ADO menilai kepastian hubungan kemitraan belum tentu menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi pengemudi. Kritik tersebut disampaikan ADO dalam dokumen Catatan Organisasi sebagai Tanggapan Perpres Nomor 27 Tahun 2026, tertanggal 18 Oktober 2026.

Organisasi ini menyoroti posisi tawar pengemudi, penentuan tarif, hingga tanggung jawab perusahaan platform. “Persoalannya adalah apakah Perpres Nomor 27 Tahun 2026 menjawab akar persoalan atau hanya memberikan kepastian administratif kepada sebuah model bisnis yang selama ini terus dipersoalkan pengemudi,” kata Taha Syafaril. Ketua Umum ADO dalam keterangan resminya.

Taha mempertanyakan penempatan pengemudi dalam kerangka usaha mikro dan kemitraan. Menurut organisasi ini, status tersebut berisiko membuat pengemudi tetap menanggung biaya operasional dan ketidakpastian pendapatan.

Biaya itu meliputi kendaraan, perawatan, bahan bakar, dan risiko kecelakaan. Sementara itu, keputusan penting dalam platform tetap berada di tangan perusahaan.

Taha juga menyoroti keterbatasan pengemudi dalam menentukan tarif, memperoleh pesanan, serta merundingkan syarat kerja sama. Organisasi ini turut mempertanyakan mekanisme jaminan sosial dan algoritma yang menentukan pesanan serta tarif.

Menurut Taha, pemerintah tidak seharusnya berhenti pada penetapan status hukum kemitraan. Pemerintah perlu memeriksa bagaimana hubungan antara perusahaan dan pengemudi berlangsung dalam praktik.

“Yang harus diperiksa adalah bagaimana hubungan itu benar-benar berjalan, seberapa besar posisi tawar pengemudi, dan perlindungan apa yang dapat mereka tuntut ketika dirugikan,” ujar Taha.

Taha meminta pemerintah melibatkan perwakilan pengemudi dan perusahaan platform dalam penentuan tarif serta potongan aplikasi. Penentuan tersebut, menurut organisasi ini, perlu memperhitungkan pendapatan yang layak dan keberlanjutan usaha.

Selain persoalan tarif, Taha mempertanyakan kejelasan perlindungan bagi pengemudi taksi online roda empat. Mereka juga menanggung biaya perawatan, cicilan kendaraan, penyusutan nilai kendaraan, dan risiko operasional. Taha meminta pemerintah menjelaskan bagaimana perlindungan bagi pengemudi roda empat akan diatur.

Organisasi tersebut juga mendesak transparansi dalam penyusunan Perpres. Taha meminta pemerintah menjelaskan organisasi pengemudi yang dilibatkan, masukan yang diterima atau ditolak, serta pertimbangan hukum dan ekonomi di balik penegasan hubungan kemitraan.

Taha turut menyoroti pertanggungjawaban perusahaan platform. Menurut mereka, pembatasan biaya aplikasi dan keberadaan pusat pengaduan belum otomatis menjamin pendapatan bersih yang layak atau menyelesaikan kerugian pengemudi.

Karena itu, Taha mengharapkan aturan yang dapat ditegakkan. Organisasi ini juga menuntut pengawasan nyata, sanksi yang jelas, dan mekanisme pemulihan bagi pengemudi yang dirugikan. “Negara harus menjawab, bukan sekadar meminta pengemudi percaya,” ujar Taha.

Dalam pernyataannya, Taha juga mengingatkan pengemudi untuk mempertimbangkan keberlanjutan penghidupan mereka. Hal ini termasuk mencari sumber pendapatan alternatif jika pekerjaan transportasi daring semakin tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga.

Taha menegaskan bahwa langkah tersebut bukan berarti menyerah dalam memperjuangkan perlindungan pengemudi. Organisasi ini tidak meminta pemerintah memusuhi perusahaan aplikasi. Taha mendorong negara menjalankan kewenangannya secara adil.

Bagi Taha, persoalan utama kini adalah apakah Perpres tersebut benar-benar memperkuat perlindungan pengemudi atau sekadar memberikan kepastian kepada sistem yang membuat posisi tawar mereka tetap lemah.

[red]

The post Asosiasi Driver Online Pertanyakan Perlindungan Pengemudi di Balik Kepastian Kemitraan appeared first on INDONESIAWATCH.

Gabriel menghadapi tuntutan satu tahun penjara dan denda puluhan juta rupiah atas dugaan pelanggaran hukum dalam penjualan gas portable untuk keperluan berkemah. Menurut Said, Gabriel sebelumnya bekerja sebagai karyawan tetap di sebuah perusahaan swasta.

Gabriel mulai menjual gas portable melalui media sosial karena memiliki hobi camping. Said mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari kuasa hukum Gabriel, kliennya tidak mengetahui bahwa barang yang diperjualbelikan tersebut dipersoalkan secara hukum.

“Kalau memang ada kesalahan, kenapa tidak dilakukan pembinaan? Kenapa harus langsung dipenjara?” kata Said seusai menyoroti perkara tersebut.

Menurut Said, Gabriel telah menjalani penahanan selama sekitar lima hingga enam bulan. Selama proses hukum berlangsung, Gabriel disebut kehilangan pekerjaan dan penghasilan, sementara biaya tempat tinggal serta kewajiban keuangannya menunggak.

