Menu

Dark Mode
Food Estate, Oligarki Sawit, dan Krisis Keadilan di Indonesia Pemulihan Limbah Kontaminasi B3 Blok Rokan Dinilai Lamban, CERI Sebut Kejahatan Negara Aktivis Dorong KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Muhammad Suryo Maruli Rajagukguk: Permenaker Alih Daya Inkonstitusional, Ancaman Baru Buruh Mayapada Suguhkan PET-CT dan SPECT-CT untuk Akurasi Diagnosis dan Deteksi Kanker Praktisi Hukum Ini Desak Presiden Prabowo Nonaktifkan Dirut KAI atas Peristiwa Duka Bekasi Timur

Opini

Lain Beathor Lain Armando Inilah Potret Politik Berhala

Avatarbadge-check


					Sri Radjasa MBA, Pemerhati Intelijen Perbesar

Sri Radjasa MBA, Pemerhati Intelijen

Penulis Opini: Sri Radjasa MBA (Pemerhati Sejarah)

Jakarta, Indonesiawatch.id – Sepuluh tahun pemerintahan Jokowi, telah merubah wajah politik Indonesia. Kini telah dipenuhi oleh luka demokrasi dan pengkhianatan terhadap cita-cita merdeka.

Kekuasaan politik telah dijadikan berhala baru yang harus disembah sebagai ibadah fardu ain. Kekuasaan politik, memiliki kekuatan magis, untuk menundukan siapa saja yang kualitas keimanannya setipis kulit bawang.

Fanatisme penghambaan kepada Jokowi, melalui penciptaan berhala yang bernama relawan, terbukti secara instan menghadirkan luxury untuk para tokoh relawan. Pesona Jokowi dengan magis kekuasaannya, memiliki andil terjadinya perubahan perilaku elite politik menjadi mata duitan dan materialistik.

Pendekatan nilai agama sebagai tuntunan hidup, tercampak dan teronggok disudut-sudut gubuk kumuh. Dalam etika politik jokowi, rakyat hanya dijadikan tumbal bagi berhala politik.

Mati dalam kemiskinan adalah takdir yang wajib dijalani rakyat, sebagai bentuk penghambaan terhadap jokowi.

Pahala dan dosa dilimpahkan oleh Jokowi, sesuai amal dan ibadah para relawan, tanpa diberi kesempatan untuk pembelaan diri. Kasus Beathor dan Armando, adalah potret penghambaan dan pembangkangan terhadap “sang pencipta” bernama Jokowi.

Beathor sesuai garis tangan, harus menerima nasib sebagai pendosa. Kisah Beathor akhirnya harus didepak dari “surga” Jokowi. Beathor dicopot dari jabatan tenaga ahli BP Pengentasan Kemiskinan RI.

Sementara pada kesempatan yang sama, Ade Armando memperoleh pahala sebagai pemuas putra mahkota sang dewa, dianugerahan jabatan komisaris Perusahaan Listrik Negara.

Nasib Armando segera berubah, karena memperoleh luxury : Honorarium per bulan: Rp 106.920.000. Tunjangan transportasi per bulan: Rp21.384.000. Tunjangan komunikasi per bulan: Rp 1.000.000. Dalam sebulan Armando menerima Rp. 128.920.000,-, sebuah penghasilan yang dapat mengangkat status social seseorang dalam sekejap. Perolehan Armando, belum termasuk THR sebesar Rp. 106.920.000,- dan tantiem sebesar Rp. 673.879.500.

Betapa porak porandanya moral para pemangku kebijakan di negeri ini, tidak segan untuk menjual harga dirinya, demi mengais limbah kekuasaan. Bangsa ini rindu dengan sosok pemimpin seperti Hoegeng atau Baharuddin Lopa.

Mereka adalah figure penegak hukum dan pemimpin yang tak lekang oleh kelicikan oligarki dan cukong. Mereka adalah pemimpin yang menempatkan harkat dan martabatnya diatas nafsu rendahnya.

Apakah salah jika hari ini rakyat kehilangan rasa hormat, terhadap para pemimpin yang didalam benaknya hanya tersimpan memori “sikat selagi menjabat”

Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis

Berita Terbaru

Food Estate, Oligarki Sawit, dan Krisis Keadilan di Indonesia

28 May 2026 - 09:06 WIB

Pemerhati Intelijen, Sri Radjasa MBA.

Tagar, Kekuasaan, dan Defisit Mendengar

3 May 2026 - 19:19 WIB

Ilustrasi tagar.

Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih di Aceh Perlu Evaluasi Transparansi

9 March 2026 - 10:54 WIB

Koordinator TTI Nasruddin Bahar. (Sumber: AJNN)

Larangan Dagang Daging Babi di Medan, GAMKI: Walikota Jangan Diskriminatif

2 March 2026 - 00:17 WIB

Ketua Umum DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sahat Martin Philip Sinurat meninjau langsung ke pedangang daging babi, dan jauh lebih bersih daripada pedagang daging ayam. (Sumber: DPP Gamki)

Beda Nyali & Komitmen Komisi III DPR Mengusut PT Hasana dan Wilmar Grup

28 February 2026 - 15:24 WIB

Pemerintah Pusat Wajib Kembalikan Kewenangan Aceh Dalam Pengelolaan Minerba
Populer Berita Opini