Menu

Dark Mode
Daftar Kekayaan 7 Kandidat Kapolri Pengganti Listyo Sigit Prabowo Isu Ganti Kapolri Kian Kencang, Ini Kriteria Pengganti Listyo Sigit Prabowo LBH Peradi Profesional: Polisi Dilarang Pakai Teknik Investigasi Terselubung di Tindak Pidana Migas Jampidsus Febrie Diminta Mundur Demi Jaga Marwah Kejagung dan Pemerintahan Prabowo Sempat Ditolak Ajang Pencarian Bakat, Maki Kini jadi Musisi Filipina Paling Bersinar di Asia Tenggara Food Estate, Oligarki Sawit, dan Krisis Keadilan di Indonesia

Ekonomi

Ini 21 Lokasi Usulan Kementan untuk PSN Sapi Perah dan Potong

Avatarbadge-check


					Ilustrasi peternakan sapi potong. (Indonesiawatch.id/Dok. Kementan) Perbesar

Ilustrasi peternakan sapi potong. (Indonesiawatch.id/Dok. Kementan)

Jakarta, Indonesiawatch.id – Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan 21 lokasi untuk ‎Proyek Strategis Nasional (PSN) guna mempermudah masukya investasi sapi perah dan potong.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, dalam keteragan dikutip pada Jumat, (13/12), menyampaikan, ‎ke-21 lokasi tersebut merupakan hasil dari hasil rapat dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Badan Gizi Nasional, dan berbagai stakeholder.

Baca juga:
Proyek PIK 2 Dikaji Ulang Jadi PSN Oleh Pemerintahan Prabowo

Ia mengungkapkan, dengan masuknya 21 lokasi ‎tersebut dalam PSN, diharapkan dapat mempermudah masuknya investasi sehinga Indonesia dapat segera memenuhi kebutuhan susu dan daging‎ nasional.

“Kita bisa mengurangi ketergantungan untuk impor susu dan daging sapi,” ujar Agung.

Lebih lanjut ia menyampaikan, PSN ini juga dapat mendorong ‎percepatan lahan-lahan yang ditetapkan sebagai lokasi investasi sapi perah dan sapi potong.

Kementan mengharapkan kementerian dan lembaga dapat mendukung langkah tersebut dengan memberikan kemudahan bagi calon investor, termasuk untuk penggunaan lahan.

Selain itu, perlu dukungan infrastruktur, misalnya akses jalan, pelabuhan, dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya di 21 lokasi tersebut. Ini pun sudah dibahas di dalam rapat.

“Kalau ini ditetapkan menjadi proyek strategi nasional, maka dukungan untuk infrastruktur juga akan ada,” tandasnya.

Agung menyebut ada 211 calon investor yang mempunyai ketertarikan untuk berinvestasi di sektor sapi potong dan sapi perah. Rinciannya, sebanyak 141 perusahaan sapi perah dan 70 perusahaan atau investor untuk sapi potong.

Ini ke-21 lokasi yang diusulkan Kementan menjadi PSN:

1. Kecamatan Giliren dan Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan
2. Savana, Seko, Kab Luwu Utara, Sulsel
3. Kecamatan Parangioe dan Tinggimonco, Kab Gowa, Sulsel
4. Lembah Napu di Sulawesi Tengah
5. Sepaku di Kalimantan Timur
6. Awang Bangkal Timur di Kalimantan Selatan
7. Rantau Balai di Kalimantan Selatan
8. Kabupaten Sumedang
9. Cisaruni, Cikanjang Kab Garut
10. Subang Jabar
11. Kertajati, Kab Majalengka
12. Indramayu, Jabar
13. Cisereh di Banten
14. Brebes, Jawa Tengah
15. Blora di Jawa Tengah
16. Kabupaten Blitar di Jawa Timur
17. Kabupaten Deli Serdang di Sumatera Utara
18. Sumba di NTT
19. Sumbawa di NTB
20. Kabupaten Merauke di Papua Selatan
21. Lahan kedua di Kabupaten Indramayu

[red]

Berita Terbaru

Isu Ganti Kapolri Kian Kencang, Ini Kriteria Pengganti Listyo Sigit Prabowo

3 August 2026 - 15:43 WIB

Kapolri terlama sejak tahun 1960 (Sumber: museumpolri.org; diolah)

LBH Peradi Profesional: Polisi Dilarang Pakai Teknik Investigasi Terselubung di Tindak Pidana Migas

1 August 2026 - 07:58 WIB

Suasana sidang praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2026/PN.Jkt.Utr yang diajukan atas nama Gabriel Lumbantoruan (Ist.)

Jampidsus Febrie Diminta Mundur Demi Jaga Marwah Kejagung dan Pemerintahan Prabowo

10 July 2026 - 09:12 WIB

Jampidsus Febrie Diminta Mundur (Sumber: Center of Energy and Resources Indonesia/ CERI)

Food Estate, Oligarki Sawit, dan Krisis Keadilan di Indonesia

28 May 2026 - 09:06 WIB

Pemerhati Intelijen, Sri Radjasa MBA.

Aktivis Dorong KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Muhammad Suryo

14 May 2026 - 18:14 WIB

Aktivis Dorong KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Muhammad Suryo.
Populer Berita Hukum