Ekonom Bhima Yudistira Menyayangkan Respon Menko PMK ketika Banyak Kelas Menengah Jatuh Miskin

Jakarta, Indonesiawatch.id – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy terkesan tidak peka terhadap banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun kelas.

“Yang penting menjaga dampak dari kerentanan kelas menengah ini tidak sampai masuk ke ranah miskin, apalagi miskin ekstrem,” ujar Muhadjir.

Baca juga:
Dirut Pertamina Kecele, Awalnya Sempat Puji Deal Kontrak Suplai LNG PGN dengan Gunvor

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyayangkan respon Muhadjir tersebut. “Sangat disayangkan statemen Menko PMK, padahal masyarakat kelas menengah yang turun kelas jadi rentan perlu menjadi perhatian,” ujar Bhima kepada Indonesiawatch.id, (03/08).

Kejagung Diduga Geledah Rumah Direksi Pertamina dan Subholding Subuh-Subuh?

Redaksi

3 hours

Menurut Bhima, acuan garis kemiskinan di Indonesia sebenarnya cukup rendah. Di Indonesia, warga dianggap miskin, jika pengeluaran per orang per bulannya paling banyak Rp582 ribu.

Sementara, menurut Bhima, masyarakat di Indonesia banyak yang berada di posisi nyaris miskin. Karena pengeluarannya berkisar Rp600 ribu per orang per bulan.

“Artinya, jika tekanan ke kelas menengah berlanjut, biaya hidup tak diimbangi pendapatan, maka orang miskin akan bertambah,” ujarnya.

Marak TPPO, Wemenkum Prof Eddy‎: Tugas Pemasyarakatan dan Imigrasi Kian Berat

Redaksi

4 hours

Karena itu Bhima menyarankan, agar pemerintah tidak terfokus ke masyarakat miskin saja. “Jangan seolah hanya fokus ke miskin ekstrim, karena rentan miskin akan mengakibatkan banyak masalah jangka panjang,” katanya.

Menurut Bhima, semakin besar kelompok rentan miskin maka semakin besar Bantuan Sosial (Bansos) yang dibutuhkan. “Semakin besar biaya kesehatan juga,” ujarnya.

Baca juga:
Diusut KPK Sejak Lama, Kasus Akuisisi Maurel & Prom oleh Pertamina Ternyata Masih Penyelidikan

Di sisi lain, menurunnya kasta menengah jadi pertanda bahwa ekonomi Indonesia tidak sedang baik-baik saja. “Ada masalah serius di perekonomian. Bagaimana bisa jadi negara maju, Indonesia jelas terjebak pada pendapatan menengah (middle income trap),” katanya.

Akhirnya, sambung Bhima, periode bonus demografi di Indonesia menjadi sia-sia. “Bonus demografi jadi sia-sia karena kelas menengah susah cari kerja, dan pendapatan rendah. Bahkan turunnya kelas menengah jadi tanda Indonesia berisiko masuk ke krisis ekonomi,” pungkas Bhima.

[red]