Kuasa hukum Gabriel, Maruli Rajagukguk, mengatakan kliennya juga mengalami tekanan psikologis selama menjalani penahanan. Ia menyebut proses hukum tersebut turut mengganggu rencana Gabriel untuk menikah dan membangun kehidupan keluarga. Ibu Gabriel juga dilaporkan sakit.

Said berharap majelis hakim mempertimbangkan latar belakang Gabriel, fakta persidangan, serta dampak sosial dan ekonomi yang dialaminya. Ia menilai pendekatan pembinaan perlu dipertimbangkan apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami berharap Gabriel bisa dibebaskan. Kalau memang diperlukan pembinaan, lakukan pembinaan,” ujarnya.

Said menegaskan kehadirannya di persidangan bertujuan melihat langsung proses hukum sekaligus memberikan dukungan moral kepada Gabriel dan keluarganya. Ia mengatakan harapannya tersebut tidak dimaksudkan untuk mencampuri independensi majelis hakim.

“Kami tidak bermaksud mengintervensi independensi hakim. Tetapi demi kemanusiaan dan rasa keadilan, kami berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan kondisi Gabriel,” kata Said.

Selain meminta agar kondisi Gabriel dipertimbangkan dalam putusan, Said berharap perusahaan tempat Gabriel sebelumnya bekerja bersedia mempertimbangkan untuk mempekerjakannya kembali apabila memungkinkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Said, perkara tersebut menunjukkan pentingnya mempertimbangkan kondisi dan tingkat pemahaman seseorang dalam penegakan hukum, tanpa mengabaikan proses pembuktian dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Majelis hakim tetap memiliki kewenangan untuk memutus perkara berdasarkan fakta persidangan dan hukum yang berlaku,” ujar Said.

[red]

The post Penasehat Khusus Presiden Sempat Datangi Sidang Gabriel, Minta Hakim Pertimbangkan Kemanusiaan appeared first on INDONESIAWATCH.

Acara yang dihadiri sekitar 100 orang itu digagas oleh Kiemas, pemilik Beyond Enterprise. Menurut Kiemas, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap persoalan kebangsaan sekaligus dorongan agar penyelenggara negara mengambil langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan publik.

Dua pembicara utama, Roy Suryo dan Sri Radjasa, menyampaikan kritik terhadap penegakan hukum dan penanganan sejumlah perkara yang mereka nilai bermasalah. Acara kemudian ditutup dengan pandangan politik Mayor Jenderal (Purnawirawan) Soenarko.

Roy Suryo membahas persoalan ijazah Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai aparat penegak hukum belum memberikan kepastian dalam penanganan kedua perkara tersebut.

Roy mengklaim memiliki bukti yang menurutnya menguatkan dugaan bahwa ijazah Jokowi tidak asli serta Gibran tidak memiliki ijazah setara SMA ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden. Ia juga menuding aparat penegak hukum tidak independen dalam menangani perkara yang berkaitan dengan keduanya.

Namun, klaim mengenai keaslian ijazah dan kualifikasi pendidikan tersebut merupakan pernyataan Roy yang memerlukan verifikasi berdasarkan bukti dan proses hukum yang relevan. “Saya tidak akan berhenti berjuang sampai keadilan tegak,” ujar Roy.

Sri Radjasa Kritik Penanganan Perkara Jiwasraya, Asabri, dan Wanaartha
Dalam sesi berikutnya, Sri Radjasa menyoroti penanganan perkara Jiwasraya, Asabri, dan Wanaartha. Ia menggunakan istilah state capture corruption untuk menggambarkan dugaan korupsi yang menurutnya telah memengaruhi kebijakan dan lembaga negara.

Radjasa menuding sejumlah pejabat dan tokoh politik, termasuk mantan Presiden Joko Widodo, terlibat dalam persoalan tersebut. Ia juga mengkritik proses penyidikan hingga persidangan yang dinilainya bermasalah.

Radjasa secara khusus menyampaikan tudingan terhadap Febrie Adriansyah. Ia menilai Febrie berperan dalam penanganan perkara yang menurutnya tidak mencerminkan keadilan. Radjasa juga menuduh adanya rekayasa penetapan tersangka, penggelembungan kerugian negara, serta perampasan aset pihak yang dianggapnya sebagai korban.

Tuduhan-tuduhan tersebut merupakan pernyataan Radjasa dalam forum tersebut dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum tanpa dukungan bukti yang dapat diverifikasi.

Radjasa turut menyoroti besarnya kerugian yang menurut perhitungannya ditanggung nasabah dan negara. Ia menyebut nasabah yang dinilainya tidak bersalah menanggung kerugian lebih dari Rp18,6 triliun. Ia juga menyatakan negara telah mengeluarkan Rp32 triliun untuk penyehatan Jiwasraya.

Menurut Radjasa, persoalan tersebut berdampak terhadap kehidupan para nasabah, termasuk nasabah Jiwasraya dan Wanaartha. “Agar penyelesaian perkara dilakukan secara transparan dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan,” ujar Radjasa.

