Menu

Dark Mode
Food Estate, Oligarki Sawit, dan Krisis Keadilan di Indonesia Pemulihan Limbah Kontaminasi B3 Blok Rokan Dinilai Lamban, CERI Sebut Kejahatan Negara Aktivis Dorong KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Muhammad Suryo Maruli Rajagukguk: Permenaker Alih Daya Inkonstitusional, Ancaman Baru Buruh Mayapada Suguhkan PET-CT dan SPECT-CT untuk Akurasi Diagnosis dan Deteksi Kanker Praktisi Hukum Ini Desak Presiden Prabowo Nonaktifkan Dirut KAI atas Peristiwa Duka Bekasi Timur

Opini

Jokowisme: Paham, Ideologi atau Lucu-lucuan?

Avatarbadge-check


					Sri Radjasa MBA, Pemerhati Intelijen Perbesar

Sri Radjasa MBA, Pemerhati Intelijen

Penulis Opini: Sri Radjasa MBA (Pemerhati Intelijen)

Jakarta, Indonesiawatch.id – Giring salah satu tokoh Partai Solidaritas Indonesia, pada momentum ulang tahun PSI, mendeklarasikan ide Jokowisme. Giring tidak menjelaskan apakah Jokowisme adalah way of life atau ideology.

Menurut Partai Solidaritas Indonesia, Jokowisme adalah sebuah ikhtiar untuk mendefinisikan paham, corak, dan langgam kepemimpinan yang dibangun Jokowi dalam menjalankan pemerintahan.

Mengukur Jokowisme akan lebih relevan jika ditempatkan dalam konteks mengukur posisi kekuasaan ketika berhadapan dengan isu Keadilan. Ada dimana Jokowisme dalam merespon isu penting ini. Jokowisme adalah menifestasi gagasan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mari kita amati aspek keadilan jika Jokowisme adalah ukuran melihat kekuasaan berhadapan dengan keadilan dan manifestasi gagasan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rencana kenaikan PPN 12 % ini sangat tidak memberi rasa keadilan bagi rakyat, padahal dari kenaikan PPN tersebut, perolehan negara tidak sampai Rp 100 Triliun.

Mengapa Jokowi tidak menerapkan pajak ekspor batu bara, pendapatan negara dapat mencapai Rp 200 Triliun. Inilah kebijakan ekonomi yang berpihak kepada oligarki dan investor tambang. Belum lagi sederet kasus hukum yang merupakan produk politik Jokowi, sehingga tidak sedikit orang yang tidak bersalah harus masuk bui, akibat syahwat kekuasaan Jokowi yang begitu besar.

Jokowisme menitikberatkan target pembangunan fisik sebagai upaya mengatasi pemerataan pembangunan. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, tak semata-mata dilihat dari pembangunan fisik.

Apa artinya pembangunan ribuan kilo meter jalan, kalau rakyat tetap miskin. Kemudian program bansos di era Jokowi, belum dijadikan mekanisme terpadu di dalam pengelolaan ekonomi menjadi jaring pengaman sosial (social safety net).

Peningkatan anggaran bansos tidak terbukti mampu meningkatkan angka harapan hidup manusia di Indonesia.

Jokowisme adalah bentuk pembodohan terhadap rakyat dan pemutarbalikan sejarah bangsa. Jika jokowi dijadikan bapak bangsa, kita telah berkhianat kepada perjuangan para pendiri bangsa ini, dengan kualitas negarawan yang tidak diragukan.

Apakah kita akan menyerahkan citra bangsa Indonesia kepada sosok jokowi yang dianugrahkan predikat pemimpin negara terkorup didunia oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project.

Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis

Berita Terbaru

Food Estate, Oligarki Sawit, dan Krisis Keadilan di Indonesia

28 May 2026 - 09:06 WIB

Pemerhati Intelijen, Sri Radjasa MBA.

Tagar, Kekuasaan, dan Defisit Mendengar

3 May 2026 - 19:19 WIB

Ilustrasi tagar.

Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih di Aceh Perlu Evaluasi Transparansi

9 March 2026 - 10:54 WIB

Koordinator TTI Nasruddin Bahar. (Sumber: AJNN)

Larangan Dagang Daging Babi di Medan, GAMKI: Walikota Jangan Diskriminatif

2 March 2026 - 00:17 WIB

Ketua Umum DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sahat Martin Philip Sinurat meninjau langsung ke pedangang daging babi, dan jauh lebih bersih daripada pedagang daging ayam. (Sumber: DPP Gamki)

Beda Nyali & Komitmen Komisi III DPR Mengusut PT Hasana dan Wilmar Grup

28 February 2026 - 15:24 WIB

Pemerintah Pusat Wajib Kembalikan Kewenangan Aceh Dalam Pengelolaan Minerba
Populer Berita Opini