”Kami mendapatkan informasi maraknya kasus indikasi fraud ini diduga juga dilakukan oleh pihak yang mengorganisir. Hal ini ditengarai oleh dokumen pengajuan klaim yang hampir seragam dengan kasus klaim yang hampir serupa dan dilakukan di daerah tertentu,” ujar Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang OJK, Sumarjono kepada Indonesiawatch.id (19/01).

Baca juga: Wahai Direksi Asuransi Jiwa, Jangan Hanya Kejar Kuantitas Premi Saja

OJK menilai fenomena ini sebagai persoalan serius karena tidak hanya merugikan perusahaan asuransi, tetapi juga mengancam kepercayaan publik dan stabilitas industri asuransi jiwa secara keseluruhan.

“OJK memandang serius meningkatnya berbagai bentuk fraud dalam industri asuransi jiwa, baik yang dilakukan oleh oknum pegawai, agen, konsumen, maupun pihak eksternal,” kata Sumarjono.

Dalam beberapa tahun terakhir, OJK menemukan beragam modus kejahatan terkait klaim asuransi jiwa. Mulai dari penggelapan premi oleh agen, pemalsuan dokumen klaim dan kematian, hingga kasus ekstrem berupa pembunuhan berencana.

Menurut Sumarjono, tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip utmost good faith atau itikad baik yang menjadi fondasi utama industri asuransi. Meski belum terdapat statistik publik yang secara khusus memisahkan jumlah fraud klaim asuransi jiwa per tahun, OJK terus memantau tren fraud asuransi jiwa.

Sumarjono mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah faktor yang mendorong meningkatnya keberanian pelaku melakukan fraud klaim asuransi jiwa. Salah satunya adalah rendahnya literasi dan pemahaman hukum, baik di kalangan konsumen maupun agen.

“Banyak pengaduan menunjukkan ketidakpahaman terhadap ketentuan polis, prosedur klaim, serta hak dan kewajiban konsumen,” jelas OJK.

Selain itu, tekanan ekonomi juga menjadi motif yang kerap muncul dalam sejumlah kasus fraud asuransi yang ditangani sepanjang 2025.

Faktor lain yang turut berkontribusi adalah kelemahan tata kelola dan pengendalian internal di sebagian perusahaan asuransi, serta pemanfaatan teknologi yang belum diimbangi dengan sistem pengamanan yang memadai.

Tren penipuan digital yang terus meningkat menunjukkan bahwa pelaku fraud semakin memanfaatkan celah teknologi. “Sementara pengamanan internal di beberapa perusahaan belum mengantisipasi pola tersebut secara efektif,” ujarnya.

Merespons kondisi tersebut, OJK menegaskan telah memperkuat kerangka regulasi dan pengawasan. Salah satu langkah utama adalah penerbitan POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan.

Regulasi ini mewajibkan perusahaan asuransi jiwa memiliki strategi anti-fraud yang komprehensif, melakukan verifikasi klaim secara ketat, serta melaporkan indikasi fraud kepada OJK. POJK tersebut berfokus pada empat pilar utama.

Pertama, yakni pencegahan. Kedua, deteksi. Ketiga, investigasi, pelaporan, dan sanksi. Terakhir pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut. “untuk membangun kerangka pengendalian fraud yang komprehensif di seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK),” katanya.

Selain itu, pengaturan anti-fraud OJK juga diperkuat oleh sejumlah regulasi lain, antara lain UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, POJK Manajemen Risiko, dan POJK Tata Kelola Perusahaan Perasuransian.

OJK menegaskan, pihaknya memiliki kewenangan penyidikan atas tindak pidana di sektor perasuransian. Dalam praktiknya, OJK melakukan koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menangani kasus fraud yang mengandung unsur pidana.

“OJK juga berkontribusi sebagai saksi maupun ahli dalam proses hukum, termasuk menghadiri persidangan apabila diperlukan,” ujarnya.

OJK menghimbau agar masyarakat mewaspadai peningkatan risiko fraud berbasis teknologi. Seperti, pemalsuan identitas digital, penggunaan deepfake, dan penyalahgunaan data pribadi dengan bantuan kecerdasan buatan (AI).

Peringatan ini sejalan dengan temuan IASC dan Satgas PASTI, serta direspons OJK melalui penguatan regulasi manajemen risiko teknologi informasi dan penerapan verifikasi berlapis di industri asuransi. Termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022).

“Tantangan utama bukan pada ketiadaanaturan, tetapi pada konsistensi implementasi, integritas pelaku industri, serta penegakan hukum yang tegas agar menimbulkan efek jera,” pungkasnya.

[red]

The post OJK Soroti Maraknya Fraud Pencairan Klaim Asuransi Jiwa, Pelakunya Terorganisir appeared first on INDONESIAWATCH.

Kondisi ini disebut membuka ruang luas bagi praktik fraud hingga kejahatan terorganisasi yang melibatkan orang dalam perusahaan asuransi.