Soenarko Desak Pemerintah Berpihak kepada Rakyat
Mayor Jenderal (Purnawirawan) Soenarko, yang menyampaikan pandangan politik pada bagian akhir acara, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengoreksi kebijakan pemerintah.

Menurut Soenarko, publik tidak seharusnya ragu menyampaikan kritik terhadap kebijakan penguasa yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah yang dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Soenarko menilai persoalan Jiwasraya, Asabri, dan Wanaartha merupakan masalah yang membutuhkan perhatian bersama.

Pada akhir kegiatan, para peserta menyepakati komitmen untuk mengawal penyelesaian perkara Jiwasraya, Asabri, dan Wanaartha, serta persoalan ijazah yang mereka persoalkan. Komitmen tersebut menjadi penutup rangkaian diskusi yang berisi kritik terhadap penegakan hukum dan tata kelola negara.

[red]

The post Talkshow “Ada Apa dengan Negeriku” Soroti Kasus Ijazah dan Skandal Jiwasraya appeared first on INDONESIAWATCH.

Pergantian kepemimpinan nasional pada 2024 ternyata tak lebih dari sekadar seremonial kenegaraan. Ekspektasi publik akan hadirnya sosok presiden berwatak negarawan, yang setiap ucapan dan tindakannya semata-mata demi kemaslahatan rakyat, tampaknya masih jauh panggang dari api.

Realitas kebijakan negara saat ini hanya berkutat pada upaya mempertahankan dan mengamankan warisan (legacy) kekuasaan sebelumnya. Kebijakan negara semata-mata dikerahkan demi merawat status quo.

Oligarki dan pejabat tinggi yang merampok uang negara tetap memperoleh kemewahan (luxury) dan hak istimewa (privilege), sementara rakyat tidak pernah beranjak dari posisi semula sebagai pihak yang selalu dikorbankan. Kedaulatan politik dan hukum semakin dijauhkan dari rakyat sebagai pemilik sahnya.

Makna negara yang semestinya dikemas dari nilai sejarah, budaya, adat istiadat, serta perilaku kolektif yang membentuk identitas bangsa, kini kian terkikis oleh perilaku jahiliah para pemimpinnya.

Tugas mulia negara untuk melindungi segenap tumpah darah telah bergeser fungsi menjadi sekadar alat pemuas syahwat kekuasaan para pemangku kebijakan. Negara memang tetap berdiri, tetapi ia tegak di atas pondasi kebohongan, muslihat, dan kelicikan pemimpinnya.

Siklus peradaban Indonesia sesungguhnya sedang berputar mengelilingi orbit kehidupan dari keterpurukan menuju kehancuran, akibat runtuhnya legitimasi rakyat atas kekuasaan negara dan tersisihnya pemimpin bangsa yang amanah.

Membaca riwayat perjalanan rakyat kecil di negeri ini sejak Indonesia merdeka hingga kemerdekaan kehilangan makna spiritualnya, mereka tidak pernah beranjak dari kemiskinan dan proses dimiskinkan, dari ketidakadilan hingga kezaliman. Bagi mereka yang dangkal akidahnya, potret rakyat kecil yang merana ini seakan mengesankan Tuhan sedang menutup mata dan abai.

Namun sesungguhnya, rakyat yang berbekal kesabaran demi mengharap rida Allah SWT sedang digembleng untuk hancur lalu bangkit kembali. Mereka adalah bangsa tangguh yang tidak lekang didera kesewenang-wenangan pemerintahnya sendiri; bangsa yang pantang surut ke belakang sebagai tanda menyerah karena di nadinya mengalir darah kesatria dan syuhada.

Sudah saatnya rakyat kecil berani meneriakkan slogan “ini dadaku, mana dadamu”, mengingat peluang untuk merebut kembali masa depan kini sudah ada di depan mata.

Dalam perspektif sejarah makro, Indonesia telah memasuki tahapan siklus reset peradaban. Ini adalah fase ketika alam mengambil alih untuk melakukan seleksi alamiah tanpa bisa diintervensi oleh kekuatan politik mana pun.

Reset peradaban yang digerakkan oleh kekuatan mahadasyarat ini akan meluluhlantakkan semua simpul kekuasaan otoritarian beserta instrumen pelindung yang sengaja dibangun negara untuk melanggengkan ketamakan dan kecongkakan para pemangku kebijakan.

Mekanisme pembersihan total ini merupakan syarat mutlak demi meraih visi Indonesia Emas 2045. Sejatinya, proses ini telah dimulai pasca-lengsernya kekuasaan Joko Widodo yang dipandang sebagai periode “cacat peradaban”.

Reset peradaban akan digerakkan oleh kekuatan alam semesta untuk menyortir manusia Indonesia yang patut menikmati kejayaan seabad kemerdekaan nanti. Instrumen negara seperti aparat, partai politik, oligarki, politisi, hingga gerombolan penyembah konsep serakah-nomic akan menjadi target utama mesin pembersih ini.

Al-Qur’an telah menorehkan kisah-kisah kaum terdahulu yang binasa akibat kesombongan dan kecongkakannya, hingga tak ada lagi kebaikan yang tersisa di dalam hati mereka.

