Jakarta, Indonesiawatch.id – Omzet judi online (Judol) dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini tembus diangka Rp. 600 Triliun. Untuk tahun 2023, omzet Judol mencapai Rp327 Triliun.
Sementara pada kuartal 1 tahun 2024, omzet judi online sebesar Rp.100 Triliun, berarti dipredikisi pada akhir tahun 2024 akan mencapai Rp. 400 Triliun. Menurut data PPATK, masyarakat yang terlibat judi online 3,5 juta orang, umumnya berasal dari kalangan menengah kebawah.
Baca juga:
Staf Ahli hingga Pegawai Komdigi Dicokok! Beking Judi Online
Mencermati data diatas, seharusnya alarm darurat judi online sudah berbunyi. Alih-alih alarm darurat judi online berbunyi, justru yang terjadi terbongkarnya keterlibatan belasan pegawai Komdigi, dalam pelaksanaan judi online.
Komdigi yang sejatinya sebagai garda terdepan pemberantasan judi online, malah menjadi kaki tangan bandar judi online, untuk mengamankan situs judi online. Pengakuan salah seorang tersangka, tugasnya harus menghapus 5.000 situs judi online.
Baca juga:
Geger Inisial T! Bos Judi Online, Benny Rhamdani Dipanggil Polisi
Faktanya, yang bersangkutan justru mengamankan 1000 situs judi online. Setiap mengamankan 1 situs mendapat bayaran Rp. 8,6 juta.
Satgas Pemberantasan Judi online akhirnya dibentuk, dipimpin oleh Menkopolhukam, tapi sebagaimana pengalaman di Indonesia, ketika ada Satgas pemberantasan judi online, praktek judi malah semakin marak.
Misalnya, ketika ada Satgas anti narkoba dibentuk, peredaran narkoba semakin marak, ketika ada satgas mafia tanah, praktek mafia tanah semakin berani.
Penangkapan belasan pegawai Kekomdigi sebagai beking judi online, beredar bocoran dari hasil pemeriksaan yang saat ini sedang berjalan. Munculnya nama Budi Ari saat itu sebagai Menkoinfo, dikatakan mengetahui adanya praktek becking mengawal situs judi online.