Pengamat dan praktisi asuransi Andreas Freddy Pieloor, menyebut kejahatan asuransi hampir mustahil terjadi tanpa keterlibatan internal. “Orang awam tidak paham seluk-beluk cara kejahatan asuransi dan celah hukum. Kalau ada kejahatan asuransi, hampir pasti ada orang dalam yang memuluskan,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id baru-baru ini.

Menurut Freddy, orientasi direksi yang mengejar target premi setinggi-tingginya menjadi akar persoalan. Perusahaan asuransi, kata dia, merekrut agen dalam jumlah besar tanpa seleksi ketat.

Bahkan ada agen yang hanya mendapatkan pelatihan singkat beberapa hari. Setelah itu diminta jualan produk asuransi. “Yang penting premi masuk. Dan mohon maaf meskipun dengan menipu atau menutupi informasi. Jadi yang penting masuk dulu preminya,” katanya.

Baca juga: Alat AI Buatan Anak Bangsa Ini, Bisa Cegah Boncosnya Asuransi Jiwa

Ia menilai kondisi tersebut membuat agen rentan dimanfaatkan sebagai kaki tangan mafia asuransi. “Kerjanya serampangan. Yang penting ada muatan, seperti sopir angkot,” ujarnya.

Freddy juga mengungkap adanya pola kejahatan terorganisasi yang melibatkan pendana, pengatur lapangan, hingga oknum di lembaga pendukung klaim. Targetnya beragam, mulai dari orang sakit parah, lansia yang hidup sebatang kara, hingga korban yang tidak memahami bahwa dirinya diasuransikan. “Pemainnya itu-itu saja, bahkan berpindah-pindah ke perusahaan asuransi besar berbentuk joint venture,” katanya.

Ia menyoroti model cabang non-organik yang banyak diterapkan perusahaan asuransi joint venture. Cabang jenis ini, menurutnya, hanya berorientasi pada penjualan karena berbasis komisi, bukan pengelolaan risiko dan klaim. “Mereka tidak peduli kualitas nasabah. Yang penting jualan,” ujarnya.

Dari sisi wilayah, Freddy menyebut kasus fraud asuransi jiwa banyak terjadi di sejumlah daerah Sumatera seperti Sumatera Utara, Aceh, Nias, Lampung, hingga Palembang. Faktor keberanian, karakter keras, serta lemahnya penegakan hukum disebut turut memengaruhi.

Sementara itu, kepercayaan publik terhadap industri asuransi juga dinilai terus tergerus akibat berbagai kasus gagal bayar dan lemahnya perlindungan konsumen. “Beli polis itu mudah, tapi saat klaim justru dipersulit. Seharusnya asuransi itu susah masuk, tapi gampang keluar. Kayak mau ngajuin kredit di bank,” tegasnya.

Freddy mengingatkan bahwa pilihan direksi asuransi sesungguhnya hanya dua yaitu mengejar kuantitas atau membangun kualitas. “Kalau mau industri ini mulia dan berumur panjang, yang dikejar harusnya premi jangka panjang dengan kualitas nasabah dan agen yang baik,” katanya.

The post Wahai Direksi Asuransi Jiwa, Jangan Hanya Kejar Kuantitas Premi Saja appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Semakin lengkap prestasi penegak hukum di bidang penegakan ke[tidak]adilan bagi rakyat. Timbul di benak publik soal klaim Indonesia negara hukum: apakah masih ada hukum di negeri ini?

Fakta yang dialami publik, kebenaran terus menerus mengalami kekalahan telak di ruang pengadilan. Secara kasat mata, praktik makelar kasus sebagai perpanjangan tangan aparat hukum dan kongkalikong antara penjahat, aparat hukum dan oknum pejabat negara lainnya, terjadi di depan mata publik.

Kasus teranyar adalah hakim putusan nomor: 754/Pdt-G/2023/PN JKT PST dan hakim putusan banding nomor: 1231/PDT/2024/PT DKI yang didasarkan oleh dokumen yang diduga dipalsukan dan dugaan keterangan palsu dari direktur dan jajaran komisaris PT Bank UOB Indonesia.

Kasus ini juga melibatkan oknum pejabat BPN Kabupaten Tangerang, sehingga mengakibatkan kerugian nasabah karena harus kehilangan dokumen SHGB No 81 senilai RP 87,71 milyar, akibat keputusan hukum abal-abal.

Sengketa hukum yang sesungguhnya sederhana. Berawal dari tawaran Wakil Direktur PT Bank UOB Indonesia kepada seorang nasabah, untuk memperoleh kredit dari PT Bank UOB Indonesia. Guna kepentingan perolehan kredit di UOB Indonesia, nasabah diminta untuk menyerahkan jaminan sebagai hak pertanggungan, berupa dokumen SHGB No 81 senilai Rp 87,71 milyar.

Setelah nasabah memenuhi kewajibannya,  bantuan kredit yang dijanjikan pihak UOB Indonesia kepada nasabah malah tidak pernah terealisasi. Sementara aset nasabah berupa SHGB No 81 senilai Rp. 87.71 milyar, raib digelapkan oleh oknum direktur dan direksi PT Bank UOB Indonesia.