Ketika eksistensi ketuhanan hanya dijadikan kemasan politik untuk menutupi wajah bopeng para penguasa, maka punahnya suatu kaum bukan disebabkan oleh serangan musuh dari luar. Kekuatan alam mahadasyarat-lah yang akan melenyapkan mereka dari muka bumi, sebagaimana yang terjadi pada kisah kaum Nabi Nuh.

Oleh karena itu, kepada rakyat kecil di negeri ini, janganlah berkecil hati ketika pemimpin tertinggi tidak berpihak pada kemaslahatan kalian. Sesungguhnya, janji Allah SWT selalu nyata dan senantiasa bersama umat-Nya yang teraniaya.

Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis

The post Waspadalah, Indonesia Memasuki Siklus Reset Peradaban appeared first on INDONESIAWATCH.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak perlawanan atau keberatan yang diajukan tim kuasa hukum Gabriel dalam putusan sela yang dibacakan pada Rabu (3/9/2026). Majelis berpendapat materi keberatan tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara sehingga perlu dibuktikan dalam persidangan.

Dengan ditolaknya keberatan tersebut, sidang perkara Gabriel akan berlanjut ke agenda pembuktian.

Dalam persidangan, Gabriel didampingi tim kuasa hukum dari LBH Peradi Profesional yang terdiri atas Marulitua Rajagukguk, Irman Bunawolo, Juhari Siahaan, Ahmad Yusra, dan Ali Akbar Tanjung.

Tim kuasa hukum menyatakan putusan sela tersebut tidak akan menyurutkan langkah mereka untuk terus mendampingi dan mengawal perkara yang menjerat Gabriel.

LBH Peradi Profesional menilai perkara dengan nilai dugaan kerugian Rp500 ribu tersebut telah memunculkan persoalan mengenai rasa keadilan, terutama jika dibandingkan dengan sumber daya dan anggaran negara yang digunakan dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.

“Sejak awal kami menegaskan bahwa perkara ini mencederai akal sehat dan rasa keadilan dimasyarakat. Sungguh ironis, negara harus menguras anggaran operasional yang besar, mulai dari penyidikan, penuntutan di kejaksaan, hingga persidangan, hanya untuk memperkarakan dugaan kerugian sebesar Rp500 ribu,” ujar salah satu tim kuasa hukum dari LBH Peradi Profesional, Marulitua Rajagukguk.

Maruli menilai, di negeri ini, belum pernah ada sejarahnya dugaan korupsi atau kerugian negara Rp500ribu disidangkan dengan usaha luar biasa dari kepolisian, kejaksaan hingga majelis hakim.

“Sementara di sisi lain, kita menyaksikan para koruptor kakap yang merugikan keuangan negara ratusan miliar justru sering kali mendapat vonis yang sangat ringan,” ujarnya.

Maruli juga menyoroti latar belakang Gabriel yang disebut sebagai seorang buruh pabrik. Menurut mereka, perkara tersebut harus dilihat tidak hanya dari aspek hukum formal, tetapi juga kondisi sosial dan ekonomi terdakwa.

Gabriel, menurutnya, melakukan pengisian ulang atau refill gas portabel untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Mereka menilai tindakan tersebut dilakukan tanpa pemahaman mendalam mengenai regulasi yang kemudian menjeratnya secara pidana.

LBH Peradi Profesional pun meminta publik turut mengawal proses persidangan perkara tersebut.

Tim kuasa hukum menilai penegakan hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, kemanusiaan, dan rasa keadilan.

“Hukum kita sedang mempertontonkan ironi yang menyakitkan. Bagaimana mungkin buruh pabrik diburu secara berlebihan, bahkan Kepolisian melakukab praktik undercover buying oleh dengan menabrak pasal 16 ayat 1 dan penjelasan KUHAP, sementara kejahatan besar yang merampas hak-hak rakyat justru diperlakukan dengan penuh kelunakan? Ini bukan lagi soal pasal, ini soal kemanusiaan yang terluka,” tegas Maruli.

Dengan putusan sela tersebut, tim kuasa hukum menyatakan akan memusatkan perhatian pada tahap pembuktian untuk membantah dakwaan terhadap Gabriel dalam persidangan selanjutnya.

[red]

The post Eksepsi Ditolak Hakim, Perkara Rp500 Ribu Buruh Pabrik di Jakut Lanjut ke Pembuktian appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Setiap kali bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kembali dikibarkan di Aceh, respons pemerintah hampir selalu sama. Separatisme, ancaman terhadap NKRI, dan pendekatan keamanan kembali menjadi narasi utama.

Cara pandang seperti ini memang paling mudah. Simbol GAM langsung dipertemukan dengan sejarah konflik Aceh, lalu kesimpulannya dibuat sederhana, yaitu separatisme. Pertanyaannya, apakah sesederhana itu?

Saya melihat persoalan Aceh hari ini tidak cukup dibaca hanya dari simbol bendera. Teriakan “merdeka” tidak otomatis berarti keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Ada kemarahan yang sedang mencari saluran. Dan persoalannya, apakah pemerintah pusat mampu membedakan antara separatisme dengan kemarahan rakyat?

