Jakarta, Indonesiawatch.id – Kejaksaan Agung sejak akhir Oktober hingga Desember 2024 telah melakukan penggeledahan kantor PT Pertamina (persero) hingga beberapa rumah direksi Pertamina holding dan subholdingnya.
Kondisi ini terjadi di tengah kepemimpinan Direktur Utama Pertamina yang baru, Simon Aloysius Mantiri. Informasi yang diperoleh Indonesiawatch.id, saat ini Kejagung sedang menyelidiki dugaan persoalan hukum impor minyak yang terjadi di tubuh kuda laut tersebut sejak tahun 2018 hingga 2023.
Baca juga:
Kejagung Geledah Rumah Beberapa Direksi Pertamina, Eks Tim Reformasi Mafia Migas: Rawan Pemburu Rente Impor BBM
Tersiar kabar ada potensi kemahalan mencapai sekitar USD 1 miliar atau sekitar Rp 16 triliun per tahunnya yang bisa dianggap sebagai kerugian. Infonya, BPK lagi menghitungnya atas permintaan Kejagung.
Patut diduga penyelidikan yang sedang dilakukan Kejagung ini, untuk menelisik dugaan mark up pengadaan BBM dan minyak mentah. Dengan tujuan, agar ke depan proses bisnisnya lebih transparan dan akuntabel serta untuk memperoleh efisiensi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berkali-kali memberikan sinyal kuat terkait masalah impor minyak mentah dan BBM di berbagai kesempatan. Dia mengungkapkan saat ini Indonesia mengimpor minyak sekitar 1 juta barel per hari, terdiri dari BBM dan minyak mentah.
Besarnya perputaran uang dalam praktik impor telah memberikan “defisit current account” yang menekan neraca keuangan negara. Besarnya angka impor minyak tersebut rawan menimbulkan penyelewengan, jika tidak dilakukan oleh pejabat yang memiliki integritas tinggi.
Sudah satu bulan lebih, Simon menggantikan Dirut Pertamina sebelumnya, Nicke Widyawati. Sejauh ini belum ada gebrakan berarti.
Ketika terpilih, Simon sempat menyampaikan bahwa dirinya berkomitmen untuk membawa Pertamina menjadi lebih baik. “Dengan semangat kolaborasi dan dedikasi tinggi dari seluruh anggota keluarga besar Pertamina,” ujarnya Simon, seperti dikutip dari akun Instagram Pertamina, (5/11).
Hanya saja untuk mewujudkan itu, Simon membutuhkan bukan saja orang-orang yang profesional dan berintegritas, tetapi juga loyal. Hingga saat ini, berdasarkan pantauan Indonesiawatch.id, belum ada tanda-tanda adanya pergantian direksi di holding dan subholding Pertamina.
Sebelumnya diduga telah terjadi penggeledahan sederet rumah-rumah direksi Pertamina Holding dan direksi Subholding Pertamina. Proses tersebut berlangsung pada Selasa (10/12) subuh-subuh.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada sekitar tujuh orang direksi Pertamina holding dan Subholding yang rumahnya digeledah penyidik Kejagung. Kabarnya pada saat penggeledahan ditemukan bukti-bukti yang terkait, termasuk semua telepon seluler (ponsel) para pejabat yang rumahnya digeledah Kejagung.
Ponsel tersebut disita lalu data-datanya dikloning guna penyelidikan lebih lanjut. Informasi yang beredar di kalangan internal Pertamina, muncul nama nama inisial AN, EW, RS, MK, SD, EC dan YF.
Ketika Indonesiawatch.id mengkonfirmasi informasi-informasi tersebut kepada Corpotare Secretary Pertamina Holding dan PT PPN serta PT KPI, mereka tidak menjawab tegas alias hanya memberikan respon “belum terinfo”.
[red]