Ternyata mafia perbankan telah hadir di belantika kejahatan yang melibatkan Bank Asing dan bersekongkol dengan oknum penegak hukum serta oknum pejabat BPN Kabupaten Tangerang. Kejahatan mafia perbankan akan menjadi preseden buruk bagi iklim ekonomi Indonesia, ketika instrumen negara di bawah OJK, tidak melakukan penangkalan atas kejahatan perbankan tersebut.

Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis

The post Ada Dugaan Penggelapan Aset, Menyeret Oknum Bank UOB & BPN appeared first on INDONESIAWATCH.

Padahal sektor perhotelan dan restoran salah satu industri yang menggunakan tenaga kerja banyak untuk operasionalnya. Karena pemasukan seret, banyak hotel akhirnya menghentikan penggunaan jasa pekerja harian (daily worker).

“Itu sangat, sangat sedikit sekarang yang kita panggil,” kata Hariyadi Budi Santoso Sukamdani, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) kepada Indonesiawatch, (22/08).

Pada kesempatan wawancara khusus dengan Indonesiawatch, Hariyadi juga memprediksi bahwa belanja pemerintah di sektor perhotelan dan restoran di semester 2, juga tidak akan memuaskan. “Dan akan berlanjut di tahun depan,” ujarnya.

Untuk mendapat informasi yang lebih lengkap, wawancara dengan Hariyadi, berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana dampak efisiensi anggaran pemerintah di tahun ini terhadap sektor perhotelan dan restoran?
Kita di semester 1, drop sekali. Boleh dibilang sangat minim karena pemerintah sedikit sekali melakukan pembelajaan. Goverment spending sedikit sekali, tidak signifikan. Itu di semester 1. Secara nasional sebelum efisiensi, pangsa pasar dari pemerintah itu kira-kiranya 40% per tahun. Jadi kalau kita bagi dua per semester jadinya 20% di semester 1 dan 20% semester 2. Di semester 1 itu sama sekali kecil belanjanya. Di semester 2 ini agak mendingan. Kemungkinan lebih besar dari semester 1, spendingnya dari anggaran pemerintah. Tapi tetap saja tidak lebih dari 10%nya.

Kok jadi 10%, bukannya tadi setiap semester itu 20% pangsa pasar dari pemerintah?
Gini, Pemerintah kan bilang, anggaran perjalanan dinas, akomodasi, segala macam, mau dipotong 50%. Sementara, pangsa pasar 40% tadi di kondisi normal. Dengan adanya efisiensi hingga 50%, jadinya pangsa pasar dari pemerintah turun jadi 20%. Nah, harusnya itu akan dibelanjakan kurang lebihnya 10% di semester 1 dan 10% di semester 2. Karena sudah dipotong nih anggaran pemerintah untuk itu 50%.

Jadi semester 2 ini juga, pangsa pasar pemerintah yang 10% tadi, setelah efisiensi, bakal tidak tercapai juga?
Semester 2 itu kemungkinan besar itu juga tidak akan lebih dari 10%. Artinya pemotongan itu kalau kita rasakan itu lebih dari 50%, anggaran pemerinta sebenarnya sepanjang tahun ini. Karena balik lagi, kalau normal spending pemerintah 40% dari pangsa pasar kita. Sri Mulyani [Menteri Keuangan] bilang, pokoknya ini dipotong 50% anggaran pemerintah untuk pos akomodasi, rapat dinas, dll. Jadinya pangsa pasar kita tinggal 20% dari pemerintah. Kalau dibagi dua per semester, harusnya 10% dan 10%.

Anda mengatakan pangsa pasar dari pemerintah semester 1 sangat kecil?
Nah, selama semester 1, even 10%nya itu, kecil sekalilah. Sangat-sangat minim. Boleh kita anggap, nggak ada [pemasukan dari pengeluaran anggaran pemerintah]. Kalaupun ada, mungkin cuma 0,5% lah dari yang harusnya 10% pasca efisiensi. Kira-kira gitu. Jadi boleh dibilang semester 1 itu sudah hilang 9,5%.

Kan bisa saja yang 9,5% sisanya itu dibelanjakan di semester 2?
Nah harusnya begitu, sisanya itu, kan harusnya di semester 2 kalau memang dipotong 0,5% semester 1, harusnya dibelanjain di semester 2 nya. Berarti 10% ditambah 9,5%, sisa dari semester 1. Harusnya belanjanya sekitar 19,5% di semester 2. Masalahnya, itu tidak akan terjadi, menurut saya, kalau melihat trennya. Bahkan, even itu 10%, yang berdasarkan kalkulasi pangsa pasar tadi setelah efisiensi, yang harusnya secara hitung-hitungan dibelanjakan di semester 2, itu nggak sampai. Jadi kalau ditanya, dampaknya itu gimana di sektor perhotelan dan restoran, yah memang sangat-sangat berpengaruh sekali.