Dalam pengalaman saya berada di Aceh, persoalan Aceh tidak pernah berdiri sendiri. Ada kemiskinan, kesenjangan, ketidakadilan, eksploitasi sumber daya alam, konflik elite, persoalan anggaran, serta hubungan yang belum sepenuhnya sehat antara Jakarta dan Aceh.

Karena itu saya melihat teriakan “merdeka” harus dibaca secara kontekstual. “Merdeka” bisa saja merupakan agenda politik untuk memisahkan diri. Tetapi “merdeka” juga bisa menjadi bahasa kemarahan. Bahkan bisa menjadi pesan sederhana kepada pemerintah: Kami sudah terlalu lama tidak didengar.

Kalau pemerintah membaca semua teriakan “merdeka” sebagai separatisme, saya khawatir pemerintah sedang salah membaca early warning system dari masyarakat Aceh. Aceh sebenarnya memiliki persoalan yang lebih mendasar. Bagaimana mungkin daerah yang memiliki kekayaan alam berlimpah, tetapi masyarakatnya masih bergulat dengan kemiskinan?

Saya pernah melihat sendiri bagaimana kawasan industri dan migas di Aceh dapat tampil begitu modern, sementara tidak jauh dari kawasan tersebut masyarakat masih hidup dengan kondisi yang jauh tertinggal.

Ini bukan sekadar persoalan pembangunan. Ini adalah persoalan kesenjangan. Aceh seperti gadis cantik yang terus dipacari tetapi tidak pernah dikawini. Potensinya besar, sumber daya alamnya besar, tetapi rakyatnya tidak pernah benar-benar merasakan manfaat kekayaan tersebut secara proporsional.

Pemerintah pusat selama bertahun-tahun telah menggelontorkan anggaran besar ke Aceh. Pertanyaannya sederhana, Mengapa rakyat Aceh masih miskin? Ke mana uang tersebut mengalir? Siapa yang menikmati? Siapa yang mengawasi? Dan yang paling penting, siapa yang bertanggung jawab ketika anggaran besar tidak menghasilkan kesejahteraan yang seharusnya?

Jangan salahkan rakyat ketika mereka mulai bertanya. Jangan pula setiap pertanyaan rakyat dianggap sebagai ancaman. Sebab rakyat memiliki hak untuk bertanya ke mana uang negara dibelanjakan. Kalau pemerintah tidak mampu memberikan jawaban yang meyakinkan, jangan heran jika kepercayaan publik semakin menurun.

Persoalannya kemudian bukan hanya Jakarta. Elite Aceh juga harus bercermin. Perdamaian tidak boleh hanya menghasilkan elite baru yang menikmati kue perdamaian, sementara rakyat tetap berada dalam kemiskinan.

Saya melihat ada problem serius ketika dana publik yang begitu besar justru menjadi ruang perebutan kepentingan elite. Eksekutif menikmati, legislatif menikmati. Kelompok-kelompok yang memiliki akses menikmati. Sementara rakyat hanya menjadi penonton.

Kalau kondisi seperti ini terus berlangsung, siapa yang sebenarnya sedang merusak Aceh? Jakarta? Elite Aceh? Atau keduanya? Persoalan tambang adalah contoh paling nyata.

Aceh memiliki emas, tembaga, migas dan berbagai kekayaan alam lainnya. Tetapi ketika rakyat ingin mengelola sumber daya alam di wilayahnya sendiri, persoalan izin justru menjadi tembok besar.

Saya pernah mencoba membangun koperasi tambang rakyat di Aceh Besar. Saya melihat sendiri bagaimana masyarakat sebenarnya mempunyai kemampuan untuk mengelola sumber daya tersebut apabila diberikan ruang, legalitas, pendampingan dan pengawasan.

The post Aceh, Kemarahan, dan Defisit Mendengar Jakarta appeared first on INDONESIAWATCH.

Aset tersebut antara lain uang tunai senilai ratusan miliar rupiah, emas seberat 74 kilogram, foto keluarga, serta rumah tempat barang-barang tersebut ditemukan.

Ketua MAKI Boyamin Saiman mengatakan keberadaan foto keluarga di rumah tersebut dapat menjadi petunjuk mengenai keterkaitan Febrie dengan rumah yang digeledah penyidik.

“Foto keluarga disita sama penyidik kan untuk membuktikan itu rumahnya Febrie Adriansyah. Kalau bukan milik Febrie Adriansyah, nggak mungkin foto dipasang di situ,” ujar Boyamin dari Chongqing, Kamis (20/8).

Menurut Boyamin, permintaan pengembalian uang, emas, dan foto keluarga dalam sidang praperadilan juga menunjukkan adanya kepentingan langsung Febrie terhadap barang-barang yang disita.

“Jikapun ada bantahan bukan miliknya, namun gugatan praperadilan pemohonnya diajukan oleh FA, maka tuntutan pengembalian otomatis kepada FA. Sehingga aset tersebut tetaplah milik FA,” katanya.

Boyamin menilai permintaan tersebut pada akhirnya dapat memperkuat dugaan bahwa uang dan emas yang disita berkaitan dengan Febrie, termasuk rumah tempat aset tersebut ditemukan.

“Jadi dengan meminta uang, meminta emas dan foto keluarga itu justru membuktikan semua barang, uang, emas, foto, termasuk rumah adalah milik Febrie Adriansyah. Dan ini memperkuat pembuktian dalam dugaan korupsi atau dugaan pencucian uang, atau pencucian uang yang berasal dari korupsi,” ujarnya.

