Kawasan Industri Aceh Diminati 20 Investor

Jakarta, Indonesiawatch.id – Direktur Komersial Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh (PEMA), Almer Hafid Sandy, menyebutkan sebanyak 20 perusahaan berminat berinvestasi di Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong. Perusahaan tersebut diharapkan segera menanda tangani kerja sama dengan Badan Usaha Milik Pemerintah Aceh.

“Kami menyarankan bahwa segera meletakkan letter of intent, untuk bekerja bersama di KIA Ladong,” kata Almer dalam kegiatan Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue (AGASID) di Banda Aceh, Rabu, 13 November 2024.

Baca juga:
Tantiem Mantan Dirut BUMD Aceh ini Tak Dibayar, Direksi PT PEMA Berpotensi Dipidanakan

Menurut Almer, KIA Ladong memiliki area yang sangat menarik untuk membangun industri. Lokasinya sangat strategis, karena terletak di Pulau Sumatera berdekatan dengan Selat Malaka.

“Lokasi tersebut merupakan jalur perdagangan tersibuk di Asia. Sekitar 90.000-an kapal melintas setiap tahunnya,” sebut Almer.

Berkali-kali Firli Mangkir & Tidak Ditahan, MAKI: Penyidik Tidak Profesional

Redaksi

2 hours

KIA Ladong, kata Almer, memiliki luas lahan sekitar 71 hektare dengan potensi perluasan hingga 250 hektare. Di mana saat ini sekitar 40 hektare lahan siap pakai yang terbuka bagi para investor.

“Selanjutnya, KIA Ladong memiliki area pesisir yang sudah selesai, kita membangun manajemen air, sampah, jalan, dan lainnya,” kata dia. “Sebagian besar daerah yang telah kami promosi adalah untuk industri pesisir, agrikultur, dan untuk industri proses makanan.”

Selain infrastruktur dasar, kata Almer, KIA Ladong juga menawarkan energi hijau melalui potensi sumber daya geotermal di Seulawah. Areanya sekitar 30 kilometer dari daerah tersebut.

Bencana Beruntun Longsor & Banjir di Deli Serdang Sumut, Ada Korban Jiwa

Redaksi

30/11/2024

Artinya, perusahaan yang berinvestasi akan mendapatkan energi hijau yang lebih insentif, dan keuangan yang lebih rendah.“Geotermal itu sedang dieksplorasi. Selain itu, juga memiliki industri kreatif amanah, yang baru saja diintegrasikan oleh Presiden Joko Widodo, pada bulan September lalu,” ucapnya.

[red]