Berarti kondisi ini juga berpengaruh di daerah-daerah?
Hotel-hotel di daerah itu, khususnya di luar Jakarta, yah meskipun di luar jakarta juga kena. Nah kalau di luar Jakarta itu, seperti di Kalimantan, di luar Balikpapan dan Banjarmasin yah. Memang kalau Banjarmasin sama Balikpapan, memang agak bagusan. Karena memang kalau di Banjarmasin, didukung sama pertambangan, kalau di Balikpapan, kebetulan ada IKN, dan lainnya. Mereka masih agak lumayan. Kalau diluar itu semua, yah susah. Kayak di Palangkaraya itu turun 70% tamunya dari pemerintah. Sulawesi Selatan juga kira-kira secara provinsi juga, itu turun 70an%. Makassar sendiri mungkin itu sekitar 50% pangsa pasar dari anggaran pemeirntah turun. Jadi signifikan. Jadi begitu drop, yah pengaruhnya besar.

Kondisi saat ini sangat siginifikan mempengaruhi pendapatan. Sudah terasa efek lanjutanmya, seperti efisiensi, lay off, dan lainnya?
Sudah, sudah. Kalau di perhotelan dan restoran itu, karyawannya kan memang banyak daily worker, pekerja harian. Kalau ramai dipanggil, kalau nggak ramai, nggak dipanggil. Itu sangat, sangat sedikit sekarang yang kita panggil. Hanya memang beberapa restoran tertentu masih oke. Tapi kalau yang biasa-biasa saja, yang tamunya bukan favorit gitu, atau hotelnya itu bukan hotel favorit gitu, itu terasa sekali penurunannya. Untuk penggunaan tenaga kerja hariannya berkurangnya banyak.

PHRI beberapa kali menyuarakan agar pajak penggunaan minuman beralkohol bisa turun, sebagai alternatif peningkatan pendapatan. Bagaimana dorongan itu sampai sekarang? Sudah diakomodir pemerintah?
Nggak bakal. Hahahaha. Nggak bakal diakomodir. Boro-boro pajak minuman, wong PBB saja dinaikkin 1000% itu di Cirebon. Kalau cukai susah. Boro-boro alkohol, rokok aja lihat itu. Kayak begitu. Itu memang dengan cukai yang tinggi itu, akibatnya ilegalnya banyak, minuman beralkohol dan roko. Pengaruhnya ke sana. Jadi memang seperti itu situasinya.

Apa persoalan lain yang menghambat geliat industri ini sekarang?
Keberpihakan negara pada pariwisata, termasuk di perhotelan dan restoran, itu nggak ada. Kita dihajar dengan pajak hiburan, royalti musik, dihajar dengan sertifikasi layak fungsi. Segala macam. Air tanah juga. Semuanya! Jadi memang keberpihakannya nggak ada. Labuhan Bajo tiba-tiba, Bupatinya ngeluarin peraturan garis sempadan pantainya dimundurin. Akhirnya kena pinalti semua. Padahal sudah puluhan tahun ada di situ. Jadi memang kita itu cuma tier 3, dianggap nggak penting.

Sudah koordinasi dengan Menteri Pariwisata?
Menteri pariwisata nggak bisa disalahin, menurut saya. Karena dia hanya asesoris. Kewenangannya terbatas, anggarannya terbatas. Akar masalahnya di sana. Tanpa ada komitmen dari presiden, karena negara ini semua tergantung presiden. Jadi memang situasinya secara overall, dari ketatanegaraannya, pariwisata itu lemah, nggak dianggap sebagai hal yang penting. Lalu otomatis, kebijakan-kebijakan yang ada juga menjadi tidak bersahabat bagi pariwisata.

Bagaimana strategi PHRI dan pengusaha di sektor perhotelan dan pariwisata untuk menyikapi tantangan efisiensi anggaran ke depan. Karena bisa jadi tahun depan akan efisiensi lagi, dan bahkan lebih parah?
Memang tahun depan berlanjut, sudah disampaikan Sri Mulyani. Pokoknya penghematan sampai 2026. Sekarang antisipasinya kita harus bisa mencari pangsa pasar yang lain. Tentunya tidak mudah mengganti 40% itu. Nggak gampang! Caranya, misalnya mendorong kunjungan wisata mancanegara. Gimana kita melakukan promosi, semaksimal kita mampu, untuk mendatangkan mereka. Lalu juga, market-market yang terkait dengan kegiatan masyarakat, apa itu komunitas, apakah itu terkait dengan kegiatan-kegiatan perguruan tinggi, dan lainnya. Pokoknya terkait dengan kegiatan masyarakat, itu kita dorong juga.

[red]

The post Wawancara Ketua PHRI: Efek Efisiensi APBN, Jasa Pekerja Harian Hotel & Restoran Banyak Diputus appeared first on INDONESIAWATCH.

Tak tanggung-tanggung, Kementerian Perdagangan RI mentarget nilai ekspor ke Peru setelah IP CEPA ini sebesar USD 5 miliar atau sekitar Rp81,5 triliun. Nilai tersebut lebih 10 kali lipat dari pencapaian saat ini.

Adapun pada 2024, nilai perdagangan Indonesia-Peru mencapai USD 480,7 juta. Dari total perdagangan tersebut, Indonesia mencatatkan surplus senilai USD 181 juta.

“Memang angka-angka yang sangat-sangat ambisius. Enggak apa-apa kita taruh di situ, misalnya 5-10 tahun [terealisasi USD 5 miliar],” kata Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono di Kantor Kementerian Perdagangan, (12/08).