Dia mengatakan dugaan tindak pidana asal dan pencucian uang tetap harus dibuktikan dalam proses hukum. Menurut Boyamin, dalam perkara tindak pidana pencucian uang, yang perlu dibuktikan adalah adanya harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, termasuk dugaan korupsi sebagai tindak pidana asal.

“Tidak perlu dibuktikan korupsinya juga bisa, tapi tetap korupsinya dibuktikan di pengadilan. Sehingga terjadi pencucian uang. Tetapi tidak harus dengan pasal tersendiri, dengan pasal korupsi. Cukup dengan pasal pencucian uang, di mana uang tersebut berasal dari korupsi,” kata Boyamin.

Meski demikian, kepemilikan aset dan keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Sebelumnya, Febrie Adriansyah meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan sejumlah barang yang telah disita, termasuk emas seberat 74 kilogram, foto keluarga, serta uang tunai senilai ratusan miliar rupiah. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/8).

[red]

The post Boyamin: Permintaan Pengembalian Aset Justru Menguatkan Dugaan Kepemilikan Febrie Adriansyah appeared first on INDONESIAWATCH.

Nama-nama jenderal Bintang 3 alias Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) sebagai pengganti LSP terus bermunculan. Para kandidat penerus itu berasal dari Angkatan 1990 hingga 1994.

Berdasarkan data yang dihimpun redaksi Indonesiawatch.id, setidaknya ada 7 Komjen proyeksi Kapolri pengganti LSP. Para Komjen ini memiliki harta kekayaan yang berbeda-beda versi LHKPN KPK.

Di antara kekayaan para jenderal-jenderal Bintang 3 tersebut, ada yang perbedaannya hampir 4 kali lipat. Di samping itu, perbedaan nilai harta kekayaan antarkandidat bahkan mencapai hampir empat kali lipat.

Dari tujuh Komjen calon Kapolri tersebut, yang paling kaya versi LHKPN KPK adalah Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Dedi Prasetyo (Akpol 1990). Harta kekayaannya mencapai Rp13,04 miliar per 31 Desember 2025.

Nilai kekayaan tersebut naik 16,78% dari tahun 2024. Dari data LHKPN KPK, Dedi merupakan Komjen paling disiplin melaporkan harta kekayaannya ke KPK sejak 2020, setiap tahun.

Posisi kedua yaitu Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol. Karyoto (Akpol 1990). Harta kekayaan Karyoto mencapai Rp12,85 miliar per 31 Desember 2025. Nilai tersebut naik 11,56% dari tahun 2024.

Peringkat ketiga adalah Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol. Asep Edi Suheri (Akpol 1994). Harta kekayaannya berkisar Rp9,05 miliar per 31 Desember 2025. Angka ini meningkat 0,5% dari tahun 2024.

Komjen terkaya keempat kandidat Kapolri yaitu Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol. Suyudi Ario Seto (Akpol 1994). Kekayaannya tercatat sebanyak Rp5,84 miliar per 31 Desember 2025. Uniknya, pada tahun 2022, harta kekayaan Suyudi sempat menyentuh Rp9,8 miliar.

Suyudi pernah bertugas mengamankan berbagai agenda kenegaraan Presiden Joko Widodo di Bogor. Saat itu Suyudi menjabat sebagai Kapolres Bogor (2015) dan Kapolresta Bogor Kota (2016).

Sejak itu karirnya moncer dan menjadi Kapolda Banten di usia 50 tahun 11 bulan. Ia menjadi Kapolda termuda kedua di Indonesia saat itu.

Suyudi hanya kalah muda dibandingkan Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Jhonny Edison Isir yang berumur 49 tahun. Meski demikian, toh sekarang Suyudi lebih dahulu mendapat Bintang 3 dibandingkan Jhonny.

Posisi kelima ditempati Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), Komjen Pol. Syahardiantono (Akpol 1991). Harta kekayaannya menyentuh Rp5,81 miliar per 31 Desember 2025 atau meningkat 13,7% dibandingkan tahun 2024.

Selanjutnya, Komjen kandidat Kapolri adalah Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam), Komjen Pol. Yuda Gustawan (Akpol 1993). Yuda menjadi kandidat dengan nilai harta kekayaan terendah berdasarkan data LHKPN KPK, di luar Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat.

Tercatat, harta kekayaan Yuda berkisar Rp3,49 miliar per 31 Desember 2025 atau naik 0,4% dibandingkan tahun 2024. Harta kekayaan Yuda sekitar 4 kali lebih kecil dibandingkan harta Komjen Pol. Dedi Prasetyo, yaitu sebesar Rp13,04 miliar.

Terakhir adalah Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran (Astamarena) Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat (Akpol 1992). Berdasarkan LHKPN KPK, harta kekayaan Wahyu berstatus, “belum ada data”.

Koordinator MAKI sekaligus detektif partikelir, Boyamin Saiman mengatakan, pengganti Kapolri Sigit (Akpol 1991) seharusnya diemban oleh Angkatan yang lebih muda. “Kalau lebih tua maka tidak ada regenerasi. Mosok lebih tua. Angkatan sama saja (Akpol 1991) nggak boleh. Jadi bisa [angkatan] 1992 sampai 1994,” katanya kepada Indonesiawatch.id.

