Siapa Perampok Dana Pensiun Bank Mandiri Diduga Lakukan Penundaan Transaksi Dana Ketahanan Pangan Cara Membenahi Transportasi Demi Mengurai Kemacetan Jakarta Rencana TNI Bentuk 100 Batalion Teritorial Pembangunan Ancaman Pengkhianat Bangsa CBA: Pertamina Patra Niaga Diminta Jangan Tutup-Tutupi Pemain Gas Elpiji Melon

Politik

Mau Lengser Lusa, Jokowi Teken Perpres Asuransi Kesehatan untuk Mantan Menteri-menterinya, Pakai APBN

Avatarbadge-check


					Kabinet Presiden Joko Widodo. Perbesar

Kabinet Presiden Joko Widodo.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Beberapa hari sebelum lengser, Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara. Isinya tentang pemberian asuransi kesehatan bagi menteri dan keluarganya, yang bertugas di era Jokowi.

Pembiayaan jaminan kesehatan tersebut ditanggung oleh negara, menggunakan APBN. Premi jaminan pemeliharaan kesehatan itu, dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan secara sekaligus.

Baca juga:
Menebak Dukungan Jokowi: Pramono atau Ridwan Kamil

Manfaat jaminan yang diberikan adalah bentuk pelayanan preventif, kuratif hingga rehabilitatif sesuai indikasi medis.

Dalam pasal 3 ayat (3) tertulis bahwa mantan menteri yang ketika purna tugas berusia kurang dari 60 tahun, maka mantan menteri dan keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatan.

Sementara, mantan menteri yang purna tugas berusia lebih 60 tahun, maka mantan menteri tersebut mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan selama seumur hidup.

Jaminan Kesehatan ini, berdasarkan Perpres 121/2024, berlaku bagi mantan menteri kabinet Jokowi periode kedua alias pemerintahan tahun 2019 – 2024. Artinya tidak semua mantan menteri yang mendapatkan jaminan Kesehatan.

Aturan ini dikecualikan bagi mantan Menteri yang pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Lalu, mantan menteri yang mengundurkan diri karena ditetapkan menjadi tersangka maka manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan ditunda sampai telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Peraturan ini diteken Jokowi pada tanggal 15 Oktober 2024 dan mulai berlaku di tanggal yang sama.

[red]

Berita Terbaru

Siapa Perampok Dana Pensiun

13 February 2025 - 21:22 WIB

Menteri Keuangan, Sri Mulyani (Sumber: ikpi.or.id)

Bank Mandiri Diduga Lakukan Penundaan Transaksi Dana Ketahanan Pangan

11 February 2025 - 18:09 WIB

Pemerhati Intelijen, Sri Radjasa MBA.

Cara Membenahi Transportasi Demi Mengurai Kemacetan Jakarta

10 February 2025 - 03:34 WIB

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat.

Rencana TNI Bentuk 100 Batalion Teritorial Pembangunan

10 February 2025 - 03:28 WIB

Sri Radjasa MBA, Pemerhati Intelijen

Ancaman Pengkhianat Bangsa

8 February 2025 - 05:07 WIB

Populer Berita News Update