Data Kemendag juga mencatat, nilai perdagangan Indonesia Peru pada Januari-Juni 2025 mencapai USD 264,8 juta. Angka ini naik 34,3 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar USD 197,1 juta.

Sepanjang 2024, Indonesia masih ketergantungan impor dari Peru untuk beberapa komoditas, seperti impor batubara dan briket/bahan bakar padat sejenis senilai USD 15,6 juta. Indonesia juga mengimpor pupuk mineral atau kimia, fosfat senilai UAD 14,1 juta dari Peru.

Indonesia juga masih ketergantungan impor komoditas biji kakao Peru dengan nilai USD 87,6 juta pada 2024. Lalu, Indonesia juga mengimpor anggur, segar atau kering senilai USD 11,5 juta dan seng yang tidak ditempa senilai USD 5 juta.

Sementara itu selama 2024, produk unggulan ekspor Indonesia ke Peru seperti mobil dan kendaraan bermotor lainnya senilai USD 120,8 juta, alas kaki/sol senilai USD 21,8 juta, dan minyak sawit serta turunannya senilai USD 21,4 juta.

Setelah ada IP CEPA, Indonesia akan menggenjot ekspor produk utama nasional ke Peru, seperti mobil penumpang dan kendaraan bermotor lainnya [HS Code: 8703], alas kaki dari bahan tekstil [HS Code: 6404], serta alas kaki dari bahan karet atau plastik [HS Code: 6402] dan [HS Code: 6403].

Lalu ada minyak kelapa sawit dan fraksinya [HS Code: 1511], kertas dan karton tidak dilapisi [HS Code: 4802], Margarin [HS Code: 1517], Cengkeh [HS Code: 0907], Mesin cetak [HS Code: 8443], dan Lemarin pendingin [HS Code: 8414].

[red]

The post Lewat CEPA, Indonesia Ambisius Kejar Ekspor Rp81,5 Triliun ke Peru appeared first on INDONESIAWATCH.

Robot itu dipamerkan oleh kepolisian. Robot tersebut merupakan hasil kerja sama dengan perusahaan dalam negeri, PT EZRA ROBOTICS Teknologi.

Menurut R. Dhannisaka, Direktur PT EZRA ROBOTICS Teknologi, harga satu unit robot anjing polisi ini mencapai angka fantastis, senilai Rp3 miliar. “Robot ini dirancang khusus untuk misi pengamanan, patroli, dan deteksi dini dalam situasi berisiko tinggi,” ungkap Dhannisaka saat ditemui di lokasi acara.

Namun, harga tersebut menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ayi, seorang pengguna E- Commerce , yang menilai pembelian robot seharga miliaran rupiah sebagai bentuk pemborosan.

“Ini ironis, ketika Presiden sedang getol memangkas anggaran kementerian dan lembaga demi efisiensi negara, justru ada pembelian robot seharga Rp3 miliar per unit,” ujar Ayi.

Ia juga membandingkan harga robot tersebut dengan produk serupa yang beredar di marketplace internasional.

“Robot dengan bentuk dan kemampuan dasar yang mirip banyak dijual di kisaran Rp300 juta hingga Rp400 juta. Jadi publik wajar bertanya, mengapa polisi membeli dengan harga 10 kali lipat lebih mahal?” tambahnya.

Sampai saat ini, pihak kepolisian belum memberikan pernyataan resmi mengenai rincian spesifikasi atau alasan pengadaan dengan harga sebesar itu. Ayi meminta agar aparat penegak hukum lebih transparan soal alokasi anggaran teknologi, mengingat dana tersebut bersumber dari pajak rakyat.

Kontroversi ini menambah daftar panjang kritik terhadap pengadaan teknologi berbiaya tinggi di sektor pemerintahan. Masyarakat berharap agar transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi prinsip utama dalam setiap belanja negara, termasuk dalam bidang keamanan.

[red]

The post Harga Robot Anjing Polisi Rp3 Miliar, di E Commerce Cuma Rp246 juta appeared first on INDONESIAWATCH.

PT ABA terbebani oleh klaim yang belum terselesaikan (outstanding claim) yang diduga mencapai lebih dari Rp27 triliun. Menurut Jaka dengan kondisi demikian, penerbitan izin produk baru tidak hanya bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam industri perasuransian, tetapi juga melanggar aturan.

Yaitu, ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, serta POJK No. 20 Tahun 2023 yang mensyaratkan kondisi keuangan yang sehat sebagai dasar pemberian izin produk.

Menurut Jaka, pemberian izin ini patut diduga melibatkan permufakatan jahat antara pejabat OJK dan manajemen PT Askrida, yang dapat berdampak serius terhadap keuangan negara dan merugikan masyarakat luas.

Jaka mengatakan bahwa permasalahan ini mencerminkan adanya pola penyalahgunaan wewenang serupa dalam kasus yang menjerat mantan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI, Isa Rachmatarwata.