Namun, Boyamin menilai keputusan mengganti atau mempertahankan LSP tetap sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.

“Dan soal pergantian Kapolri, terpulang lagi kepada Presiden jika ada rencana pergantian. Namun jika Presiden tidak akan ganti LSP, maka itu hak penuh Presiden yang mungkin dianggap belum ada urgensinya untuk diganti,” ujarnya.

[red]

The post Daftar Kekayaan 7 Kandidat Kapolri Pengganti Listyo Sigit Prabowo appeared first on INDONESIAWATCH.

Masa jabatannya ini pun menjadi sorotan publik. Apalagi setelah tersiar di media, Listyo tidak melaporkan pengungkapan kasus ‘kakap’ yang diduga melibatkan eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah, kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Isu pergantian Kapolri pun kian kencang. Nah menariknya, Pemerintah bersama-sama DPR baru mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Polri. Beberapa pasal di beleid ini mengatur batas usia pensiun perwira tinggi di Korps Bhayangkara.

Jika mengacu pada UU Polri baru, Listyo baru akan memasuki usia pensiun pada 2029 atau di tahun politik. Lalu, apakah Listyo akan pensiun di 2029? Atau diganti Presiden Prabowo, mengingat masa jabatan yang sudah lama?

Pemerhati intelijen, Sri Radjasa Chandra menilai kalau pun Kapolri dicopot, penggantinya adalah orangnya “Listyo”. “Kalau Prabowonya masih kayak gini, menurut saya, siapa pun Kapolrinya, pasti orang Listyo,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id.

Radjasa mengatakan bahwa Listyo sering kali tidak berkoordinasi dengan Prabowo untuk urusan-urusan strategis. Selain di kasus eks Jampidsus, katanya, Listyo juga pernah membuat tim reformasi polisi tandingan dan Keputusan Mahkamah Konstitusi.

“Berapa kali dia, melangkahi keputusannya Prabowo. Sampai jadi gaduh dan kepercayaan internasional sempat merosot kepada Prabowo. Dan itu juga, gitu-gitu aja tuh Prabowonya,” katanya.

Radjasa enggan mengungkap nama-nama Komjen kandidat Kapolri yang dianggap orang Listyo. Hanya saja dia menilai, kalau pun Listyo diganti, agendanya tetap tentang parcok.

“Ini soal basis untuk kekuatan di 2029, Parcok. Makanya Prabowo juga nggak ganti-ganti, karena itu tadi. Oegroseno [Eks Wakapolri] aja dilawan sama Sigit. Sulit memang berharap sama Prabowo,” ujarnya.

Koordinator MAKI sekaligus detektif partikelir, Boyamin Saiman mengatakan regenerasi harus menjadi pertimbangan dalam memilih Kapolri baru. Menurut dia, pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebaiknya berasal dari angkatan yang lebih muda.

Meski usia pensiun perwira tinggi kini menjadi 60 tahun, regenerasi tetap harus berjalan. “Harus lebih muda. Kalau lebih tua maka tidak ada regenerasi,” kata Boyamin kepada Indonesiawatch.id.

Menurut dia, angkatan yang sama dengan Kapolri saat ini juga tidak ideal. Boyamin menilai rentang lulusan Akpol 1992 hingga 1994 merupakan generasi yang paling tepat untuk dipertimbangkan.

Saat ditanya nama-nama Komjen yang berpeluang menjadi Kapolri, Boyamin memilih tidak berspekulasi. Ia enggan mengunggulkan sosok tertentu. “Jangan sebut nama. Semua (Komjen) bagus. Pokoknya 92 sampai 94, itu aja,” ujarnya.

Boyamin juga menepis anggapan akan muncul resistensi di internal Polri jika Kapolri berasal dari angkatan yang lebih muda. Menurut dia, pengalaman selama ini menunjukkan pergantian Kapolri berjalan tanpa gejolak berarti.

Tito Karnavian maupun Listyo Sigit Prabowo juga pernah menjadi Kapolri dari angkatan yang lebih muda. “Sepanjang ditunjuk Presiden dan disetujui DPR maka tidak akan ada resistensi angkatan tua,” katanya.

Selain soal regenerasi, Boyamin berharap Kapolri berikutnya memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi. Ia menilai penuntasan perkara yang melibatkan mantan Ketua KPK Firli Bahuri menjadi ujian penting bagi Polri.

“Harus mampu tuntaskan kasus Firli Bahuri karena Polri harus adil setelah hebat bongkar Jampidsus Febrie Adriansyah maka sebagai bentuk keadilan maka harus mampu tuntaskan kasus Firli,” ujarnya.

Di saat yang sama, Kapolri baru juga harus berani membersihkan praktik korupsi di internal kepolisian, termasuk pungutan liar yang dikenal dengan istilah “86”. Namun, Boyamin menegaskan keputusan mengganti atau mempertahankan Listyo Sigit tetap sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.

“Dan soal pergantian Kapolri, terpulang lagi kepada Presiden jika ada rencana pergantian. Namun jika Presiden tidak akan ganti LSP, maka itu hak penuh Presiden yang mungkin dianggap belum ada urgensinya untuk diganti,” ujarnya.

