Jakarta, Indonesiawatch.id – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, ingatkan pemerintah hati-hati dalam menghapus utang 67 ribu UMKM sejumlah Rp14 triliun di bank-bank BUMN.
Saleh Daulay dalam keterangan dikutip pada Minggu, (5/1), mengingatkan pemerintah soal rencana tersebut karena jumlah pinjamannya sangat besar dan kondisi ekonomi lintas negara yang kurang menentu.
Baca juga:
Prabowo Hapus Utang Macet UMKM, INDEF Berikan Catatan Ini..
“Katanya ada 67 ribu UMKM yang sudah didata. Semuanya akan dihapus utangnya,” katanya.
Menurut Saleh Daulay, ada tiga hal yang harus diperhatikan pemerintah dalam menjalankan program tersebut, yakni:
1. Verifiaksi faktual semua UMKM
Pemerintah harus melakukan verifikasi faktual pada seluruh UMKM yang utangnya akan dihapus. Semuanya harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
Legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengingatkan pemerintah agar program penghapusan utang ini harus mendidik para pelaku UMKM.
“Jangan sampai para pengusaha UMKM ini malah justru menyerah dengan lari pada program penghapusan utang,” ujarnya.
2. Sediakan Solusi untuk UMKM
Pemerintah harus menyediakan solusi alternatif bagi para pelaku UMKM tersebut untuk melanjutkan usahanya. Sebab, prinsip penghapusan utang bukanlah untuk berhenti berusaha, tetapi harus bangkit dan berkembang tumbuh secara sehat membangun ekonomi masyarakat.
3. Kajian UMKM untuk kembali mendapatkan modal
Pemerintah harus membuat kajian mendalam terkait kemungkinan para pengusaha UMKM yang utangnya dihapus untuk kembali mendapatkan modal. Tantangannya tentu tidak mudah, karena banyaknya jenis usaha yang dikembangkan di UMKM.
“Perlu kajian dari mana sumber modal untuk UMKM ini. Apakah tetap dari bank BUMN?” kata dia.
Saleh Daulay melanjutkan, kalau pemberian modal ini dari bank BUMN, apakah semua mereka dapat bantuan modal lagi?
“Kalaupun dapat lagi, bagaimana dengan pengusaha UMKM baru? Mereka juga mestinya punya hak,” ujarnya.
Ia kembali mengingatkan, pemerintah harus berhati-hati mengimplementasikan program penghapusan utang ini agar selalu di dalam koridor konstitusi dan ekonomi Pancasila.
[red]