Dia sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung RI pada 7 Februari 2025 atas pemberian izin produk Jiwasraya Saving Plan, yang merugikan negara sebesar Rp 16,8 triliun. Dalam konteks yurisprudensi, kasus Askrida menunjukkan kesamaan modus dan potensi kerugian.

Jaka mendesak Kejaksaan Agung RI untuk segera membuka penyelidikan menyeluruh atas dugaan permufakatan jahat dan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin produk asuransi ini.

“Tidak hanya pejabat OJK yang perlu diperiksa, namun juga jajaran Direksi PT Asuransi Bangun Askrida yang telah mengajukan permohonan izin dalam kondisi keuangan yang tidak layak,” ujarnya.

IIW meyakini bahwa pemberian izin kepada PT ABA, telah melawan hukum dan bermasalah secara aturan. Kondisi ini bukan hanya membahayakan industri asuransi nasional, tetapi juga membuka peluang terjadinya kerugian sistemik yang dapat ditanggung oleh negara dan masyarakat luas.

Oleh karena itu, IIW mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk media dan masyarakat sipil, untuk mengawasi secara ketat dan mendorong penegakan hukum yang adil dan transparan. “Jangan terjadi lagi, seperti kasus-kasus perusahaan asuransi sebelumnya,” ujarnya.

Sejauh ini Redaksi Indonesiawatch.id masih berupaya untuk mengkonfirmasi ini ke pihak OJK.

[red]

The post OJK Diduga Kasih Izin Produk ke Perusahaan Asuransi yang Insolvent appeared first on INDONESIAWATCH.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman. Menurutnya, Chalid begitu mendorong Lazarus agar bisa mengurus tentang SCM.

“Lazimnya penugasan penting mengevaluasi bagian dari organisasi korporasi dilakukan oleh konsultan independen, bukan oleh seorang yang diduga malah bermasalah,” ungkap Yusri Usman, (30/6) di Medan.

Hal itu, lanjut Yusri, tentu memancing banyak orang curiga ada dugaan pemufakatan jahat dalam pengusaan proyek ratusan triliun di group PHE. “Informasi yang kami peroleh dari sumber yang sangat kredibel, Dirut PHE telah mengirim dua kali surat ke Dirut Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri agar Fransjono Lazarus mengisi jabatan VP SCM PT Pertamina Hulu Energi,” ungkap Yusri.

Kenapa Harus Fransjono Lazarus?
Menurut Yusri, VP SCM PT PHE saat ini, Bongbongan Tampubolon. Bongbongan, kata Yusri, menolak ajakan mister Nz untuk melakukan praktek pelanggaran GCG terhadap proses tender-tender di PHE maupun di puluhan anak dan cucu usahanya.

“Mister Nz ini seteru lama Mister James dalam penempatan jabatan dan penguasaan proyek-proyek di Pertamina. Bahkan Chalid Said Salim sempat diusir dalam RDP DPR Komisi VII (sekarang Komisi XII) pada 10 April 2023, saat itu dia masih menjabat Dirut PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) untuk promosi jadi Dirut PT Pertamina Hulu Rokan (PHR),” beber Yusri.

Menurut Yusri, posisi VP SCM PHE ini sangat vital dan strategis dalam pengelolaan dan penggendalian anggaran pengadaan. PT Pertamina (Persero) dan Kementerian BUMN telah menyetujui belanja modal atau Capital Expenditure (Capex) PT PHE dalam RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan ) 2025 hingga 2029 sebesar USD 67,4 miliar atau setara Rp 1.112 triliun.

“Untuk meningkatkan produksi (lifting) minyak dan gas nasional, total anggaran tersebut dikelola di 5 regional Pertamina Hulu Energi. Kegiatannya meliputi, survei seismik, persiapan lahan, pengadaan rig dan unit penunjang proses pemboran, pemasangan instalasi produksi di darat dan laut dan biaya pemulihan lingkungan atau ASR serta EOR (Enhanced Oil Recovery),” jelas Yusri.

Lima Regional PT PHE
Yusri mengatakan untuk regional 1 Sumatera dikelola di bawah PT Pertamina Hulu Rokan dan Regional 2 di Jawa, di bawah PT Pertamina Explorasi dan Produksi (PEP). Sedangkan Regional 3, dikelola oleh PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) membawahi PT PHM dan PT PKT. Regional 4 untuk Indonesia bagian Timur dikelola oleh PT Pertamina EP Cepu (PEPC).

“Regional 5 mengurus blok PI Pertamina di 13 negara di bawah PT Pertamina EP International, mantan Dirutnya Jaffee Arizona Suardin (Buyung Jafee) sejak 13 Juni 2025 telah menempati pos baru sebagai Direktur Infrastruktur dan Logistik PT Pertamina (Persero) Holding,” ungkap Yusri.

Dikatakan Yusri, selain mengelola anak usaha dengan skema cost recovery dan gross split, mereka mengelola cucu usaha seperti PT Elnusa Tbk dan PT Pertamina Driling Service Indonesia (PDSI).

“Buyung Jaffee dan Franjono Lazarus dengan mister Nz adalah kawan lama di Blok Rokan sejak awal tahun 2022 hingga 2023 yang menjadi buah bibir vendor-vendor soal penguasaan proyek proyeknya,” ungkap Yusri.