[red]

The post Isu Ganti Kapolri Kian Kencang, Ini Kriteria Pengganti Listyo Sigit Prabowo appeared first on INDONESIAWATCH.

Kesimpulan tersebut diserahkan tim kuasa hukum pemohon, Jumat (31/7), dalam perkara praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2026/PN.Jkt.Utr yang diajukan Gabriel Lumbantoruan alias Gabriel Sihombing.

Permohonan itu menggugat sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan penyidik Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Majelis hakim dijadwalkan membacakan putusan pada Senin (3/8).

Kuasa hukum pemohon, Marulitua Rajagukguk, mengatakan kesimpulan disusun berdasarkan seluruh fakta yang terungkap selama persidangan. Menurut dia, terdapat sejumlah pelanggaran mendasar terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru).

“Pelanggaran yang paling mendasar adalah penggunaan teknik investigasi penyamaran dan pembelian terselubung dalam perkara migas. Padahal, Pasal 16 ayat (1) KUHAP Baru beserta penjelasannya secara tegas membatasi penggunaan teknik tersebut hanya untuk perkara narkotika, psikotropika, atau tindak pidana lain yang secara khusus diatur dalam undang-undang sektoral,” ujar Marulitua.

Selain mempersoalkan penggunaan teknik undercover, tim kuasa hukum juga menilai surat penetapan tersangka yang diterbitkan penyidik tidak memenuhi ketentuan Pasal 90 ayat (3) huruf c KUHAP Baru karena tidak mencantumkan hak-hak tersangka. Menurut mereka, cacat formil itu bahkan telah diakui pihak termohon dalam jawaban yang disampaikan di persidangan.

LBH Peradi Profesional juga menyoroti dugaan rekayasa administrasi dalam proses penyidikan. Berdasarkan dokumen yang diajukan di persidangan, penyidik diduga menerbitkan sedikitnya 13 dokumen administrasi penyelidikan dan penyidikan pada 31 Mei 2026 serta 12 dokumen lainnya pada 1 Juni 2026, setelah penangkapan terhadap Gabriel dilakukan.

Menurut tim kuasa hukum, pola tersebut mengindikasikan adanya administrasi yang dibuat setelah tindakan paksa berlangsung (post-factum administration) untuk melegitimasi proses penangkapan.

Kejanggalan lain, lanjut mereka, ditemukan pada sejumlah berita acara pemeriksaan (BAP) saksi maupun tersangka yang bertanggal 1 Mei 2026. Tanggal tersebut dinilai tidak masuk akal karena laporan polisi dan dimulainya penyidikan baru tercatat pada 31 Mei 2026.

Tim kuasa hukum juga mempersoalkan dokumen perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang tercantum bertanggal 12 Juni 2025. Mereka menilai surat itu tidak dapat dijadikan dasar hukum karena seluruh rangkaian perkara baru terjadi pada 2026.

Tidak hanya itu, berita acara penggeledahan rumah yang dijadikan alat bukti juga dinilai cacat hukum lantaran penggeledahan disebut tidak disaksikan pengurus RT/RW maupun warga setempat, melainkan hanya oleh personel internal kepolisian.

Atas berbagai temuan tersebut, tim kuasa hukum yang terdiri atas Dr. (c) Bahrain, S.H., M.H., Marulitua Rajagukguk, S.H., Hincat Silalahi, S.H., dan Irman Bunawolo, S.H., berpendapat seluruh alat bukti yang diperoleh penyidik merupakan unlawfully obtained evidence atau alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum.

Mereka berpendapat, berdasarkan prinsip exclusionary rule dalam KUHAP Baru, seluruh alat bukti beserta tindakan hukum turunannya seharusnya dinyatakan tidak sah.

Dalam petitumnya, pemohon meminta hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan seluruh permohonan praperadilan, menyatakan penetapan tersangka terhadap Gabriel Lumbantoruan tidak sah, menghentikan proses penyidikan, serta memerintahkan penyidik membebaskan pemohon dari tahanan.

Hingga berita ini ditulis, putusan praperadilan masih menunggu pembacaan oleh hakim yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (3/8). Pihak Polres Pelabuhan Tanjung Priok belum memberikan tanggapan atas kesimpulan yang disampaikan pemohon dalam persidangan.

Sebelumnya diberitakan, polisi menangkap dan menahan Gabriel pada 31 Mei 2026. Ia diduga melakukan pengisian ulang (refill) dan menjual portable gas untuk keperluan camping dan pendakian gunung.

Berdasarkan pengakuannya, Gabriel baru menjalankan usaha tersebut selama sekitar satu bulan sebelum ditangkap. Gabriel mengaku tidak mengetahui bahwa kegiatan isi ulang portable gas tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Ia baru mengetahui bahwa perbuatannya diancam pidana penjara paling lama enam tahun serta pidana denda hingga Rp60 miliar setelah mendapat penjelasan dari penyidik Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

[red]

The post LBH Peradi Profesional: Polisi Dilarang Pakai Teknik Investigasi Terselubung di Tindak Pidana Migas appeared first on INDONESIAWATCH.