Menu

Dark Mode
Aktor Pelaku Kasus Andrie Yunus tidak Terungkap, Kepercayaan Publik pada Prabowo Bisa Turun PBH AAI Jakarta Timur Kecam Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus Komisi I DPR Dukung Pemberlakuan PP Tunas untuk Perlindungan Anak Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih di Aceh Perlu Evaluasi Transparansi Pemerhati Militer: Siaga 1 TNI Sebagai Antisipasi Dampak Gejolak Timur Tengah Klarifikasi Berita RKAB 2026, APNI Bantah Pemangkasan Kuota Picu Tiga Smelter Kolaps

Opini

Ketika Negara Tidak Memberi Ruang untuk Kejujuran

Avatarbadge-check


					Sri Radjasa MBA (Pemerhati Intelijen).
Perbesar

Sri Radjasa MBA (Pemerhati Intelijen).

Penulis Opini: Sri Radjasa MBA (Pemerhati Intelijen)

Jakarta, Indonesiawatch.id – Kejujuran dalam Islam, disebut al-Sidq (الصدق), adalah sifat mulia yang berarti kesesuaian antara ucapan dan perbuatan dengan kebenaran atau kenyataan. Kejujuran juga berarti sikap terbuka, tulus, dan konsisten dalam tindakan serta menjauhi kebohongan, manipulasi, dan penipuan.

Hadits Nabi Muhammad, Allah SWT memerintahkan umatnya untuk selalu mengatakan kebenaran, walaupun hal itu bertentangan dengan kepentingan dirinya sendiri. Kejujuran dalam perspektif bernegara, merupakan tiang utama tegaknya negara atas dasar keadilan dan kemanusiaan yang beradab.

Konfigurasi potret Indonesia hari ini, dipenuhi oleh balutan warna kelabu, akibat kebohongan dan ketidak adilan, dijadikan ibadah fardu ain para petinggi negara. Jokowi adalah sosok yang membumikan kebohongan dan ketidak adilan, sebagai doktrin penyelenggaraan negara.

Akibatnya bangsa ini mengalami dekadensi moral hingga titik terendah. Bahkan bangsa ini mulai mengalami “gagal etika”, dalam berdemokrasi. Betapa miris ketika memaknai demokrasi dianalogikan dengan membandingkan 1 kg emas sama dengan 1 kg batu, karena menggunakan pendekatan sama-sama 1 suara.

Tidak mengherankan jika hari ini, kita melihat institusi negara dikuasai oleh individu berkualitas batu. Sementara putra terbaik bangsa dengan kualitas emas, harus tersingkir karena dipandang sebagai hambatan dari lingkungan yang amat korup.

Munculnya slogan “kabur aja dulu” atau “Indonesia gelap”, merupakan bentuk silence rebellion terhadap kondisi dalam negeri yang tidak lagi ramah, terhadap nilai kejujuran, transparansi dan keadilan. Bahkan di era Jokowi, kejujuran dan keadilan tergantung siapa yang mengatakan. Negara akan hadir, jika kepentingan politik dinasti Jokowi terancam, inilah potret otoritarian personality Jokowi.

Sulit untuk dipahami dengan pendekatan akal sehat, ketika bangsa yang dibangun diatas nilai luhur budi pekerti, maha karya para leluhur, kini terpuruk diantara kemewahan jargon demokrasi yang telah diyakini sebagai berhala politik baru.

Negara tidak lagi menjadi kawah chandra dimuka yang menggembleng lahirnya pemimpin bangsa berkualitas negarawan. Negara telah dijadikan “wilayah penyelaman” para pemimpin “cacat konstitusi” bahkan “cacat aqidah”, dalam rangka mengumbar nafsu rendahnya, menggerus seluruh warisan ibu pertiwi untuk anak cucu.

Indonesia telah dijadikan panggung orchestra musik pengantar minum racun. Silih berganti tontonan yang membuat mual publik dimainkan oleh “Jokowi symphony philharmonic” seperti kasus hukum silfester yang sudah ada putusan hukum, tetapi terdakwa tidak dihukum dan masih bisa ditunjuk sebagai komisaris BUMN.

Kasus Budi Arie yang berdasarkan bukti dipersidangan tersangkut kasus judol, tapi tak tersentuh hukum. Kasus mega korupsi pertamina, tetapi kejagung tidak punya nyali untuk menangkap eks dirut pertamina Nicke Widyawati. Belum lagi praktik politik sandera, mengakibatkan banyaknya jatuh korban salah hukum.

Ketika kejujuran tidak diberi ruang oleh politik otoritarian personality jokowi, maka kejahatan terorganisasi oleh kekuatan politik domestic maupun asing, akan memporak porandakan kekuasaan presiden yang diawali dengan meruntuhkan kepercayaan public terhadap kinerja presiden dan menciptakan keterpurukan ekonomi rakyat.

Kepada presiden Prabowo, inilah saatnya untuk berdamai dengan suara hati nurani rakyat yang meneriakan “selesaikan cawe-cawe Jokowi” secara kesatria dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis

Berita Terbaru

Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih di Aceh Perlu Evaluasi Transparansi

9 March 2026 - 10:54 WIB

Koordinator TTI Nasruddin Bahar. (Sumber: AJNN)

Larangan Dagang Daging Babi di Medan, GAMKI: Walikota Jangan Diskriminatif

2 March 2026 - 00:17 WIB

Ketua Umum DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sahat Martin Philip Sinurat meninjau langsung ke pedangang daging babi, dan jauh lebih bersih daripada pedagang daging ayam. (Sumber: DPP Gamki)

Beda Nyali & Komitmen Komisi III DPR Mengusut PT Hasana dan Wilmar Grup

28 February 2026 - 15:24 WIB

Pemerintah Pusat Wajib Kembalikan Kewenangan Aceh Dalam Pengelolaan Minerba

Sudah Saatnya Mengganti Menteri Kesehatan

20 February 2026 - 18:23 WIB

Sri Radjasa MBA, Pemerhati Intelijen

Lawan Praktik Serakahnomics di Program MBG Melalui Koperasi Desa Merah Putih

17 February 2026 - 12:57 WIB

Para siswa mengikuti kegiatan MBG (Sumber: diolah)
Populer Berita Opini