Bos Pertamina Disarankan Evaluasi Usulan Dirut PHE
Diungkapkan Yusri, bagi Simon sebagai Dirut Pertamina sangat mudah mengevaluasi usulan Dirut PHE tersebut.

“Selain dari APH di Riau dan jejak digital yang berserak, minta Komite Audit Pertamina Pusat paparkan apa yang telah terjadi di PT PHR periode 2022 hingga 2023 agar tidak ada dusta diantara kita,” ungkap Yusri.

Selain itu, lanjut Yusri, harus diingat juga, aktifitas PT PHE yang mengelola minyak mentah bagian negara dan bagian Pertamina dari hasil produksinya yang tidak dipasok ke kilang Pertamina yang berlandasan PTK SKK Migas nomor 065/2017, diduga bermasalah dan rawan disalah gunakan telah merugikan negara puluhan triliun masih dalam radar penyidikan Kejaksaan Agung.

“Kemudian yang paling penting lagi, tugas Simon adalah melindungi semangat pemberantasan korupsi Presiden Prabowo Subianto, jangan sampai kasus Wisma Atlit terulang yang telah merusak citra Pak SBY dan partainya,” pungkas Yusri.

[red]

The post Dirut PHE Usulkan Fransjono Lazarus Jadi VP ke Bos Pertamina? appeared first on INDONESIAWATCH.

Chalid menunjuk Fransjono Lazarus sebagai Project Expert melalui surat Nomor Prin-012/PHE00000/2025-S8 tanggal 17 Maret 2025. Padahal, menurut catatan Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Fransjono pernah diperiksa di Komite Audit PT Pertamina (Persero) pada tahun 2023.

Saat itu, Fransjono menjabat sebagai Executive Vice President (EVP) Business Support PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sejak awal tahun 2022 hingga 31 Januari 2023. Dia didemosi karena diduga bermasalah pada proses lelang di PHR.

“Sementara, merujuk rekam jejak Fransjono Lazarus sewaktu menjabat sebagai Executive Vice President (EVP) Business Support PT Pertamina Hulu Rokan sejak awal tahun 2022 hingga 31 Januari 2023, banyak terjadi dugaan atur-mengatur tender atau lelang pengadaan yang berpotensi merugikan Pertamina,” ungkap Hengki Seprihadi, Sekretaris CERI, (21/06).

Menurut Hengki, penugasan Fransjono Lazarus sebagai Project Expert yang dilakukan Dirut PHE, diduga merupakan upaya mengeliminir kewenangan Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PT PHE.

“Dimana Direktur SDM dan Penunjang Bisnis yang membawahi Vice President (VP) Supply Chain Management (SCM) dan Asset Management PT PHE dan puluhan anak-anak usahanya,” katanya.

Berdasarkan Surat Perintah Dirut PHE yang diperoleh redaksi Indonesiawatch.id, ada tujuh tugas Fransjono sebagai Project Expert. Tiga di antaranya sangat krusial dan berbahaya, yaitu melakukan evaluasi atas organisasi SCM Sub Holding Upstream (SHU). Termasuk seluruh Regional SHU dan memberikan rekomendasi kepada Dirut PT PHE.

Tugas lainnya, adalah mengevaluasi rencana implementasi organisasi manajemen strategi Supply Chain dengan sistem sentralisasi procurement dan melakukan evaluasi organisasi project di SHU, serta memberikan rekomendasi kepada Dirut PT PHE.

Artinya Fransjono memiliki peran strategis sebagai pengawas kegiatan SCM SHU. Pengawasan mencakup kepemimpinan dalam penyusunan strategi manajemen rantai pasok, termasuk pengadaan, analisis nilai, kontraktor, pemasok, inventaris dan manajemen persediaan, serta berperan dalam memastikan ketersediaan pasokan yang efisien dan efektif untuk mendukung operasional hulu migas PHE.

“VP SCM juga berfungsi memberikan persetujuan untuk setiap lelang yang bernilai di atas Rp 500 miliar yang dilakukan oleh anak-anak usahanya, seperti tender yang dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), PT Pertamina EP (PEP) dan lainnya,” kata Hengki.

Lebih lanjut Hengki mengutarakan, menurut Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT PHE Tahun 2025 hingga 2029, belanja modal atau capital expenditure (Capex) yang akan dikelola oleh VP SCM PT PHE dan anak usahanya mencapai sebesar USD 67,4 miliar atau setara sekitar Rp 1.112 Triliun.

Hengki menilai penugasan Dirut PHE itu sangat kontroversi, karena menunjuk orang yang pernah bermasalah. Menurutnya, telah terjadi keresahan di internal PT PHE dan anak-anak usaha disebabkan ada upaya menguasai proses pengadaan senilai Rp1.112 Triliun.

“Konon kabarnya, penempatan ini diduga ada peran Mister NZ dan kawan-kawan yang katanya melibatkan oknum penegak hukum untuk mengamankan proses hukum yang saat ini sedang diusut oleh Kejaksaan Agung,” beber Hengki.

Menurut Hengki, CERI telah melayangkan konfirmasi resmi kepada Direktur Utama PT PHE Chalid Said Salim sejak hari Kamis (19/6/2025) yang lalu. Namun, hingga Rilis Media CERI ini disiarkan, Chalid Said Salim bungkam dan tidak memberikan keterangan apa pun.

“Pertanyannya, apakah pimpinan di PT Pertamina (Persero) Holding dan Kementerian BUMN serta BPI Danantara mengetahui dan menyetujui kebijakan Dirut PT PHE yang kontroversial dan meresahkan ini?” Hengki mempertanyakan.

[red]

The post Dirut PHE Tunjuk Fransjono Lazarus Sebagai Project Expert, Pernah Diperiksa Komite Audit Pertamina appeared first on INDONESIAWATCH.

Untuk diketahui, Danantara telah mengumumkan susunan manajemennya. Nama-nama beken turut meramaikan kepengurusan Danantara. Sebut saja Ray Dalio, begawan investasi dari Bridgewater Associate, Jeffrey Sachs pengamat ekonomi dan geopolitik dari Columbia University, hingga mantan Perdana Menteri (PM) Thailand Thaksin Shinawatra.

“Langkah pembentukan Danantara ini jika diimbangi dengan tata kelola yang transparan dan independen, dapat membantu meredam tekanan pasar jangka pendek dan mengarahkan modal ke proyek-proyek global yang menjanjikan,” ujar CEO dari Center for Market Education, Carmelo Ferlito dalam keterangan resminya.

Dengan dukungan investasi awal sebesar US$20 miliar yang dialokasikan melalui pemotongan anggaran, Danantara digadang-gadang menjadi mesin dividen yang dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional berkelanjutan.

Menurut Carmelo, pengalaman negara tetangga, terutama skandal 1MDB di Malaysia dan keberhasilan pengelolaan Temasek oleh Singapura menjadi pelajaran penting bagi Indonesia dalam mengelola Danantara. Teori principal-agent menyoroti betapa lemahnya pengawasan dan intervensi politik dapat mengakibatkan penyelewengan dana dalam skala besar.

Menurut Chief Economist CME, Alvin Desfiandi, untuk menghindari nasib serupa 1MDB, Danantara harus menerapkan kerangka tata kelola (governance) yang kokoh, pengambilan keputusan yang transparan, dan standar akuntabilitas yang ketat.

“Peran dewan pengawas dan manajerial yang jelas, audit independen secara rutin, serta budaya organisasi yang mendorong profesionalisme menjadi kunci agar Danantara dapat beroperasi secara efektif tanpa tercemar kepentingan politik,” kata Alvin Desfiandi.

Alvin menyebut keberadaan Danantara bak dua sisi mata uang. Danantara dapat menjadi “madu” bahkan dapat pula menjadi “racun” bagi perekonomian nasional. Hal itu dikaitkan dengan gejolak pasar modal Indonesia. Danantara, lanjut Alvin, harus dilihat dalam konteks kondisi ekonomi saat ini.

“Danantara hadir di tengah gejolak pasar modal yang melanda Indonesia. Berita terbaru menunjukkan bahwa penurunan IHSG yang cukup signifikan medio Maret 2025 telah mengakibatkan tekanan kuat terhadap rupiah, yang semakin tertekan oleh dolar AS,” Alvin memaparkan.

Kondisi itu pula yang memaksa Bank Indonesia (BI) mengambil langkah ekspansif. Salah satunya dengan menargetkan pembelian Surat Berharga Nasional (SBN) di pasar sekunder yang nilainya mencapai ratusan triliunan rupiah.

Menurut akademisi Universitas Prasetiya Mulya itu, selain tekanan moneter yang mempersempit ruang gerak suku bunga, penurunan tingkat kepercayaan konsumen (consumer confidence) berdampak pada melemahnya konsumsi rumah tangga yang menyumbang 54% terhadap PDB nasional.

“Kita semua tahu bahwa Lebaran, momen tradisional yang biasanya meningkatkan daya beli dan konsumsi. Dalam situasi ini, wajar bila desakan muncul kepada pemerintah bersama BI agar mengambil langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan makroprudensial,” ucapnya.

Ia berharap pemerintah berhati-hati agar mekanisme pasar dapat berfungsi secara alami dalam menyeimbangkan penawaran dan permintaan modal, sekaligus mencegah distorsi alokasi sumber daya. “BI sebaiknya membiarkan mekanisme pasar bekerja. Solusi jangka panjang mau tidak mau harus lebih mengutamakan pembenahan struktural dan kebijakan yang mendorong efisiensi pasar,” kata Alvin.

Dalam konteks itu, Danantara krusial sebagai salah satu solusi struktural jangka panjang. “Dengan mengoptimalkan pengelolaan aset negara dan mengarahkan modal ke proyek-proyek produktif, Danantara berpotensi dapat mengurangi ketergantungan pada intervensi moneter yang sifatnya reaktif dan mendukung stabilitas ekonomi secara fundamental,” pungkas Alvin.

[red]

The post CME: Keberadaan Danantara Bak Madu dan Racun Bagi Ekonomi Nasional appeared first on INDONESIAWATCH.