, juga disepakati untuk mengusung kembali Prabowo Subianto pada Pilpres 2029.
Padahal Prabowo baru melewati 100 hari pemerintahannya. Sah-sah saja sikap politik Gerindra, untuk mencalonkan kembali Prabowo sebagai capres pada pilpres 2029. Apalagi di Gerindra tidak berjalan mekanisme kaderisasi pemimpin, karena sentralisasi kekuasaan berada di tangan Prabowo.
Mengusung kembali Prabowo sebagai Capres pada pilpres 2029, sementara Prabowo baru empat bulan memegang amanat sebagai presiden, dipandang sangat mengganggu kesantunan berpolitik.
Rakyat belum merasakan prestasi yang diraih Prabowo sebagai presiden, walaupun dalam 100 hari kepemimpinan Prabowo, tingkat kepercayaa publik cukup tinggi.
Tetapi telah diruntuhkan kembali oleh sikap Prabowo membuat pernyataan publik “Hidup Jokowi”, sebagai narasi yang membangun opini publik “mau jadi presiden harus lindungi presiden”. Hal ini tentunya kontradiksi dengan perjuangan rakyat untuk memenjarakan Jokowi.
Sikap politik Gerindra yang terlalu pagi untuk mengusung Prabowo, merefleksikan bentuk otoritarianisme partai yang melulu berorientasi pada kekuasaan, tanpa mempertimbangkan aspek etika politik.
Seharusnya ada pembuktian atas prestasi presiden Prabowo yang terbukti mengangkat harkat hidup rakyat dan kemampuan managerial Prabowo sebagai presiden untuk membangun sistem pemerintahan yang efisien dan efektif.
Otoritarianisme partai yang dipertontonkan oleh Gerindra, dipandang akan mendorong munculnya kebijakan Presiden Prabowo yang mengedepankan pragmatism dan populis.
Bisa jadi memaksakan kebijakan makan bergizi gratis, melalui pemangkasan APBN yang berdampak luas terhadap kelangsungan sector-sektor strategis, adalah kebijakan populis presiden Prabowo, semata-mata untuk membangun citra positif.
Jika kebijakan presiden Prabowo selama lima tahun ke depan, hanya demi membangun citra personal, dalam rangka merebut kursi presiden untuk kedua kalinya, tentunya rakyat tidak bisa berharap banyak, kepemimpinan Presiden Prabowo sebagai tahapan yang membawa perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih bermartabat.
Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen
